Pemerintah daerah, perlu sentuhan kalangan profesional
Kamis, 29 Maret 2012 - 09:28 WIB
Pemerintah daerah, perlu sentuhan kalangan profesional
A
A
A
Sindonews.com - Pimpinan daerah seperti kepala dan wakil kepala daerah perlu diisi figur-figur profesional dan ahli.
Menurut guru besar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dede Mariana, kewenangan daerah sudah sangat luas di era otonomi sehingga beban kerja kepala daerah yang semakin berat perlu dikerjakan oleh mereka yang berasal dari kalangan profesional.
“Tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat luas. Figur yang tepat untuk menduduki jabatan itu adalah orang profesional dan menguasai berbagai bidang,” ujar Dede kepada SINDO kemarin.
Dia mengatakan, pengalaman menunjukkan bahwa banyak daerah gagal berkembang dan tak bisa menyelesaikan masalah lantaran jajaran pimpinan daerah hanya diisi kalangan politisi tulen.
Padahal, memimpin daerah sangat berbeda dengan memimpin partai politik, perusahaan maupun memimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Pimpinan daerah itu harus menguasai semua bidang karena sebagian besar persoalan saat ini murni merupakan urusan daerah. Di era otonomi daerah, kewenangan pusat telah didelegasikan ke daerah kecuali urusan agama, hukum, politik luar negeri, ekonomi nasional, serta pertahanan dan keamanan,” terang Dede.
Dia juga mengatakan, kepala daerah terpilih seharusnya langsung melepas jabatannya di partai meski saat pilkada mereka diusung oleh partai. Setelah menjadi pimpinan daerah, mereka adalah milik semua elemen masyarakat, tak lagi milik partai semata. “Jadi, demi menjaga profesionalisme, idealnya kepala daerah melepas jabatan partai,” tegasnya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengaku sepakat bahwa kepemimpinan daerah harus dikelola secara profesional. “Meski demikian, bukan berarti partai politik harus lepas tangan karena dalam partai juga banyak figur yang ahli, kapabel, dan sangat profesional dalam bekerja,” ungkapnya.
Dia mencontohkan figur Didik J Rachbini yang dipinang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendampingi Hidayat Nurwahid dalam Pilkada DKI Jakarta.(lin)
Menurut guru besar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dede Mariana, kewenangan daerah sudah sangat luas di era otonomi sehingga beban kerja kepala daerah yang semakin berat perlu dikerjakan oleh mereka yang berasal dari kalangan profesional.
“Tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat luas. Figur yang tepat untuk menduduki jabatan itu adalah orang profesional dan menguasai berbagai bidang,” ujar Dede kepada SINDO kemarin.
Dia mengatakan, pengalaman menunjukkan bahwa banyak daerah gagal berkembang dan tak bisa menyelesaikan masalah lantaran jajaran pimpinan daerah hanya diisi kalangan politisi tulen.
Padahal, memimpin daerah sangat berbeda dengan memimpin partai politik, perusahaan maupun memimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Pimpinan daerah itu harus menguasai semua bidang karena sebagian besar persoalan saat ini murni merupakan urusan daerah. Di era otonomi daerah, kewenangan pusat telah didelegasikan ke daerah kecuali urusan agama, hukum, politik luar negeri, ekonomi nasional, serta pertahanan dan keamanan,” terang Dede.
Dia juga mengatakan, kepala daerah terpilih seharusnya langsung melepas jabatannya di partai meski saat pilkada mereka diusung oleh partai. Setelah menjadi pimpinan daerah, mereka adalah milik semua elemen masyarakat, tak lagi milik partai semata. “Jadi, demi menjaga profesionalisme, idealnya kepala daerah melepas jabatan partai,” tegasnya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengaku sepakat bahwa kepemimpinan daerah harus dikelola secara profesional. “Meski demikian, bukan berarti partai politik harus lepas tangan karena dalam partai juga banyak figur yang ahli, kapabel, dan sangat profesional dalam bekerja,” ungkapnya.
Dia mencontohkan figur Didik J Rachbini yang dipinang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendampingi Hidayat Nurwahid dalam Pilkada DKI Jakarta.(lin)
()
