Alex: Sebelum digusur, PKL harus diberikan tempat alternatif
Kamis, 03 Mei 2012 - 19:53 WIB
Alex: Sebelum digusur, PKL harus diberikan tempat alternatif
A
A
A
Sindonews.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai cukup potensial sebagai lahan untuk mendapatkan suara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang akan digelar Juli mendatang.
Tak pelak, komunitas PKL ini menjadi lirikan pasangan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Salah satunya pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.
Diakui Alex, keberadaan PKL kerap kali menjadi masalah terutama terkait tata kota tak terkecuali Jakarta. Namun, Alex punya cara sendiri dalam menangani permasalahan PKL ini, jika kepemimpinan Jakarta berada di tangannya kelak.
Menurut Gubernur aktif Sumatera Utara (Sumut) ini, jika belum memiliki solusi penanganan, maka PKL tak boleh digusur.
"Pedagang Kaki Lima itu tidak boleh asal digusur. Satu kebijakan, tidak boleh dilakukan apabila tidak ada alternatif atau solusi," tegasnya kepada wartawan di di Kator Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI), Jalan Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2012).
Jadi, kata dia, seorang pemimpin harus mencari solusi alternatif lain untuk tempat berdagang para PKL, sebelum mengambil kebijakan.
"Misalnya, kalau dilarang dagang di sini, bolehnya di mana. Kalau dilarang parkir di sini, bolehnya di mana. Ya, tidak boleh asal larang. Jadi sebelum menangani PKL, sebelum mengambil kebijakan, harus disiapkan alternatif," pungkasnya.
Sekedar diketahui, sejauh ini para PKL yang berjualan di berbagai wilayah Jakarta selalu kucing-kucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta.(lin)
Tak pelak, komunitas PKL ini menjadi lirikan pasangan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Salah satunya pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.
Diakui Alex, keberadaan PKL kerap kali menjadi masalah terutama terkait tata kota tak terkecuali Jakarta. Namun, Alex punya cara sendiri dalam menangani permasalahan PKL ini, jika kepemimpinan Jakarta berada di tangannya kelak.
Menurut Gubernur aktif Sumatera Utara (Sumut) ini, jika belum memiliki solusi penanganan, maka PKL tak boleh digusur.
"Pedagang Kaki Lima itu tidak boleh asal digusur. Satu kebijakan, tidak boleh dilakukan apabila tidak ada alternatif atau solusi," tegasnya kepada wartawan di di Kator Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI), Jalan Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2012).
Jadi, kata dia, seorang pemimpin harus mencari solusi alternatif lain untuk tempat berdagang para PKL, sebelum mengambil kebijakan.
"Misalnya, kalau dilarang dagang di sini, bolehnya di mana. Kalau dilarang parkir di sini, bolehnya di mana. Ya, tidak boleh asal larang. Jadi sebelum menangani PKL, sebelum mengambil kebijakan, harus disiapkan alternatif," pungkasnya.
Sekedar diketahui, sejauh ini para PKL yang berjualan di berbagai wilayah Jakarta selalu kucing-kucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta.(lin)
()
