Angka anak putus sekolah di Jatim mencapai 7600
Selasa, 21 Februari 2012 - 18:45 WIB
Angka anak putus sekolah di Jatim mencapai 7600
A
A
A
Sindonews.com - Angka anak putus sekolah di Jawa Timur mencapai 0,18 persen atau sekitar 7600 Siswa tahun 2011. Rata-rata usia putus sekolah melanjutkan sampai kelas V SD saja.
"Usia putus sekolah hanya bisa melanjutkan sampai kelas V SD. Mereka harus diikutkan program wajib belajar (Wajar) 9 tahun,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Jawa Timur Harun, Selasa (21/2/2012).
Jika mengacu pada data yang ada total siswa SD Negeri, Swasta dan Sederajat se-Jatim terkumpul sebanyak 4.222.205 anak. Jumlah tersebut terbagi menjadi SD Negeri dan Swasta sebanyak 3.394.645 orang dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai 827.560 anak.
Harun meminta kepada para Kepala Sekolah (Kasek) meminta agar mereka membangun percaya diri. Tak hanya itu, harus ada komitmen kuat agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses belajar mengajar di kalangan siswa. Seperti kebijakan pemerintah yang sudah memberikan anggaran beasiswa kepada siswa miskin dan berprestasi.
"Dalam aplikasinya tidak boleh ada perbedaan. Fasilitas pemerintah itu harus dimanfaatkan," tegasnya.
Sebelumnya (Dispendik) Surabaya meminta bantuan RT/RW untuk mendata keberadaan anak putus sekolah. Diharapkan, para RT/RW ini mampu memberikan data anak putus sekolah ditempatnya. Selanjutnya, data yang ada dapat divalidasi dan ditemukan solusi lebih lanjut untuk penanganannya. (wbs)
"Usia putus sekolah hanya bisa melanjutkan sampai kelas V SD. Mereka harus diikutkan program wajib belajar (Wajar) 9 tahun,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Jawa Timur Harun, Selasa (21/2/2012).
Jika mengacu pada data yang ada total siswa SD Negeri, Swasta dan Sederajat se-Jatim terkumpul sebanyak 4.222.205 anak. Jumlah tersebut terbagi menjadi SD Negeri dan Swasta sebanyak 3.394.645 orang dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai 827.560 anak.
Harun meminta kepada para Kepala Sekolah (Kasek) meminta agar mereka membangun percaya diri. Tak hanya itu, harus ada komitmen kuat agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses belajar mengajar di kalangan siswa. Seperti kebijakan pemerintah yang sudah memberikan anggaran beasiswa kepada siswa miskin dan berprestasi.
"Dalam aplikasinya tidak boleh ada perbedaan. Fasilitas pemerintah itu harus dimanfaatkan," tegasnya.
Sebelumnya (Dispendik) Surabaya meminta bantuan RT/RW untuk mendata keberadaan anak putus sekolah. Diharapkan, para RT/RW ini mampu memberikan data anak putus sekolah ditempatnya. Selanjutnya, data yang ada dapat divalidasi dan ditemukan solusi lebih lanjut untuk penanganannya. (wbs)
()
