TNI-Polisi intimidasi warga penolak tower Sutet?
TNI-Polisi intimidasi warga penolak tower Sutet?
A
A
A
Sindonews.com - Warga Pattene Kecamatan Wara Utara, Palopo, yang menolak pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) mengaku mendapat intimidasi dari oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan oknum polisi.
Hal tersebut terungkap saat ratusan ibu rumah tangga warga Pattene Kecamatan Wara Utara, Palopo berunjuk rasa di kantor Wali Kota Palopo, Rabu (23/5/2012).
Ratusan ibu rumah tangga tersebut meminta TNI dan Polisi untuk tidak mengintimidasi warga yang menolak pembangunan tower Sutet. Selain itu, warga juga mendesak Pemerintah Kota Palopo menghentikan pembangunan tower Sutet di pemukiman padat penduduk dan mencabut izin PT Poso Energy sebagai kontraktor pembangunan tower.
"Kami meminta kepada pimpinan TNI dan Polri di daerah agar menarik oknum anggotanya yang cenderung meresahkan masyarakat karena mencoba mengintimidasi sebagian warga yang menolak pembangunan tower Sutet," kata Isma Kahman, salah satu perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi warga Pattene saat unjuk rasa.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Palopo AKBP Muh Fajaruddin menegaskan, anggota Polri bersama TNI dari Kodim 1403 Sawerigading dan Subden POM Palopo tidak pernah melakukan tindakan intimidasi kepada warga Pattene yang menolak proyek pembangunan tower Sutet milik salah satu anak perusahaan Kalla Group, PT Poso Energy.
"Tidak ada aparat kepolisian atau TNI yang ditugaskan pengamanan di lokasi pembangunan tower Sutet melakukan intimidasi kepada warga setempat. Anggota polisi dan TNI juga tidak ada yang memaksa warga agar menyetujui pembangunan tower Sutet," paparnya.
Menurut Fajaruddin, keberadaan aparat kepolisian bersama TNI di lokasi pembangunan tower ini sudah sesuai dengan keputusan rapat Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng bersama unsur Muspida Palopo. Kesepakatan ini muncuk sejak penolakan pembangunan tower Sutet mencuat di Pattene.
"Aparat kepolisian dan TNI ditempatkan di lokasi pembangunan Sutet, tujuan utamanya untuk mengamankan masyarakat sekaligus pekerja PT Poso Energy bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi masyarakat telah berulangkali mengancam akan melakukan tindakan anarkitis, sehingga aparat keamanan ditugaskan di sana," ucap Fajaruddin.(azh)
Hal tersebut terungkap saat ratusan ibu rumah tangga warga Pattene Kecamatan Wara Utara, Palopo berunjuk rasa di kantor Wali Kota Palopo, Rabu (23/5/2012).
Ratusan ibu rumah tangga tersebut meminta TNI dan Polisi untuk tidak mengintimidasi warga yang menolak pembangunan tower Sutet. Selain itu, warga juga mendesak Pemerintah Kota Palopo menghentikan pembangunan tower Sutet di pemukiman padat penduduk dan mencabut izin PT Poso Energy sebagai kontraktor pembangunan tower.
"Kami meminta kepada pimpinan TNI dan Polri di daerah agar menarik oknum anggotanya yang cenderung meresahkan masyarakat karena mencoba mengintimidasi sebagian warga yang menolak pembangunan tower Sutet," kata Isma Kahman, salah satu perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi warga Pattene saat unjuk rasa.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Palopo AKBP Muh Fajaruddin menegaskan, anggota Polri bersama TNI dari Kodim 1403 Sawerigading dan Subden POM Palopo tidak pernah melakukan tindakan intimidasi kepada warga Pattene yang menolak proyek pembangunan tower Sutet milik salah satu anak perusahaan Kalla Group, PT Poso Energy.
"Tidak ada aparat kepolisian atau TNI yang ditugaskan pengamanan di lokasi pembangunan tower Sutet melakukan intimidasi kepada warga setempat. Anggota polisi dan TNI juga tidak ada yang memaksa warga agar menyetujui pembangunan tower Sutet," paparnya.
Menurut Fajaruddin, keberadaan aparat kepolisian bersama TNI di lokasi pembangunan tower ini sudah sesuai dengan keputusan rapat Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng bersama unsur Muspida Palopo. Kesepakatan ini muncuk sejak penolakan pembangunan tower Sutet mencuat di Pattene.
"Aparat kepolisian dan TNI ditempatkan di lokasi pembangunan Sutet, tujuan utamanya untuk mengamankan masyarakat sekaligus pekerja PT Poso Energy bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi masyarakat telah berulangkali mengancam akan melakukan tindakan anarkitis, sehingga aparat keamanan ditugaskan di sana," ucap Fajaruddin.(azh)
()
Explore More