Foke tolak buatkan e-KTP warga Tanah Merah
Selasa, 07 Februari 2012 - 12:29 WIB
Foke tolak buatkan e-KTP warga Tanah Merah
A
A
A
Sindonews.com - Warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara tidak sendirian dalam berjuang. Ada Komisi A DPRD DKI Jakarta yang ikut mendukung aksi mereka dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara, yakni mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Ketua komisi A Ida Mahmudah yang juga bendahara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, tiga minggu lalu mengadakan rapat bersama berbagai dengan walikota Jakarta Utara, dan perwakilan dari Pertamina.
Dalam rapat tersebut dihasilkan kesepakatan, warga Tanah Merah berhak atas identitas dirinya masing-masing yang dibuktikan dengan diterbitkannya e-KTP.
Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Lucky P Sastrawiria mengatakan, hasil notulensi dari kesepakatan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzy Bowo.
"Waktu dia (Fauzy Bowo) baca notulensi itu, dia langsung marah-marah dan menolak isi dari notulensi itu," ujarnya kepada Sindonews di ruangan rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Sayangnya, dirinya enggan menceritakan lebih rinci tentang kronologi kejadian penolakan tersebut. "Bagaimana kejadiannya nanti bicara dengan Bu Ida (Ketua Komisi A) saja, karena dia yang ikut rapat dan ketemu sama Foke," tuturnya.
Dari hasil rapat itu pula diketahui bahwa Pertamina sebagai pemilik atas sertifikat lahan di Tanah Merah, ternyata telah melakukan dua kelalaian sekaligus atas kepemilikan lahan Tanah Merah tersebut. Kelalaian yang pertama adalah, Pertamina telah lalai dalam memberikan ganti rugi kepada warga Tanah Merah.
"Kelalaian yang kedua adalah, Pertamina juga lalai belum membayar lahan tanah merah kepada pemerintah meskipun sertifikat tanah atas lahan tersebut telah di pegang oleh pihak Pertamina," ungkapnya. (san)
Ketua komisi A Ida Mahmudah yang juga bendahara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, tiga minggu lalu mengadakan rapat bersama berbagai dengan walikota Jakarta Utara, dan perwakilan dari Pertamina.
Dalam rapat tersebut dihasilkan kesepakatan, warga Tanah Merah berhak atas identitas dirinya masing-masing yang dibuktikan dengan diterbitkannya e-KTP.
Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Lucky P Sastrawiria mengatakan, hasil notulensi dari kesepakatan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzy Bowo.
"Waktu dia (Fauzy Bowo) baca notulensi itu, dia langsung marah-marah dan menolak isi dari notulensi itu," ujarnya kepada Sindonews di ruangan rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Sayangnya, dirinya enggan menceritakan lebih rinci tentang kronologi kejadian penolakan tersebut. "Bagaimana kejadiannya nanti bicara dengan Bu Ida (Ketua Komisi A) saja, karena dia yang ikut rapat dan ketemu sama Foke," tuturnya.
Dari hasil rapat itu pula diketahui bahwa Pertamina sebagai pemilik atas sertifikat lahan di Tanah Merah, ternyata telah melakukan dua kelalaian sekaligus atas kepemilikan lahan Tanah Merah tersebut. Kelalaian yang pertama adalah, Pertamina telah lalai dalam memberikan ganti rugi kepada warga Tanah Merah.
"Kelalaian yang kedua adalah, Pertamina juga lalai belum membayar lahan tanah merah kepada pemerintah meskipun sertifikat tanah atas lahan tersebut telah di pegang oleh pihak Pertamina," ungkapnya. (san)
()
