Pemkot Palopo tanggung biaya pengobatan korban bentrok

Sindonews.com - Pemerintah Kota Palopo akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan sebanyak 18 korban luka-luka akibat bentrokan melibatkan ratusan mahasiswa dengan aparat pengamanan dari Polres Palopo, Satpol PP dan masyarakat.

Bentrokan terjadi saat ratusan mahasiswa menggelar unjukrasa menolak kenaikan harga BBM yang berakhir rusuh di sekitar Kantor Wali Kota dan DPRD Palopo.

Hingga siang kemarin, dari 18 korban luka-luka, masih lima korban dirawat di RS Atmedia Palopo. Tiga dari lima korban tersebut, diduga korban terkena tembakan saat bentrokan terjadi, masing-masing Suprianto, Wahyuddin dan Zulkifli.

Zulkifli misalnya, mengaku terkena peluru nyasar saat pulang kerja dan hendak pulang di rumahnya di Perumahan Anggrek Non Blok No.7 Palopo. Korban menderita luka terbuka diduga bekas peluru karet di paha kanannya.

Dua korban diduga kena tembakan lainnya, yakni Suprianto, mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, menderita luka terbuka di betis kanan tembus bagian depan, dan Wahyuddin, mahasiswa STAIN luka terbuka di lengan kanan.

Sedangkan dua korban luka-luka lainnya yang masih dirawat diduga terkena lemparan batu atau benda keras, yakni mahasiswa Isnul dan Riswan Hamid, keduanya mahasiswa Uncokro Palopo. Riswan mengalami luka serius pada bola mata kanan, sedangkan Isnul menderita luka terbuka di kepala bagian atas.

Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng didampingi unsur muspida dan sejumlah pimpinan perguruan tinggi se Kota Palopo, menjenguk lima korban yang masih dirawat di RS Atmedika. Sebelumnya, Wali Kota dan unsur muspida mengadakan pertemuan terpadu membahas insiden bentrokan demo BBM di Auditorium SaokotaE.

Menurut Tenriadjeng, Pemkot Palopo akan menanggung biaya pengobatan dan rawat inap seluruh korban, baik korban dari pihak mahasiswa dan warga sipil.

"Seluruh biaya pengobatan dan rawat inap para korban di RS Atmedika Palopo akan ditanggung Pemkot," kata Tenriadjeng.

Dikatakan, insiden bentrokan pendemo dengan aparat keamanan dari Polri, Satpol PP dan melibatkan masyarakat, menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam penanganan aksi unjukrasa di daerah ini.

Dia berharap, insiden bentrokan dalam unjukrasa tidak akan terjadi lagi, karena merugikan pihak pendemo, aparat pengamanan, termasuk masyarakat.

Dalam bentrokan demo penolakan harga BBM, Wali Kota mengakui, berbagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, seperti Balaikota dan Kantor DPRD, rusak berat. Beberapa fasilitas publik juga rusak, termasuk rumah masyarakat yang berada di perumahan Anggrek, samping Kantor DPRD.

"Kita belum mendata total kerugian aset Pemkot yang rusak, tetapi berbagai kerusakan aset pemerintah dan fasilitas publik akan diperbaiki secepatnya," katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Palopo mewakili Kapolres Palopo, AKP Apri Prasatya, menjelaskan, dalam pengamanan aksi unjukrasa di sekitar Kantor Wali Kota dan DPRD, selama tiga hari terakhir, aparat kepolisian tidak dipersenjatai. Bahkan, sejak demo BBM merebak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palopo, seluruh senjata anggota Polres Palopo disita dan diamankan sementara waktu, sesuai instruksi Kapolri.

Karena itu, Kabag Ops secara tegas menyatakan, tiga korban terluka diduga terkena tembakan dalam aksi unjukrasa yang berakhir rusuh, bukan ditembak anggota Polres Palopo yang turun mengamankan aksi unjukrasa.

"Sebab, seluruh anggota yang turun pengamanan, tidak membawa senjata api. Makanya, kami akan menyelidiki penyebab tiga korban tersebut diduga tertembak untuk mengungkap adanya indikasi penembakan dalam insiden bentrokan itu," katanya.

Soal adanya proyektil yang ditemukan mahasiswa di sekitar kampus Uncokro Palopo saat insiden bentrokan berlangsung, Kabag Ops mengaku tidak mengetahuinya. Namun, kata dia, pihaknya akan menyelidiki proyektil tersebut jika memang ada ditemukan mahasiswa sebagai barang bukti.

Dijelaskan, kekuatan aparat pengaman dibantu Satpol-PP tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjukrasa menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, kekuatan petugas dengan pendemo tidak berimbang menjadi kendala utama pihaknya mengamankan aksi unjukrasa yang diwarnai anarkistis, sehingga Polres meminta bantuan pengamanan dari Brimob Kompi C Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo, Syarifuddin Daud mengajak semua pihak menahan diri dan tidak terpancing berbagai isu berbau provaktif pascabentrokan dalam aksi unjukrasa BBM.

Dia juga menyarankan kepada aparat kepolisian di daerah ini agar senantiasa bertindak persuasif dalam mengamankan setiap aksi unjukrasa agar tidak terjadi bentrokan. Sebaliknya, dia menghimbau mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di daerah ini, bila berunjukrasa agar menyampaikan aspirasi tetap beretika dan tidak anarkistis.

"Mari kita jaga Palopo sebagai kota aman dan bukan kota rusuh," katanya.(azh)