Jabar kekurangan alat perekam e-KTP

Sindonews.com - Jawa Barat (Jabar) nampaknya membutuhkan mesin perekam data elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hal ini dikarenakan, proses penyerapan perekaman data e-KTP di 15 kota/kabupaten di Jawa Barat baru mencapai 15,35 persen.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepada pemerintah pusat menambah mesin kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sebab, proses penyerapan perekaman data e-KTP di 15 kota/kabupaten di Jawa Barat baru mencapai 15,35 persen. Padahal, Pemerintah Pusat menargetkan program e-KTP di Jabar selesai seluruhnya pada Oktober 2012.

"Saya sudah minta ke Menteri Dalam Negeri (mendagri), harus ada penambahan alat di Jabar," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, melalui rilisnya, Sabtu (26/5/2012).

Heryawan menjelaskan, jumlah penduduk di Jabar yang akan didata cukup tinggi. Kekurangan mesin e-KTP murni karena kepadatan penduduk, bukan karena kelalaian para petugas.

"Jadi jangan disamakan permasalahannya antara Jabar dengan provinsi lainnya. Bahkan dirinya menilai, pencapaian target proses entry data e-KTP di Jawa Barat sudah cukup baik," katanya.

Hal itu dibuktikan dengan tercapainya target di sebagian besar kabupaten/kota di Jabar. Begitu pun dangan antusiasme masyarakat di daerah cukup besar.

"Untuk itu ada baiknya agar Pemerintah Pusat segera menambah jumlah alat. Kekurangan mesin merupakan kendala para petugas e-KTP. Bayangkan, saat ini hanya ada dua mesin per kecamatan. Kenyataannya, jumlah penduduk di setiap kecamatan berbeda, baik itu di Kota maupun di Kabupaten. Akan semakin baik bila jumlah alat e-KTP di kecamatan perkotaan mendapat lebih banyak," ungkapnya.

Lanjutnya, tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Kota lebih banyak dibanding kecamatan di Kabupaten. Saat ini hanya ada dua alat di setiap kecamatan. Padahal idealnya, tiap kecamatan di Kota ada empat mesin. Dengan kemampuan setiap mesin 150 data, maka dengan empat alat mampu merekam data sebanyak 600 orang per hari.

Dengan demikian, perekaman data di semua kecamatan di Jabar mencapai target. Sejauh ini, tiap kecamatan rata-rata mampu merekam 300 per hari seperti di Kecamatan Sumur Bandung. Itupun dengan asumsi semua alat berfungsi dengan baik.

Menurutnya, belajar dari pengalaman pada gelombang pertama, Pemprov Jawa Barat bertekad dan bekerja keras dalam menyelesaikan tugas e-KTP dari Pemerintah Pusat.

"Pihak yang menentukan jadwal itu pemerintah pusat. Untuk itu Pemprov Jabar optimis dan siap bekerja keras hingga tuntas," tegas Heryawan.(azh)