ADD untuk desa di Blitar Rp26 miliar

Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran Rp26 miliar untuk Alokasi Dana Desa (ADD) 2012. Setiap desa akan mendapat kucuran sebesar Rp100 juta-Rp144 juta. Setiap besaran nominal mempertimbangkan kondisi geografis dan Sumber Daya Alam (SDA) di desa.

“Misalnya desa yang berada di wilayah tandus seperti Blitar Selatan tentu mendapat kucuran lebih besar,“ ujar Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar Bambang Setiadji kepada wartawan, Jumat (9/3/2012).

Secara administrasi, wilayah pedesaan di Kabupaten Blitar terbagi menjadi 220 desa. Wilayah barat, timur dan utara lebih mujur. Limpahan abu vulkanik Gunung Kelud ditambah posisi tak jauh dari aliran Sungai Brantas membuat alam lebih subur.

Bertolak belakang dengan alam desa di bagian selatan. Tanah tandus ditambah hutan yang gundul membuat sebagian besar kondisi ekonomi di sana menjadi minus. Menurut Bambang ada tujuh variable yang menjadi dasar acuan pemerintah menentukan besar kecil ADD.

Selain tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dasar, dan tingkat kesehatan, tingkat keterjangkaun desa dan luas wilayah serta jumlah penduduk juga menjadi bahan pertimbangan. “Termasuk juga pelunasan akan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” terangnya.

Tahun ini, ADD terkecil diberikan kepada Desa Jeding, Kecamatan Sanankulon. Yakni Rp 100 juta. Sedangkan ADD terbesar, yakni Rp 144 juta dilimpahkan kepada Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto.

Selain untuk untuk pemberdayaan sebesar 70 persen, menurut Bambang, sisa ADD digunakan untuk operasional desa. Yakni meliputi kegiatan yang berlangsung untuk pelaksanaan program di desa. Dan alokasi yang diberikan pemkab Blitar (untuk ADD) sudah mendekati ketentuan 18 persen dari dana perimbangan. “Maret ini masing-masing dana akan dicairkan,“ jelasnya.

Mengingat proses pencairan dana dilakukan secara langsung ke masing-masing rekening desa, ADD, diakui Bambang rawan diselewengkan. Mulai mark up hingga laporan fiktif tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bambang berjanji akan melakukan pengawasan secara intensif, termasuk memberikan pembinaan administrasi kepada perangkat desa.

“Yang terjadi selama ini adalah masalah administrasi. Karenanya pembinaan yang kita lakukan sebagai rangkaian cegah tangkal penyelewengan,“ pungkasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar M Anshori berharap pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan ADD tidak hanya untuk memenuhi syarat formal belaka. Sebab, apa yang diterima desa berasal dari APBD yang merupakan uang rakyat.

“Harapan kami dana yang digelontorkan bisa tersalurkan dengan baik, “ujarnya.(azh)