Bantuan Kemenpora Rp4,2 M bermasalah
Jum'at, 20 April 2012 - 15:35 WIB
Bantuan Kemenpora Rp4,2 M bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk pembangunan gedung Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Bulukumba sebesar Rp4,2 miliar lebih dinilai bermasalah.
Hal ini karena GOR dibangun sebelum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melakukan pelepasan aset secara resmi. Padahal, dalam peraturan daerah (Perda) harus dilepas dulu sebelum dibongkar. Apalagi, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ini sudah termasuk pelanggaran besar yang dilakukan Pemkab karena membangun sebelum ada pelepasan aset," ungkap Bahman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Jumat (20/4/2012).
Menurutnya, perlunya dibebaskan sebelum dibangun supaya di kemudian hari tidak menimbulkan ada perbedaan dalam perhitungan nilai aset antara eksekutif dan legislatif. Sebab, semua jelas karena sudah dipisahkan.
"Sebelum dibangun, idealnya dilelang dulu baru bisa dilakukan pembangunan. Kami tidak mau aset kecil yang ada di Kecamatan dicari, sedangkan ada yang lebih besar justru dibiarkan bermasalah," ujar Bahman.
Bahman mengusulkan kepada Pemkab Bulukumba agar pembangunan GOR itu dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu proses pelepasan aset rampung 100 persen. Upaya ini kata dia, agar semua pembangunan itu melalui mekanisme yang berlaku.
"Bahkan, di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bulukumba soal jadwal pembahasan Raperda, pembangunan GOR ini menjadi bahan perbincangan karena dianggap melanggar," tuturnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Sayye menambahkan, pihaknya menilai bahwa pembangunan GOR termasuk pemborosan anggaran yang dilakukan Pemkab. Menurutnya, karena bangunan sebelumnya masih layak digunakan bahkan masih sering digunakan berbagai kegiatan seperti pertandingan bulu tangkis.
"Seharusnya Pemkab menambah bangunan baru. Sebab, anggaran dari bantuan Kemenpora itu besar dan cukup untuk satu gedung baru," ungkapnya.(azh)
Hal ini karena GOR dibangun sebelum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melakukan pelepasan aset secara resmi. Padahal, dalam peraturan daerah (Perda) harus dilepas dulu sebelum dibongkar. Apalagi, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ini sudah termasuk pelanggaran besar yang dilakukan Pemkab karena membangun sebelum ada pelepasan aset," ungkap Bahman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Jumat (20/4/2012).
Menurutnya, perlunya dibebaskan sebelum dibangun supaya di kemudian hari tidak menimbulkan ada perbedaan dalam perhitungan nilai aset antara eksekutif dan legislatif. Sebab, semua jelas karena sudah dipisahkan.
"Sebelum dibangun, idealnya dilelang dulu baru bisa dilakukan pembangunan. Kami tidak mau aset kecil yang ada di Kecamatan dicari, sedangkan ada yang lebih besar justru dibiarkan bermasalah," ujar Bahman.
Bahman mengusulkan kepada Pemkab Bulukumba agar pembangunan GOR itu dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu proses pelepasan aset rampung 100 persen. Upaya ini kata dia, agar semua pembangunan itu melalui mekanisme yang berlaku.
"Bahkan, di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bulukumba soal jadwal pembahasan Raperda, pembangunan GOR ini menjadi bahan perbincangan karena dianggap melanggar," tuturnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Sayye menambahkan, pihaknya menilai bahwa pembangunan GOR termasuk pemborosan anggaran yang dilakukan Pemkab. Menurutnya, karena bangunan sebelumnya masih layak digunakan bahkan masih sering digunakan berbagai kegiatan seperti pertandingan bulu tangkis.
"Seharusnya Pemkab menambah bangunan baru. Sebab, anggaran dari bantuan Kemenpora itu besar dan cukup untuk satu gedung baru," ungkapnya.(azh)
()
