14 Camat bakal dapat mobil dinas baru
Selasa, 07 Februari 2012 - 08:47 WIB
14 Camat bakal dapat mobil dinas baru
A
A
A
Sindonews.com – Seolah tidak mau kalah dengan DPRD,Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan pengadaan mobil dinas (mobdin) pada tahun ini.
Total mobdin mencapai 17 unit dengan merek Toyota Rush. Sebanyak 14 unit untuk camat, dan tiga unit untuk tiga asisten daerah. Anggaran pengadaan itu Rp12,5 miliar.
“Jumlah anggaran pembelian mobil dinas untuk Pemkab Bandung sekitar Rp12,5 miliar,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Asep Syamsudin kepada SINDO,kemarin. Khusus untuk camat merupakan kelanjutan dari pengadaan mobdin camat tahun sebelumnya. “Camat itu ada 31 orang. Sebagian sudah dapat mobil dinas pada APBD sebelumnya. 14 camat belum, nah kami anggarkan pada APBD 2012. Jenis mobilnya bisa apa saja, yang jelas di bawah 1.500 cc,” tutur Asep.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SINDO, rencananya mobdin itu Toyota Rush dengan harga sekitar Rp208 juta per unit. Mobil itu untuk menggantikan mobdin camat jenis Suzuki Jimny tahun 1990- an.
“Kami juga prihatin dengan kondisi mobil camat yang kerap mogok di jalan.Padahal, tugasnya berat. Dari 31 camat, tinggal 14 camat yang belum mendapatkan mobil baru,” ujar Asep. Kondisi serupa juga dialami para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Selama ini mereka menggunakan mobdin bekas pejabat sebelumnya. Biaya untuk perawatan mobdin juga tidak sedikit.
“Bahkan masih ada asisten yang menggunakan mobil Isuzu Panther yang saat awal-awal mobil itu diproduksi. Ada juga asisten yang sekarang menggunakan mobil dinas bekas Sekretaris Daerah Abubakar dan Wakil Bupati Bandung Yadi Srimulyadi,” kata Kepala Bagian Umum Pemkab BandungTata Irawan.
Menurut Tata, pengadaan mobdin bagi Pemkab Bandung terakhir dilakukan pada APBD 2006. Saat itu disetujui untuk pengadaan mobdin 31 camat secara bertahap. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung menganggarkan dana Rp4,3 miliar untuk 21 mobdin.
Namun, Banggar menolak dikatakan sebagai pengadaan mobdin baru, melainkan sistem pinjam pakai. Kebijakan pengadaan mobdin itu diprotes Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Tubagus Topan Lesmana. DPRD diminta untuk meningkatkan pelayanan publik ketimbang pengadaan mobdin. (wbs)
Total mobdin mencapai 17 unit dengan merek Toyota Rush. Sebanyak 14 unit untuk camat, dan tiga unit untuk tiga asisten daerah. Anggaran pengadaan itu Rp12,5 miliar.
“Jumlah anggaran pembelian mobil dinas untuk Pemkab Bandung sekitar Rp12,5 miliar,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Asep Syamsudin kepada SINDO,kemarin. Khusus untuk camat merupakan kelanjutan dari pengadaan mobdin camat tahun sebelumnya. “Camat itu ada 31 orang. Sebagian sudah dapat mobil dinas pada APBD sebelumnya. 14 camat belum, nah kami anggarkan pada APBD 2012. Jenis mobilnya bisa apa saja, yang jelas di bawah 1.500 cc,” tutur Asep.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SINDO, rencananya mobdin itu Toyota Rush dengan harga sekitar Rp208 juta per unit. Mobil itu untuk menggantikan mobdin camat jenis Suzuki Jimny tahun 1990- an.
“Kami juga prihatin dengan kondisi mobil camat yang kerap mogok di jalan.Padahal, tugasnya berat. Dari 31 camat, tinggal 14 camat yang belum mendapatkan mobil baru,” ujar Asep. Kondisi serupa juga dialami para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Selama ini mereka menggunakan mobdin bekas pejabat sebelumnya. Biaya untuk perawatan mobdin juga tidak sedikit.
“Bahkan masih ada asisten yang menggunakan mobil Isuzu Panther yang saat awal-awal mobil itu diproduksi. Ada juga asisten yang sekarang menggunakan mobil dinas bekas Sekretaris Daerah Abubakar dan Wakil Bupati Bandung Yadi Srimulyadi,” kata Kepala Bagian Umum Pemkab BandungTata Irawan.
Menurut Tata, pengadaan mobdin bagi Pemkab Bandung terakhir dilakukan pada APBD 2006. Saat itu disetujui untuk pengadaan mobdin 31 camat secara bertahap. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung menganggarkan dana Rp4,3 miliar untuk 21 mobdin.
Namun, Banggar menolak dikatakan sebagai pengadaan mobdin baru, melainkan sistem pinjam pakai. Kebijakan pengadaan mobdin itu diprotes Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Tubagus Topan Lesmana. DPRD diminta untuk meningkatkan pelayanan publik ketimbang pengadaan mobdin. (wbs)
()
