LKS berisi paham komunisme tersebar di Bandung
LKS berisi paham komunisme tersebar di Bandung
A
A
A
Sindonews.com - Setelah tersebar Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi kisah "Bang Maman dari Kali Pasir" dalam buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) yang berisi tentang istri simpanan. Kini beredar LKS penyebaran paham komunisme di Bandung dan jauh lebih menyesatkan.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi) Iwan Hermawan mengatakan, seharusnya pemerintah khususnya segenap jajaran Dinas Pendidikan mematuhi aturan Permendiknas Nomor 11/2005 yang menyatakan, sekolah tidak boleh melakukan jual beli buku, termasuk LKS, kepada siswanya di sekolah.
Dikatakannya, dalam LKS itu dinyatakan ideologi negara Indonesia adalah komunisme. "Jelas konten LKS itu berbahaya bagi siswa. Banyak LKS yang beredar kualitasnya jelek," kata Iwan di Bandung, Selasa (16)4/2012).
Seharusnya, kata Iwan, pengawasan terhadap buku pelajaran diperketat. Permendiknas Nomor 11/2005, kata dia, melarang penjualan LKS ke sekolah-sekolah. Dengan ditegakkannya aturan ini, otomatis LKS berisi konten tidak jelas tidak akan mudah masuk ke sekolah-sekolah.
"Langkah Disdik seharusnya memberi sanksi kepada guru yang jual. Selama ini dibiarkan. Begitu juga penerbit buku pelajaran sekolah, harus dihentikan penerbitannya jika terbukti jual LKS ke sekolah-sekolah, termasuk LKS yang kontennya tidak benar," paparnya.
Menurutnya, LKS diperuntukan hanya bagi pelajaran yang memerlukan laboratorium. Bukan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, LKS tersebut harus sesuai dengan konteks belajar mengajar di tempat siswa. "Saat ini banyak LKS yang justru berasal dari luar Kota Bandung, masuk ke Bandung. Padahal LKS harusnya sesuai dengan konteks lokal," terangnya. (san)
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi) Iwan Hermawan mengatakan, seharusnya pemerintah khususnya segenap jajaran Dinas Pendidikan mematuhi aturan Permendiknas Nomor 11/2005 yang menyatakan, sekolah tidak boleh melakukan jual beli buku, termasuk LKS, kepada siswanya di sekolah.
Dikatakannya, dalam LKS itu dinyatakan ideologi negara Indonesia adalah komunisme. "Jelas konten LKS itu berbahaya bagi siswa. Banyak LKS yang beredar kualitasnya jelek," kata Iwan di Bandung, Selasa (16)4/2012).
Seharusnya, kata Iwan, pengawasan terhadap buku pelajaran diperketat. Permendiknas Nomor 11/2005, kata dia, melarang penjualan LKS ke sekolah-sekolah. Dengan ditegakkannya aturan ini, otomatis LKS berisi konten tidak jelas tidak akan mudah masuk ke sekolah-sekolah.
"Langkah Disdik seharusnya memberi sanksi kepada guru yang jual. Selama ini dibiarkan. Begitu juga penerbit buku pelajaran sekolah, harus dihentikan penerbitannya jika terbukti jual LKS ke sekolah-sekolah, termasuk LKS yang kontennya tidak benar," paparnya.
Menurutnya, LKS diperuntukan hanya bagi pelajaran yang memerlukan laboratorium. Bukan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, LKS tersebut harus sesuai dengan konteks belajar mengajar di tempat siswa. "Saat ini banyak LKS yang justru berasal dari luar Kota Bandung, masuk ke Bandung. Padahal LKS harusnya sesuai dengan konteks lokal," terangnya. (san)
()
Explore More