Warga Tanah Merah dijadikan komoditas politik
Rabu, 08 Februari 2012 - 15:21 WIB
Warga Tanah Merah dijadikan komoditas politik
A
A
A
Sindonews.com - Ribuan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, hingga kini masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kendati sudah menetap selama puluhan, warga Tanah Merah itu tidak pernah diakui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan tegas menolak mengeluarkan KTP elektronik (e-KTP) yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ini, kontan menimbulkan kemarahan warga Tanah Merah.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendagri oleh warga Tanah Merah pun dilakukan. Namun sayang, aksi menduduki Kemendagri selama puluhan hari itu justru berbuah pembubaran paksa oleh aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi, petugas pemadam kebakaran dan keamanan gedung Kemendagri.
Meski tidak pernah terdaftar dalam catatan kependudukan, warga Tanah Merah tetap bisa memberikan hak politiknya. Hal yang sangat aneh di republik ini. Bagaimana mungkin, warga yang tidak memiliki KTP dan tidak diakui pemerintah bisa memberikan hak suaranya?
Aris, salah seorang warga Tanah Merah mengaku, dalam setiap Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), warga selalu terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Warga Tanah Merah selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
"Kita terdaftar sebagai sebagai pemilih dari RT 00 RW 00, Rawa Badak, Jakarta Utara. Memang ada ya RT 00 RW 00? Ya di Tanah Merah ini adanya," ujarnya saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (8/2/2012).
Tidak berhenti sampai di situ, selain identitas yang direkayasa, jumlah pemilih yang terdaftar di wilayah tersebut pun digelembungkan. "Warga Kita yang punya hak pilih itu sekitar 1.400 orang, tapi didaftarnya itu ada lebih dari 5.000 suara, tapi kok anehnya bisa sah," sambung Didin, yang juga warga Tanah Merah.
Ketika ditanya tentang pihak yang disebut memanfaatkan suara mereka untuk kepentingan politik, keduanya hanya menjawab singkat. "Ya pemimpin-pemimpin yang sekarang itu," tutupnya. (san)
Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan tegas menolak mengeluarkan KTP elektronik (e-KTP) yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ini, kontan menimbulkan kemarahan warga Tanah Merah.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendagri oleh warga Tanah Merah pun dilakukan. Namun sayang, aksi menduduki Kemendagri selama puluhan hari itu justru berbuah pembubaran paksa oleh aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi, petugas pemadam kebakaran dan keamanan gedung Kemendagri.
Meski tidak pernah terdaftar dalam catatan kependudukan, warga Tanah Merah tetap bisa memberikan hak politiknya. Hal yang sangat aneh di republik ini. Bagaimana mungkin, warga yang tidak memiliki KTP dan tidak diakui pemerintah bisa memberikan hak suaranya?
Aris, salah seorang warga Tanah Merah mengaku, dalam setiap Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), warga selalu terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Warga Tanah Merah selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
"Kita terdaftar sebagai sebagai pemilih dari RT 00 RW 00, Rawa Badak, Jakarta Utara. Memang ada ya RT 00 RW 00? Ya di Tanah Merah ini adanya," ujarnya saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (8/2/2012).
Tidak berhenti sampai di situ, selain identitas yang direkayasa, jumlah pemilih yang terdaftar di wilayah tersebut pun digelembungkan. "Warga Kita yang punya hak pilih itu sekitar 1.400 orang, tapi didaftarnya itu ada lebih dari 5.000 suara, tapi kok anehnya bisa sah," sambung Didin, yang juga warga Tanah Merah.
Ketika ditanya tentang pihak yang disebut memanfaatkan suara mereka untuk kepentingan politik, keduanya hanya menjawab singkat. "Ya pemimpin-pemimpin yang sekarang itu," tutupnya. (san)
()
