Ingat kampung halaman, korban lumpur menangis
Ingat kampung halaman, korban lumpur menangis
A
A
A
Sindonews.com - Aksi peringatan enam tahun semburan lumpur juga digelar korban lumpur asal Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedungbendo, di tanggul titik 24, Desa Jatirejo. Mereka menggelar doa bersama meminta agar permasalahan lumpur segera diselesaikan.
Korban lumpur yang tergabung dalam Perpes 14 Tahun 2017 tersebut sampai saat ini belum menerima pelunasan ganti rugi. Padahal, desa mereka pertama kali diterjang lumpur panas.
Ganti rugi mereka ditanggung oleh Lapindo Brantas Inc, dari sekitar 13.324 berkas pembayaran 80 persen sampai sekarang belum tuntas. Untuk melunasi pembayaran aset korban lumpur Lapindo harus mengeluarkan dana sekitar Rp900 miliar.
Lapindo melalui anak perusahaannya, PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) baru sanggup menyediakan dana Rp400 miliar yang rencananya akan dibagikan bulan Juni ini. Sedangkan sisanya Rp 500 miliar belum ada kejelasan kapan akan diberikan.
"Kita berharap agar pelunasan warga korban lumpur segera dibayarkan," ujar Khoirul Huda, salah seorang koordinator korban lumpur menjelaskan kepada wartawan, Selasa (29/5/2012).
Sejak pagi, korban lumpur memenuhi tanggul titik 25 mereka kemudian berdoa bersama yang dilanjutkan potong tumpeng sebagai tanda peringatan enam tahun semburan lumpur. Ibu-ibu tak kuasa membendung air mata ketika KH Abdul Fatah yang memimpin membacakan doa.
Sunarti, korban lumpur asal Jatirejo mengaku teringat kampung halamannya. "Di bawah hamparan lumpur ini dulu saya dilahirkan. Enam tahun sudah kami terusir dari tanah kelahiran," ujarnya.
Ribuan korban lumpur yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu duduk bersila dengan alas terpal dan beratapkan asbes. Lokasi tanggul titik 25 cukup luas, karena merupakan tempat untuk memantau lumpur terdekat dengan pusat semburan.
Tanggul titik 25, bisa dikatakan merupakan tanggul VIP, karena setiap ada kunjungan pejabat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni beberapa waktu lalu juga mendatangi lokasi itu.
Sebenarnya, tidak sembarang orang bisa masuk ke tanggul VIP itu tanpa seizin dari BPLS. Namun, lebih dari sebulan tanggul itu dikuasai korban lumpur asal empat desa yang menuntut pelunasan ganti rugi.(azh)
Korban lumpur yang tergabung dalam Perpes 14 Tahun 2017 tersebut sampai saat ini belum menerima pelunasan ganti rugi. Padahal, desa mereka pertama kali diterjang lumpur panas.
Ganti rugi mereka ditanggung oleh Lapindo Brantas Inc, dari sekitar 13.324 berkas pembayaran 80 persen sampai sekarang belum tuntas. Untuk melunasi pembayaran aset korban lumpur Lapindo harus mengeluarkan dana sekitar Rp900 miliar.
Lapindo melalui anak perusahaannya, PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) baru sanggup menyediakan dana Rp400 miliar yang rencananya akan dibagikan bulan Juni ini. Sedangkan sisanya Rp 500 miliar belum ada kejelasan kapan akan diberikan.
"Kita berharap agar pelunasan warga korban lumpur segera dibayarkan," ujar Khoirul Huda, salah seorang koordinator korban lumpur menjelaskan kepada wartawan, Selasa (29/5/2012).
Sejak pagi, korban lumpur memenuhi tanggul titik 25 mereka kemudian berdoa bersama yang dilanjutkan potong tumpeng sebagai tanda peringatan enam tahun semburan lumpur. Ibu-ibu tak kuasa membendung air mata ketika KH Abdul Fatah yang memimpin membacakan doa.
Sunarti, korban lumpur asal Jatirejo mengaku teringat kampung halamannya. "Di bawah hamparan lumpur ini dulu saya dilahirkan. Enam tahun sudah kami terusir dari tanah kelahiran," ujarnya.
Ribuan korban lumpur yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu duduk bersila dengan alas terpal dan beratapkan asbes. Lokasi tanggul titik 25 cukup luas, karena merupakan tempat untuk memantau lumpur terdekat dengan pusat semburan.
Tanggul titik 25, bisa dikatakan merupakan tanggul VIP, karena setiap ada kunjungan pejabat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni beberapa waktu lalu juga mendatangi lokasi itu.
Sebenarnya, tidak sembarang orang bisa masuk ke tanggul VIP itu tanpa seizin dari BPLS. Namun, lebih dari sebulan tanggul itu dikuasai korban lumpur asal empat desa yang menuntut pelunasan ganti rugi.(azh)
()
Explore More