KPU tak serius lakukan verifikasi
Selasa, 28 Februari 2012 - 09:13 WIB
KPU tak serius lakukan verifikasi
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan tidak serius melakukan verifikasi faktual dukungan terhadap pasangan calon independen.
Hingga batas waktu yang ditentukan, proses verifikasi belum selesai di tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Beberapa PPS bahkan mengalami keterlambatan melakukan verifikasi faktual. Anggota KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan Jamaludin Faisal Hashim mengatakan, proses verifikasi dan rekapitulasi berlangsung hingga tadi malam pukul 24.00 WIB.
Meskipun mepet, pihaknya optimistis PPK bisa melakukan verifikasi sesuai target. "Mudah-mudahan selesai sampai nanti malam (tadi malam). Hasilnya belum tentu dapat diketahui, karena masih ada tahap verifikasi lagi, yakni di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi," ujar Jamaludin kemarin.
Menurut dia, ada sejumlah PPS yang kemungkinan tidak dapat menyelesaikan verifikasi sesuai batas waktu yang ditentukan.
Hal itu disebabkan oleh jumlah dukungan para bakal calon sangat banyak. Akibatnya jadwal yang disusun tidak mencukupi bagi PPS di lapangan. Meski demikian, pihaknya memastikan keterlambatan itu tidak akan mengganggu jadwal disusun, karena rentang waktu verifikasi itu ada di beberapa tingkat lagi. Seperti di tingkat PPK pada 28 Februari 2012 hingga 5 Maret 2012.
Hasil verifikasi dan di tingkat PPK ini akan disaring lagi oleh KPU kota/kabupaten dan provinsi pada 6 Maret hingga 12 Maret. "Bila ada kekurangan dukungan verifikasi di tingkat PPS, para bakal calon ini dapat memperbaiki dukungannya," ujarnya.
Meskipun para bakal calon mengklaim aman dalam verifikasi dukungannya di tingkat kelurahan, bukan berarti otomatis lolos, sebab hasil akhir ditentukan di tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta.
Proses verifikasi ini sempat diragukan penyelesaiannya oleh KPU dan pihak publik, karena para tim sukses kandidat tidak dapat menghadirkan warga pendukungnya untuk diverifikasi dukungan mereka. Minggu lalu tingkat pencapaian verifikasi di tingkat PPS baru mencapai 5%. Karena itu, KPU DKI Jakarta mengubah pola verifikasi faktual dengan cara mendatangi warga yang masuk namanya dalam daftar dukungan calon.
Pola ini diklaim oleh Jamaludin memberikan dampak signifikan, yakni dari di bawah 10% menjadi 80% hasil pencapaian verifikasi. "Meski itu menyedot tenaga dan dana, ini tidak masalah karena demi kelancaran proses pilkada," tandasnya.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan selama proses verifikasi di tingkat PPS terdapat sejumlah pelanggaran.
Baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Untuk pelanggaran kategori pidana telah dibahas di penegakan hukum terpadu. "Berapa banyak pelanggaran verifikasi ini, baik administrasi maupun pidana ini akan kami sampaikan besok (hari ini)," ujar Ramdansyah.
Di bagian lain, bakal calon gubernur dari jalur independen Faisal Basri bertekad akan melakukan efisiensi anggaran untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota. Selain itu, kerja sama dengan wilayah sekitar harus diperkuat. Efisiensi anggaran dimulai dengan penghematan anggaran. Menurutnya Jakarta punya anggaran tidak efisien.
"Tahun 2012 APBD mencapai Rp36 triliun, mestinya pendidikan gratis bisa sampai SMA, kesehatan gratis serta jaminan sosial untuk warga bisa terlaksana. Hal yang harus dibenahi adalah komunikasi antar instansi agar penggunaan APBD tidak tumpang tindih," ujar Faisal Basri. (san)
Hingga batas waktu yang ditentukan, proses verifikasi belum selesai di tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Beberapa PPS bahkan mengalami keterlambatan melakukan verifikasi faktual. Anggota KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan Jamaludin Faisal Hashim mengatakan, proses verifikasi dan rekapitulasi berlangsung hingga tadi malam pukul 24.00 WIB.
Meskipun mepet, pihaknya optimistis PPK bisa melakukan verifikasi sesuai target. "Mudah-mudahan selesai sampai nanti malam (tadi malam). Hasilnya belum tentu dapat diketahui, karena masih ada tahap verifikasi lagi, yakni di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi," ujar Jamaludin kemarin.
Menurut dia, ada sejumlah PPS yang kemungkinan tidak dapat menyelesaikan verifikasi sesuai batas waktu yang ditentukan.
Hal itu disebabkan oleh jumlah dukungan para bakal calon sangat banyak. Akibatnya jadwal yang disusun tidak mencukupi bagi PPS di lapangan. Meski demikian, pihaknya memastikan keterlambatan itu tidak akan mengganggu jadwal disusun, karena rentang waktu verifikasi itu ada di beberapa tingkat lagi. Seperti di tingkat PPK pada 28 Februari 2012 hingga 5 Maret 2012.
Hasil verifikasi dan di tingkat PPK ini akan disaring lagi oleh KPU kota/kabupaten dan provinsi pada 6 Maret hingga 12 Maret. "Bila ada kekurangan dukungan verifikasi di tingkat PPS, para bakal calon ini dapat memperbaiki dukungannya," ujarnya.
Meskipun para bakal calon mengklaim aman dalam verifikasi dukungannya di tingkat kelurahan, bukan berarti otomatis lolos, sebab hasil akhir ditentukan di tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta.
Proses verifikasi ini sempat diragukan penyelesaiannya oleh KPU dan pihak publik, karena para tim sukses kandidat tidak dapat menghadirkan warga pendukungnya untuk diverifikasi dukungan mereka. Minggu lalu tingkat pencapaian verifikasi di tingkat PPS baru mencapai 5%. Karena itu, KPU DKI Jakarta mengubah pola verifikasi faktual dengan cara mendatangi warga yang masuk namanya dalam daftar dukungan calon.
Pola ini diklaim oleh Jamaludin memberikan dampak signifikan, yakni dari di bawah 10% menjadi 80% hasil pencapaian verifikasi. "Meski itu menyedot tenaga dan dana, ini tidak masalah karena demi kelancaran proses pilkada," tandasnya.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan selama proses verifikasi di tingkat PPS terdapat sejumlah pelanggaran.
Baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Untuk pelanggaran kategori pidana telah dibahas di penegakan hukum terpadu. "Berapa banyak pelanggaran verifikasi ini, baik administrasi maupun pidana ini akan kami sampaikan besok (hari ini)," ujar Ramdansyah.
Di bagian lain, bakal calon gubernur dari jalur independen Faisal Basri bertekad akan melakukan efisiensi anggaran untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota. Selain itu, kerja sama dengan wilayah sekitar harus diperkuat. Efisiensi anggaran dimulai dengan penghematan anggaran. Menurutnya Jakarta punya anggaran tidak efisien.
"Tahun 2012 APBD mencapai Rp36 triliun, mestinya pendidikan gratis bisa sampai SMA, kesehatan gratis serta jaminan sosial untuk warga bisa terlaksana. Hal yang harus dibenahi adalah komunikasi antar instansi agar penggunaan APBD tidak tumpang tindih," ujar Faisal Basri. (san)
()
