Inspektorat buka posko pengaduan
Senin, 28 Mei 2012 - 07:18 WIB
Inspektorat buka posko pengaduan
A
A
A
Sindonews.com -- Inspektorat Kota Parepare mulai mengendus adanya dugaan rekayasa data tenaga honorer kategori II di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkup kerja pemerintah kota (Pemkot) Parepare.
Kepala Inspektorat Kota Parepare H Usman Tarang kepada SINDO melalui telepon selulernya mengatakan pihanya sudah menerima sejumlah pengaduan masyarakat, terkait adanya data tenaga honorer dari kategori II (K2) yang direkayasa kelengkapan berkasnya.
"Laporan tersebut sementara kami dalami. Termasuk SKPD mana dan siapa yang melakukan rekayasa tersebut. Kalau nantinya hasil pemeriksaan kami terbukti soal rekayasa data honorer K2 tersebut, kami meminta kepada BKDD untuk mencoret nama honorer K2 yang dimaksud," tegasnya.
Meski tidak menyebut nama-nama honorer K2 yang diduga mengantongi berkas yang direkayasa, namun Usman Tarang mengatakan kalau sebagian honorer K2 yang dilaporkan tersebut berasal dari kelurahan . "Yang paling rawan terjadi adanya permaianan atau dugaan rekayasa data honorer K2 di kelurahan," katanya.
Untuk pengumpulan bukti selain dokumen yang dilaporkan yang diterima pihaknya, kata Usman Tarang lagi, pihaknya juga mengharapkan sikap pro aktif masyarakat untuk melaporkan ke Inspektorat jika ditemukan bukti adanya laporan honorer K2 siluman.
"Laporan masyarakat sangat penting. Kalau ada temuan dan bukti dari masyarakat seperti pemalsuan atau rekayasa, apakah itu proses pengabdian honorer itu sendiri, lalu kemudian dibutkan sk pengangkatan dengan cara hitung mundur, kami akan sikapi," paparnya.
Inspektorat, kata Usman lagi akan terus membuka posko pengaduan honorer K2 di Inspektorat.
"Hal itu untuk mensterilkan agar yang lolos verifikasi K2 tersebut betul-betul memenuhi syarat dan kualifikasi. Bukan karena direkayasa atau memalsukan masa pengabdian agar bisa diloloskan," katanya.
Sementara anggota Komisi I DPRD Muh Iqbal Chalik mengatakan, honorer K2 di Parepare yang jumlahnya 796 orang sudah di kirim ke pusat, tetapi BKDD tetap melakukan verifikasi ulang terhadap SK asli sesuai rekomendasi pihaknya. "Tapi sampai sekarang Komisi I belum menerima apa hasil verifikasi yang dilakukan tim di BKDD," katanya.
Iqbal menyebutkan, saat hari pertama pemantauan komisi I dalam proses verifikasi ulang di BKDD, secara kasak mata dicurigai adanya tanda tangan yang mirip scand. "Satu contoh kasus ada berkas asli kami curigai kalau di scand. Tapi itu belum bisa dipastikan apakah tanda tangan itu scand atau asli. Ini baru praduga kami," ungkapnya.
Terpisah, Kepala BKDD Kota Parepare H Ramadhan Umasangaji mengatakan saat ini proses verifikasi ulang SK asli para honorer K2 masih berlangsung.
"Saya belum menerima laporan dari tim yang melakukan verifikasi ulang SK asli honorer K2 tersebut apakah ada pelanggaran seperti rekayasa atau dipalsukan. Silakan cek saja langsung ke tim yang bekerja," katanya singkat. (wbs)
Kepala Inspektorat Kota Parepare H Usman Tarang kepada SINDO melalui telepon selulernya mengatakan pihanya sudah menerima sejumlah pengaduan masyarakat, terkait adanya data tenaga honorer dari kategori II (K2) yang direkayasa kelengkapan berkasnya.
"Laporan tersebut sementara kami dalami. Termasuk SKPD mana dan siapa yang melakukan rekayasa tersebut. Kalau nantinya hasil pemeriksaan kami terbukti soal rekayasa data honorer K2 tersebut, kami meminta kepada BKDD untuk mencoret nama honorer K2 yang dimaksud," tegasnya.
Meski tidak menyebut nama-nama honorer K2 yang diduga mengantongi berkas yang direkayasa, namun Usman Tarang mengatakan kalau sebagian honorer K2 yang dilaporkan tersebut berasal dari kelurahan . "Yang paling rawan terjadi adanya permaianan atau dugaan rekayasa data honorer K2 di kelurahan," katanya.
Untuk pengumpulan bukti selain dokumen yang dilaporkan yang diterima pihaknya, kata Usman Tarang lagi, pihaknya juga mengharapkan sikap pro aktif masyarakat untuk melaporkan ke Inspektorat jika ditemukan bukti adanya laporan honorer K2 siluman.
"Laporan masyarakat sangat penting. Kalau ada temuan dan bukti dari masyarakat seperti pemalsuan atau rekayasa, apakah itu proses pengabdian honorer itu sendiri, lalu kemudian dibutkan sk pengangkatan dengan cara hitung mundur, kami akan sikapi," paparnya.
Inspektorat, kata Usman lagi akan terus membuka posko pengaduan honorer K2 di Inspektorat.
"Hal itu untuk mensterilkan agar yang lolos verifikasi K2 tersebut betul-betul memenuhi syarat dan kualifikasi. Bukan karena direkayasa atau memalsukan masa pengabdian agar bisa diloloskan," katanya.
Sementara anggota Komisi I DPRD Muh Iqbal Chalik mengatakan, honorer K2 di Parepare yang jumlahnya 796 orang sudah di kirim ke pusat, tetapi BKDD tetap melakukan verifikasi ulang terhadap SK asli sesuai rekomendasi pihaknya. "Tapi sampai sekarang Komisi I belum menerima apa hasil verifikasi yang dilakukan tim di BKDD," katanya.
Iqbal menyebutkan, saat hari pertama pemantauan komisi I dalam proses verifikasi ulang di BKDD, secara kasak mata dicurigai adanya tanda tangan yang mirip scand. "Satu contoh kasus ada berkas asli kami curigai kalau di scand. Tapi itu belum bisa dipastikan apakah tanda tangan itu scand atau asli. Ini baru praduga kami," ungkapnya.
Terpisah, Kepala BKDD Kota Parepare H Ramadhan Umasangaji mengatakan saat ini proses verifikasi ulang SK asli para honorer K2 masih berlangsung.
"Saya belum menerima laporan dari tim yang melakukan verifikasi ulang SK asli honorer K2 tersebut apakah ada pelanggaran seperti rekayasa atau dipalsukan. Silakan cek saja langsung ke tim yang bekerja," katanya singkat. (wbs)
()
