Utang budi kampanye Pilgub, merusak Jakarta
Sabtu, 03 Maret 2012 - 16:25 WIB
Utang budi kampanye Pilgub, merusak Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Kerunyaman sosial yang menganga dan jelas nyata menghiasi kehidupan Jakarta. Kriminalitas (sadisme), korupsi dan komersialisasi jabatan, polusi, ketidakdisplinan berlalu lintas, banjir, hingga macet senantiasa akrab menyatu dengan Ibu Kota kita ini.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Jakarta sebuah kota yang tanpa rencana, sehingga banyak persoalan yang muncul di dalamnya.
"Jakarta sebuah kota tanpa rencana," tukas Burhanuddin saat diskusi bertajuk “Untuk Jakarta Lebih Baik” yang digelar Okezone.com, di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Sabtu, (3/3/2012).
Lanjutnya, persoalan Jakarta tidak bisa dipungkiri karena gubernur terpilih tersandera oleh pemilik modal yang menjadi donatur saat pemilihan umum kepala daerah.
"Persoalan Jakarta, calon gubernur tersandera oleh kapital yang membiayai kampanye sehingga tidak melayani rakyat," ucapnya.
Calon gubernur yang menggantungkan dirinya terhadap pemodal untuk memenuhi ongkos pemilu, maka akan merasa punya hutang budi, sehingga terjadilah transaksi politik. "Akan merasa berutang budi karena terpilih jadi gubernur berkat bantuan pemodal tadi," ucap Burhanuddin.
"Tidak mungkin sang pemodal tidak mempunyai kepentingan dibalik bantuan yang dikeluarkan," tukasnya. (wbs)
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Jakarta sebuah kota yang tanpa rencana, sehingga banyak persoalan yang muncul di dalamnya.
"Jakarta sebuah kota tanpa rencana," tukas Burhanuddin saat diskusi bertajuk “Untuk Jakarta Lebih Baik” yang digelar Okezone.com, di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Sabtu, (3/3/2012).
Lanjutnya, persoalan Jakarta tidak bisa dipungkiri karena gubernur terpilih tersandera oleh pemilik modal yang menjadi donatur saat pemilihan umum kepala daerah.
"Persoalan Jakarta, calon gubernur tersandera oleh kapital yang membiayai kampanye sehingga tidak melayani rakyat," ucapnya.
Calon gubernur yang menggantungkan dirinya terhadap pemodal untuk memenuhi ongkos pemilu, maka akan merasa punya hutang budi, sehingga terjadilah transaksi politik. "Akan merasa berutang budi karena terpilih jadi gubernur berkat bantuan pemodal tadi," ucap Burhanuddin.
"Tidak mungkin sang pemodal tidak mempunyai kepentingan dibalik bantuan yang dikeluarkan," tukasnya. (wbs)
()
