DPRD Sulbar anggap eksekutif inkonsisten dalam anggaran

Sindonews.com - Komisi IV DPRD Mamuju sangat kecewa dengan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulbar.

Kedua institusi ini dinilai tidak konsisten terhadap anggaran yang sudah disepakati saat pembahasan APBD 2012. Hal ini terungkap dalam rapat terbatas dengan kedua instansi itu, Biro Keuangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Kamis (16/2/2012).

Anggota Komisi IV DPRD Sulbar Rayu menegaskan, perubahan anggaran apapun mestinya melalui pembahasan di dewan. Paling tidak, ada pembicaraan mengenai pengurangan atau penambahan jumlah anggaran. Sebab, dana yang tertuang dalam APBD itu hakekatnya milik rakyat yang finalisasi pembahasannya berada di lembaga DPRD.

"Saat pembahasan APBD 2012 di akhir tahun 2011 lalu, anggaran untuk Dinsos Sulbar sebesar Rp13 miliar lebih. Kami sepakat untuk tidak mengganggu sedikit pun anggaran itu. Hingga pembahasan terakhir dan sebelum finalisasi anggaran itu tidak berubah. Namun setelah kembali dari Jakarta, justru menyusut hingga sebesar Rp7 miliar lebih atau mendekati angka Rp8 miliar. Ini persoalan. Dikemanakan itu anggaran yang Rp5 miliar? Kalau ada perubaan, mestinya kami diajak bicara," papar Rayu usai rapat.

Selain Dinsos, Komisi IV juga menemukan kejanggalan pada Diknas. Masalah ini berulang selama tiga tahun terakhir. Diungkapkan Rayu, dua tahun terakhir Diknas tidak konsisten dengan 20 persen anggaran pendidikannya. Kondisi itu dapat dimaklumi mengingat kondisi keuangan Sulbar ketika itu yang memang belum mampu.

Namun kendalanya, kata Rayu, adalah ketika Kepala Diknas Sulbar Jamil Barambangi berjanji akan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 10 persen. Pada kenyataannya, hanya 3,5 persen saja.

"Sekarang, Diknas hanya memasukkan anggaran fisik sebesar 12 persen. Padahal kesepakatannya adalah 40 persen fisik dan 60 persen non fisik dari anggaran Diknas Sulbar sebesar Rp34 miliar lebih. Anggaran untuk pembangunan fisik hanya empat miliar. Hampir menyentuh angka itu. Kami sudah saving atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk dibawa ke fisik, ternyata tidak dilakukan juga. Malah semua ke nonfisik," urai legislator dapil Kabupaten Mamuju Utara (Matra) ini.

Yang lebih mengecewakan lagi, tandas Rayu, tidak ada satu pun anggaran fisik untuk Matra dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA). Padahal Matra juga masuk wilayah Sulbar. Diungkapkan, alasan Jamil Barambangi adalah Kepala Diknas Matra kurang koordinasi.

"Jangan karena alasan itu sehingga dihancurkan pendidikan di sana. Ini tidak benar. Sekarang anggarannya sudah ada, tapi nanti akan saya lihat. Karena seperti pengalaman sebelumnya, RKA itu selalu berubah-ubah. Kami sudah berjanji pada masyarakat. Seperti saving anggaran sebesar Rp3,5 miliar yang untuk fisik itu. Agar ada kegiatan fisik di lima kabupaten. Jangan ada asumsi bahwa kami akan mengambil keuntungan dari sana. Karena ini program benar-benar aspirasi masyarakat. Ironinya kegiatan fisik itu hanya 12 persen," tandas Rayu kesal.

Pertemuan selanjutnya akan digelar pada Senin (20/2/2012). Dewan akan melihat perkembangan, terutama kejelasan dari Dinsos Sulbar yang tiba-tiba anggarannya menyusut.

Sayangnya hingga berita ini disusun, Kadis Diknas Jamil Barambangi dan Kadinsos Sulbar Jamila Haruna belum berhasil dikonfirmasi. Menurut informasi, kedua pejabat tersebut sedang bertugas di luar kota.