Kades resah dipunguti uang kekancingan
Kades resah dipunguti uang kekancingan
A
A
A
Sindonews.com – Sejumlah kepala desa di Kulonprogo resah, dengan adanya kebijakan Kadipaten Puropakualaman yang menawarkan surat kekancingan (surat sah untuk memakai lahan Pakualam).
Untuk mendapatkannya, warga harus mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah. Belakangan diketahui tim ini bukan dari institusi resmi. Kepala Desa Kaligintung, Temon Hepson Purnomo,mengatakan sempat ada tim yang mengatasnamakan dari Puro Pakualaman yang datang ke desanya.
Orang yang mengaku suruhan ini minta desa untuk melakukan pendataan terhadap tanah-tanah Pakualam Ground yang ada di wilayahnya. Termasuk tanah yang digunakan untuk gedung sekolah dan kantor.
Tidak hanya itu, sejumlah kepala desa juga diminta datang ke Pakualaman. Saat itulah diberikan penjelasan oleh kerabat Pakualaman terkait proses kekancingan ini.Warga bisa meminta surat kekancingan dengan membayar administrasi.
”Saat itu ada beberapa desa yang datang karena dipanggil,” tuturnya pada silaturahmi tim Asistensi RUUK DIY dengan jajaran camat dan kades di Balai Kelurahan Wates, Minggu (26/2) malam.
Kades Bendungan, Wates Tukino mengatakan, di wilayahnya kejadian ini sudah terjadi sejak 2010 silam. Saat itu, ada tim yang mengaku suruhan dari Pakualam yang datang. Bahkan sejumlah pohon kelapa yang ada di tanah Pakualam Ground di belakang Kecamatan Wates yang ditebangi. Tidak hanya itu, tim juga menawarkan tanah-tanah PG untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pungutan yang ada mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp1 juta, tergantung lokasi. ”Di tempat saya ada 48 petak tanah,”ujarnya.
Putra Mahkota Kadipaten Puro Pakualaman Prabu Suryodilogo atau dikenal dengan BRM Wijoseno Hario Bimo, membantah pihaknya menawarkan adanya surat kekancingan ini. Kadipaten Puro Pakualaman mengaku,tidak pernah mengeluarkan surat seperti ini. (wbs)
Untuk mendapatkannya, warga harus mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah. Belakangan diketahui tim ini bukan dari institusi resmi. Kepala Desa Kaligintung, Temon Hepson Purnomo,mengatakan sempat ada tim yang mengatasnamakan dari Puro Pakualaman yang datang ke desanya.
Orang yang mengaku suruhan ini minta desa untuk melakukan pendataan terhadap tanah-tanah Pakualam Ground yang ada di wilayahnya. Termasuk tanah yang digunakan untuk gedung sekolah dan kantor.
Tidak hanya itu, sejumlah kepala desa juga diminta datang ke Pakualaman. Saat itulah diberikan penjelasan oleh kerabat Pakualaman terkait proses kekancingan ini.Warga bisa meminta surat kekancingan dengan membayar administrasi.
”Saat itu ada beberapa desa yang datang karena dipanggil,” tuturnya pada silaturahmi tim Asistensi RUUK DIY dengan jajaran camat dan kades di Balai Kelurahan Wates, Minggu (26/2) malam.
Kades Bendungan, Wates Tukino mengatakan, di wilayahnya kejadian ini sudah terjadi sejak 2010 silam. Saat itu, ada tim yang mengaku suruhan dari Pakualam yang datang. Bahkan sejumlah pohon kelapa yang ada di tanah Pakualam Ground di belakang Kecamatan Wates yang ditebangi. Tidak hanya itu, tim juga menawarkan tanah-tanah PG untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pungutan yang ada mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp1 juta, tergantung lokasi. ”Di tempat saya ada 48 petak tanah,”ujarnya.
Putra Mahkota Kadipaten Puro Pakualaman Prabu Suryodilogo atau dikenal dengan BRM Wijoseno Hario Bimo, membantah pihaknya menawarkan adanya surat kekancingan ini. Kadipaten Puro Pakualaman mengaku,tidak pernah mengeluarkan surat seperti ini. (wbs)
()
Explore More