KPU DKI hapus 819.341 pemilih siluman
Senin, 28 Mei 2012 - 19:17 WIB
KPU DKI hapus 819.341 pemilih siluman
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menghapus sedikitnya 819.341 pemilih siluman yang terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS itu tidak jelas, karena banyak di antaranya diketahui ganda.
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar dari jumlah nama yang sudah dihapus itu, 707.000 warga ternyata tidak melapor karena pindah rumah.
"Mereka pindah rumah tidak lapor, diketahui ketika dilakukan pemutakhiran data menjadi DPS," jelasnya saat konferensi pers di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (28/5/2012).
Berpindah-pindah dinilainya sudah menjadi karakter warga Jakarta. Penggusuran rumah warga karena akan dijadikan Jalan Tol, kerap juga terjadi. Sedangkan, warga itu tak lapor sehingga namanya tetap tercantum dalam data DPS.
Berbagai masalah itu menuntut KPU DKI lebih cermat dan harus berpikir positif terhadap kritik. Pihaknya tetap optimis dapat memperbaiki DPS.
"Kenyataanya memang sangat sulit mendata warga Jakarta. Apapun data yang kami dapatkan sudah kami muktahirkan. Kami harapkan nanti tak ada lagi komentar soal basis data. Kalau seperti itu terus tak akan selesai-selesai masalahnya. Yang bisa diselesaikan masalah, ketika punya temuan kemudian kami kroscek," pungkas Dahliah.(lin)
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar dari jumlah nama yang sudah dihapus itu, 707.000 warga ternyata tidak melapor karena pindah rumah.
"Mereka pindah rumah tidak lapor, diketahui ketika dilakukan pemutakhiran data menjadi DPS," jelasnya saat konferensi pers di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (28/5/2012).
Berpindah-pindah dinilainya sudah menjadi karakter warga Jakarta. Penggusuran rumah warga karena akan dijadikan Jalan Tol, kerap juga terjadi. Sedangkan, warga itu tak lapor sehingga namanya tetap tercantum dalam data DPS.
Berbagai masalah itu menuntut KPU DKI lebih cermat dan harus berpikir positif terhadap kritik. Pihaknya tetap optimis dapat memperbaiki DPS.
"Kenyataanya memang sangat sulit mendata warga Jakarta. Apapun data yang kami dapatkan sudah kami muktahirkan. Kami harapkan nanti tak ada lagi komentar soal basis data. Kalau seperti itu terus tak akan selesai-selesai masalahnya. Yang bisa diselesaikan masalah, ketika punya temuan kemudian kami kroscek," pungkas Dahliah.(lin)
()
