Pilkada Aceh diwarnai intimidasi

Sindonews.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh disinyalir diwarnai oleh sejumlah aksi intimidasi yang dilakukan oleh anggota legislatif di Aceh.

Ketua Asian Network for Free Election (ANFREL) Foundation, Damaso magbual menyatakan terjadi banyak terjadi intimidasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh. Relawan ANFREL bahkan menemukan intimidasi dilakukan anggota legislatif saat hari pencoblosan.

"Ada anggota parlemen yang hadir ke TPS (Tempat Pemunggutan Suara-red) untuk mengarahkan pemilih mencoblos salah satu kandidat," kata Damaso, Rabu (11/4/2012).

Selain itu, ANFREL juga menemukan banyak intimidasi yang dilakukan pihak tertentu melalui SMS. Bahkan pihak penyelenggara juga dinilai tidak independen.

"Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara-red) di salah satu TPS keluar masuk bilik tanpa diminta pemilih, lalu meminta memilih salah satu kandidat," jelas Damaso.

Lemabaga pemantau asing itu menyatakan sejak awal tahapan Pilkada, intimidasi terjadi hampir di seluruh provinsi Aceh. Witt Gatchel, menyebutkan di Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Lhokseumawe dan Aceh Utara intimidasi banyak dilaporkan ke Panwas. Namun sayangnya, tidak ada investigasi lanjutan.

"Tidak ada yang bersedia menjadi saksi, ini terkait tidak ada jaminan perlindungan saksi," kata Witt.

Namun Anfrel tidak melakukan tabulasi intimidasi yang berlangsung sejak awal tahapan Pilkada. Menurut Damaso, pihaknya melakukan pemantauan kualitatif tabulasi pelanggaran dan intimidasi telah dilakukan Panwas.

Ia berharap, media massa mengambil peran yang lebih strategis dalam Pilkada Aceh. Damaso menyatakan media di Aceh berada di barisan terdepan pemantauan.

"Media perlu melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran dan intimidasi dalam Pilkada di Aceh," pinta Damaso.(azh)