Masyarakat sudah jengah dengan sikap DPR
Minggu, 05 Februari 2012 - 15:45 WIB
Masyarakat sudah jengah dengan sikap DPR
A
A
A
Sindonews.com - Dunia politik Indonesia tengah memanas. Hal itu membuat gusar masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hiruk-pikuk dunia politik saat ini? Berikut komentar mereka.
"Peduli enggak peduli sih, yang penting sekarang kita mah kuliah yang bener aja, jangan sampai kaya mereka," ujar Helda Febrinia (23) mahasiswi Uhamka Jakarta, Minggu (5/2/2012).
Dia juga menyayangkan sikap para pemangku jabatan yang duduk di gedung DPR, karena sering kali merencanakan program yang justru bukan untuk kepentingan rakyat. "Apalah itu bikin kalender sampe Rp20 M. Mending buat beasiswa anak-anak yang pada gak kuliah," terangnya.
Menurutnya, masih banyak yang harus anggota DPR pikirkan selain menghambur-hamburkan uang hanya untuk merenovasi gedung Badan Anggaran (Banggar). Seperti persoalan pendidikan misalnya.
Hal senada diungkapkan Prakoso. "Seharusnya mereka bisa memposisikan diri sebagai Wakil Rakyat, bukan sebagai wakil partai. Jika anggota DPR harus memprioritaskan masyarakat Indonesia seluruhnya, kalau DPRD harus memperhatikan daerahnya," ungkapnya.
Ditambahkan dia, terkait renovasi Banggar, hal itu boleh-boleh saja. Dengan catatan, mereka harus perhatikan dulu pembangunan-pembangunan di daerah. "Jika masyarakat sudah merasakan pembangunan, baru mereka boleh melakukan pembangunan ruang Banggar," jelasnya. (san)
"Peduli enggak peduli sih, yang penting sekarang kita mah kuliah yang bener aja, jangan sampai kaya mereka," ujar Helda Febrinia (23) mahasiswi Uhamka Jakarta, Minggu (5/2/2012).
Dia juga menyayangkan sikap para pemangku jabatan yang duduk di gedung DPR, karena sering kali merencanakan program yang justru bukan untuk kepentingan rakyat. "Apalah itu bikin kalender sampe Rp20 M. Mending buat beasiswa anak-anak yang pada gak kuliah," terangnya.
Menurutnya, masih banyak yang harus anggota DPR pikirkan selain menghambur-hamburkan uang hanya untuk merenovasi gedung Badan Anggaran (Banggar). Seperti persoalan pendidikan misalnya.
Hal senada diungkapkan Prakoso. "Seharusnya mereka bisa memposisikan diri sebagai Wakil Rakyat, bukan sebagai wakil partai. Jika anggota DPR harus memprioritaskan masyarakat Indonesia seluruhnya, kalau DPRD harus memperhatikan daerahnya," ungkapnya.
Ditambahkan dia, terkait renovasi Banggar, hal itu boleh-boleh saja. Dengan catatan, mereka harus perhatikan dulu pembangunan-pembangunan di daerah. "Jika masyarakat sudah merasakan pembangunan, baru mereka boleh melakukan pembangunan ruang Banggar," jelasnya. (san)
()
