Lulusan SMK akan diangkat jadi guru
Rabu, 23 Mei 2012 - 09:56 WIB
Lulusan SMK akan diangkat jadi guru
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut guru SMK secara khusus mulai tahun ini.
Kasubdit Pembelajaran Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Agung Budi Santoso mengatakan, lulusan SMK akan direkrut langsung oleh Kemendikbud untuk dijadikan guru SMK.
Pemerintah akan memberikan pelatihan khusus kepada mereka melalui kementerian-kementerian terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat jurusan yang saat ini lebih banyak siswanya dibandingkan jumlah guru yang mengajar.
Guru berkompetensi keahlian yang akan dijaring yakni guru jurusan perminyakan dan geologi yang akan dilatih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya guru jurusan pelayaran akan dilatih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara untuk guru jurusan penerbangan akan dilatih di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Mereka akan dilatih sekitar empat tahun, mendapat sertifikat, lalu mengajar,” ungkap Agung pada Pembukaan Kerja Sama Dirjen Dikmen dengan ITE Singapore dan Temasek Foundation untuk Melatih 30 Guru SMK di Jakarta kemarin.
Agung mengatakan, minimnya minat menjadi guru SMK karena banyak lulusan SMK memilih bekerja di perusahaan yang bergaji besar. Saat ini Indonesia kekurangan 45.000 guru SMK untuk 121 kompetensi keahlian.
Tahun ini Kemendikbud menganggarkan Rp3 triliun bagi pengembangan SMK. Dengan dana sebesar itu, selain untuk merekrut guru, juga untuk pengembangan pendidikan menengah universal yakni menampung sekitar 3 juta lulusan SMP untuk masuk ke SMK.
“Bagi siswa yang kurang mampu belajar cepat, akan kami sediakan video learning. Kami sediakan perangkat ICT untuk SMK,” paparnya.
Dia menambahkan, Kemendikbud juga akan menutup jurusan SMK yang sudah mengalami kejenuhan seperti bisnis dan manajemen. Ukuran kejenuhan itu terlihat dari rendahnya serapan lulusan di masyarakat.
Bagi jurusan jenuh ini,akan dialihkan ke jurusan yang sedang diminati masyarakat seperti automotif dan kesehatan. Namun, untuk jurusan khusus seperti pedalangan akan tetap dibuka meskipun jumlah gurunya saat ini lebih banyak dari siswanya. Hal ini diperlukan untuk melestarikan kebudayaan.
Selain itu, Agung menyatakan, pemerintah akan mengundang kalangan industri untuk memberikan masukan apa saja yang menjadi kekurangan lulusan SMK. Hal ini diperlukan karena Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menempatkan SMK sebagai salah satu peranan penting untuk mengembangkan potensi alam di berbagai daerah.
Anggota Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pengembangan pendidikan di SMK sebenarnya akan dimulai pada 2013, di mana pemerintah siap memenuhi biaya operasional siswa SMK mulai 2013. Pemenuhan biaya operasional dari pemerintah otomatis semakin memperluas kesempatan siswa SMK yang akan masuk perguruan tinggi.
“Kita ingin dalam APBN Perubahan 2012 sudah ditambahkan biaya operasional untuk SMA/SMK. Persoalannya, APBN belum mencukupi sepenuhnya, tapi keinginan pendidikan gratis SMK di Komisi X sudah sejalan dengan pemerintah,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan, dana pendidikan pada 2012 sebesar 20 persen dari APBN atau hampir mencapai Rp300 triliun. Dana sebesar itu, ujarnya, sebenarnya cukup untuk membiayai operasional siswa jenjang sekolah menengah.(lin)
Kasubdit Pembelajaran Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Agung Budi Santoso mengatakan, lulusan SMK akan direkrut langsung oleh Kemendikbud untuk dijadikan guru SMK.
Pemerintah akan memberikan pelatihan khusus kepada mereka melalui kementerian-kementerian terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat jurusan yang saat ini lebih banyak siswanya dibandingkan jumlah guru yang mengajar.
Guru berkompetensi keahlian yang akan dijaring yakni guru jurusan perminyakan dan geologi yang akan dilatih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya guru jurusan pelayaran akan dilatih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara untuk guru jurusan penerbangan akan dilatih di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Mereka akan dilatih sekitar empat tahun, mendapat sertifikat, lalu mengajar,” ungkap Agung pada Pembukaan Kerja Sama Dirjen Dikmen dengan ITE Singapore dan Temasek Foundation untuk Melatih 30 Guru SMK di Jakarta kemarin.
Agung mengatakan, minimnya minat menjadi guru SMK karena banyak lulusan SMK memilih bekerja di perusahaan yang bergaji besar. Saat ini Indonesia kekurangan 45.000 guru SMK untuk 121 kompetensi keahlian.
Tahun ini Kemendikbud menganggarkan Rp3 triliun bagi pengembangan SMK. Dengan dana sebesar itu, selain untuk merekrut guru, juga untuk pengembangan pendidikan menengah universal yakni menampung sekitar 3 juta lulusan SMP untuk masuk ke SMK.
“Bagi siswa yang kurang mampu belajar cepat, akan kami sediakan video learning. Kami sediakan perangkat ICT untuk SMK,” paparnya.
Dia menambahkan, Kemendikbud juga akan menutup jurusan SMK yang sudah mengalami kejenuhan seperti bisnis dan manajemen. Ukuran kejenuhan itu terlihat dari rendahnya serapan lulusan di masyarakat.
Bagi jurusan jenuh ini,akan dialihkan ke jurusan yang sedang diminati masyarakat seperti automotif dan kesehatan. Namun, untuk jurusan khusus seperti pedalangan akan tetap dibuka meskipun jumlah gurunya saat ini lebih banyak dari siswanya. Hal ini diperlukan untuk melestarikan kebudayaan.
Selain itu, Agung menyatakan, pemerintah akan mengundang kalangan industri untuk memberikan masukan apa saja yang menjadi kekurangan lulusan SMK. Hal ini diperlukan karena Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menempatkan SMK sebagai salah satu peranan penting untuk mengembangkan potensi alam di berbagai daerah.
Anggota Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pengembangan pendidikan di SMK sebenarnya akan dimulai pada 2013, di mana pemerintah siap memenuhi biaya operasional siswa SMK mulai 2013. Pemenuhan biaya operasional dari pemerintah otomatis semakin memperluas kesempatan siswa SMK yang akan masuk perguruan tinggi.
“Kita ingin dalam APBN Perubahan 2012 sudah ditambahkan biaya operasional untuk SMA/SMK. Persoalannya, APBN belum mencukupi sepenuhnya, tapi keinginan pendidikan gratis SMK di Komisi X sudah sejalan dengan pemerintah,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan, dana pendidikan pada 2012 sebesar 20 persen dari APBN atau hampir mencapai Rp300 triliun. Dana sebesar itu, ujarnya, sebenarnya cukup untuk membiayai operasional siswa jenjang sekolah menengah.(lin)
()
