Tipu tenaga honorer, nama kepala BKDD dicatut

Sindonews.com - Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) kabupaten Maros A Ashar Paduppa dicatut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oknum ini mengatasnamakan kepala BKDD Maros kepada Tenaga Honorer (TH) kategori 2 (K2) dengan menjanjikan pengurusan berkas TH K2 ke Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKD Maros A Ashar Paduppa Rabu kemarin di ruang kerjanya.

Ashar menuturkan, modus yang digunakan oleh oknum tersebut adalah menelpon TH K2 atas nama kepala BKD Maros atau staf BKD kemudian meminta biaya tiket pesawat dan akomodasinya. Biaya tiket pesawat ini merupakan biaya pengurusan berkas TH K2 ke Jakarta.

"Besarannya bervariasi antara Rp2 juta sampai Rp15 juta, tergantung hasil negosiasi. Setelah ada deal kemudian transfer melalui rekening kepada si penelpon, bisa juga pertemuan langsung," jelas Ashar menjelaskan kepada wartawan, Rabu (9/5/2012).

Dia menambahkan, pihaknya mengetahui nama dan stafnya dicatut setelah beberapa TH K2 melakukan konfirmasi kembali secara langsung pada dirinya terkait pengurusan berkas TH K2 ini. Ashar mengatakan, TH K2 yang ditelepon mayoritas TH yang tinggal di daerah pelosok seperti kecamatan Simbang, Mallawa dan Camba. Akses informasi yang minim menyebabkan mudahnya penipuan terjadi didaerah pelosok.

Lebih jauh Ashar menghimbau kepada seluruh TH dan masyarakat agar mewaspadai adanya praktek-praktek penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia mengingatkan, pihaknya tidak bertanggung jawab jika terjadi penipuan yang mengatasnamakan BKDD.

Sementara itu, kepala SMAN 10 Simbang Muh Jafar mengakui salah satu guru yang mengajar disekolahnya bernama Agustia, telah ditelepon oknum yang mengatasnamakan Kepala BKDD . Dia menceritakan, Agustia ditelepon oleh seorang pria yang mengaku sebagai staf BKD bernama Burhan. Melalui, Burhan, diminta supaya Agustia melengkapi berkas dan harus datang ke kantor BKD Maros untuk bertemu Burhan dan kepala BKDD.

"Pembicaraan kedua, Agustia menyerahkan teleponnya ke saya dan berbicara ke oknum tersebut. Karena curiga saya bilang bahwa kepala BKDD sedang rapat di DPRD. Setelah itu saya kemudian menelpon Camat Simbang untuk menanyakan nomor telepon yang digunakan oknum itu, ternyata memang bukan nomor telepon kepala BKDD dan tidak ada staf BKDD yang bernama Burhan, "jelasnya.

Dia melanjutkan, setelah itu pihaknya kembali menelpon Burhan namun nomor yang sebelumnya digunakan oknum tersebut tidak aktif lagi.

Sedangkan sekretaris BKDD Maros M Alwi kembali menegaskan, BKDD Maros hanya melakukan inventarisasi data TH sesuai kriteria yang telah ditentukan. Hasil inventarisasi tersebut disampaikan ke kementerian PAN dan BKN sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan alokasi jumlah formasi dan kualifikasi pendidikan TH secara nasional.

"Sesudah ditentukan jumlah alokasi dan formasi ditetapkan, barulah TH tersebut diangkat menjadi CPNS melalui mekanisme ujian atau seleksi sesama TH K2 sesuai dengan alokasi dan formasi tersebut," ujar Alwi.

Alwi melanjutkan penetapan tenaga honorer yang nantinya memenuhi syarat untuk mengikuti ujian adalah kewenangan penuh dari pemerintah pusat.(azh)