Tukang bangunan segel gedung SD
Rabu, 28 Maret 2012 - 17:30 WIB
Tukang bangunan segel gedung SD
A
A
A
Sindonews.com - Tukang bangunan yang mengerjakan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 236 Tanah Lemo, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, menyegel gedung sekolah yang baru selesai dikerjakan. Aksi penutupan ini karena biaya bangunan tak kunjung dibayarkan oleh pihak rekanan.
"Kami terpaksa menyegel karena kecewa dengan sikap rekanan yang tidak kunjung memberikan biaya bangunan kami. Padahal, renovasi pengerjaan tiga Ruang Kegiatan Belajar (RKB) sudah rampung 100 persen. Sehingga rekanan tidak punya lagi alasan untuk menunda pembayaran biaya bangunan," ungkap Kepala tukang Jamaluddin, renovasi gedung SDN 236 Tanah Lemo, Rabu (28/3/2012).
Jamaluddin mengatakan, pembangunan tiga RKB yang dikerjakan CV Dewi Putra menelan anggaran sebesar Rp154 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 lalu. Hanya saja, pada saat itu, rekanan sebelumnya tidak melanjutkan pembangunan dengan alasan tidak jelas.
"Sisa biaya pembangunan hingga saat ini belum juga kami terima. Jadi kalau mau RKB ini digunakan, maka tolong penuhi dulu hak kami," jelas Jamaluddin.
Dia menjelaskan, biaya yang harus dibayar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dari sisa pembayaran sebelumnya yakni sekitar Rp116 juta. Sebab, sebelumnya rekanan sudah membayar sebesar Rp30 juta untuk biaya pembelian meterial bangunan.
"Kami ini hanya melanjutkan dari pengerjaan sebelumnya. Biaya yang saya gunakan merupakan pinjaman dari bank. Makanya, saya berharap agar secepatnya dibayarkan," harapnya.
Kepala SD Negeri 236 Tanah Lemo Yusran mengemukakan, sejak sekolah ini ditutup terpaksa murid harus belajar di ruang Perpustakaan. Sebab, RKB yang baru saja dikerjakan belum bisa digunakan, karena disegel oleh pihak pekerja bangunan yang menuntut biaya pembangunan segera dibayarkan.
"Kami tidak bisa berbuat banyak karena ini pekerja yang langsung menutup. Mereka berharap sisa biaya segara dibayarkan," ungkap Yusran, dihubungi via ponselnya.
Yusran menyarankan, sebaiknya pihak pekerja bangunan tidak menutup sekolah ini karena yang dirugikan adalah anak peserta didik. Apalagi, sekarang menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) sehingga murid harus konsentrasi belajar dengan baik.
"Terpaksa kita belajar di luar ruang kelas yang selama ini ditempati. Sebab, kelas ditutup. Perpustakaan yang dijadikan ruang kelas darurat tidak memungkinkan karena kondisinya sudah rusak," tuturnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Zayye menambahkan, seharusnya pihak pekerja bangunan tidak menyegel sekolah itu. Sebab, yang menjadi korban adalah anak peserta didik, seharusnya tetap membuka sambil menunggu pencairan anggaran dari Disdikpora turun.
"Disayangkan jika gara-gara biaya bangunan belum dibayar, baru sekolah ini ditutup. Ini akan menganggu proses belajar mengajar murid di sekolah," ungkap Zulkifli.
Kepala Disdikpora Bulukumba Andi Abkar Amier mengemukakan, biaya pembangunan RKB SDN 236 Tanah Lemo, belum dibayar karena penyelesaian pengerjaan melewati jadwal akhir Desember 2011 lalu. Sehingga pencairan pembayaran biaya bangunan harus menunggu hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P).
"Seandainya, pengerjaannya selesai sebelum 31 Desember lalu, pasti kita akan bayarkan. Hanya, rekanan tidak menyelesaikan tepat waktu, berarti ini kesalahan pekerja," tandasnya.(azh)
"Kami terpaksa menyegel karena kecewa dengan sikap rekanan yang tidak kunjung memberikan biaya bangunan kami. Padahal, renovasi pengerjaan tiga Ruang Kegiatan Belajar (RKB) sudah rampung 100 persen. Sehingga rekanan tidak punya lagi alasan untuk menunda pembayaran biaya bangunan," ungkap Kepala tukang Jamaluddin, renovasi gedung SDN 236 Tanah Lemo, Rabu (28/3/2012).
Jamaluddin mengatakan, pembangunan tiga RKB yang dikerjakan CV Dewi Putra menelan anggaran sebesar Rp154 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 lalu. Hanya saja, pada saat itu, rekanan sebelumnya tidak melanjutkan pembangunan dengan alasan tidak jelas.
"Sisa biaya pembangunan hingga saat ini belum juga kami terima. Jadi kalau mau RKB ini digunakan, maka tolong penuhi dulu hak kami," jelas Jamaluddin.
Dia menjelaskan, biaya yang harus dibayar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dari sisa pembayaran sebelumnya yakni sekitar Rp116 juta. Sebab, sebelumnya rekanan sudah membayar sebesar Rp30 juta untuk biaya pembelian meterial bangunan.
"Kami ini hanya melanjutkan dari pengerjaan sebelumnya. Biaya yang saya gunakan merupakan pinjaman dari bank. Makanya, saya berharap agar secepatnya dibayarkan," harapnya.
Kepala SD Negeri 236 Tanah Lemo Yusran mengemukakan, sejak sekolah ini ditutup terpaksa murid harus belajar di ruang Perpustakaan. Sebab, RKB yang baru saja dikerjakan belum bisa digunakan, karena disegel oleh pihak pekerja bangunan yang menuntut biaya pembangunan segera dibayarkan.
"Kami tidak bisa berbuat banyak karena ini pekerja yang langsung menutup. Mereka berharap sisa biaya segara dibayarkan," ungkap Yusran, dihubungi via ponselnya.
Yusran menyarankan, sebaiknya pihak pekerja bangunan tidak menutup sekolah ini karena yang dirugikan adalah anak peserta didik. Apalagi, sekarang menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) sehingga murid harus konsentrasi belajar dengan baik.
"Terpaksa kita belajar di luar ruang kelas yang selama ini ditempati. Sebab, kelas ditutup. Perpustakaan yang dijadikan ruang kelas darurat tidak memungkinkan karena kondisinya sudah rusak," tuturnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Zayye menambahkan, seharusnya pihak pekerja bangunan tidak menyegel sekolah itu. Sebab, yang menjadi korban adalah anak peserta didik, seharusnya tetap membuka sambil menunggu pencairan anggaran dari Disdikpora turun.
"Disayangkan jika gara-gara biaya bangunan belum dibayar, baru sekolah ini ditutup. Ini akan menganggu proses belajar mengajar murid di sekolah," ungkap Zulkifli.
Kepala Disdikpora Bulukumba Andi Abkar Amier mengemukakan, biaya pembangunan RKB SDN 236 Tanah Lemo, belum dibayar karena penyelesaian pengerjaan melewati jadwal akhir Desember 2011 lalu. Sehingga pencairan pembayaran biaya bangunan harus menunggu hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P).
"Seandainya, pengerjaannya selesai sebelum 31 Desember lalu, pasti kita akan bayarkan. Hanya, rekanan tidak menyelesaikan tepat waktu, berarti ini kesalahan pekerja," tandasnya.(azh)
()
