Ketua Komisi II DPR jadi korban karut-marut DPS
Jum'at, 25 Mei 2012 - 19:12 WIB
Ketua Komisi II DPR jadi korban karut-marut DPS
A
A
A
Sindonews.com - Karut-marut Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012 ini bukan hanya tim sukses dari masing-masing calon gubernur dan masyarakat saja yang menjadi korban. Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa ikut jadi korban.
"Salah satu contoh misalkan, saya sendiri sampai hari ini masih terdaftar di Kelurahan Tanah Kusir Jakarta Selatan dan terdaftar di kelurahan Kalibata, di kalibata karena dulu saya menjabat ketua RT," ujar Agun dalam acara rapat bersama di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2012).
Ditambahkannya, jika memang masih terdapat hal itu, KPU DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI Jakarta belum total menjawab sejumlah keluhan warga mengenai karut-marutnya DPS ini. "Artinya kerja KPU DKI dan Panwaslu belum total menjawab apa yang diharapkan," tambahnya.
Sehingga, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesulitan untuk tim sukses menandatangani Daftar
Pemilih Tetap (DPT) tersebut nantinya. "Karena Komisi II DPR datang kemari dengan suatu keyakinan dengan suatu kepercayaan penuh bahwa KPU DKI mampu dan bisa melakukan verifikasi dan validasi data," pungkasnya. (wbs)
"Salah satu contoh misalkan, saya sendiri sampai hari ini masih terdaftar di Kelurahan Tanah Kusir Jakarta Selatan dan terdaftar di kelurahan Kalibata, di kalibata karena dulu saya menjabat ketua RT," ujar Agun dalam acara rapat bersama di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2012).
Ditambahkannya, jika memang masih terdapat hal itu, KPU DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI Jakarta belum total menjawab sejumlah keluhan warga mengenai karut-marutnya DPS ini. "Artinya kerja KPU DKI dan Panwaslu belum total menjawab apa yang diharapkan," tambahnya.
Sehingga, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesulitan untuk tim sukses menandatangani Daftar
Pemilih Tetap (DPT) tersebut nantinya. "Karena Komisi II DPR datang kemari dengan suatu keyakinan dengan suatu kepercayaan penuh bahwa KPU DKI mampu dan bisa melakukan verifikasi dan validasi data," pungkasnya. (wbs)
()
