Mahfud: Tiga pilar demokrasi sudah rusak

Sindonews.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, tiga pilar demokrasi di Indonesia telah rusak lantaran merajalelanya kasus korupsi yang hampir terjadi di seluruh elemen pemerintahan.

"Legislatif sekarang busuk. Eksekutif sama buruknya. Yudikatif, di mana saya ada di dalamnya lebih buruk. Semuanya kini busuk," ujar dia saat membuka Lokakarya Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Grand Clarion Hotel and Convention Makassar, kemarin.

Menurutnya, tudingannya kepada oknum pejabat di ketiga elemen negara itu dilengkapi fakta yang tak terbantahkan. Dia mencontohkan, banyaknya pejabat negara, mulai level Pemerintah Pusat hingga daerah, anggota DPR, hakim, hingga polisi, serta pengacara yang terjerat kasus korupsi.

"Legislatif sudah jelas ditangkap dan diproses hukum karena korupsi. Eksekutif juga demikian, dari Pemerintah Pusat hingga daerah". "Sudah ada 167 bupati, wali kota, menteri, mantan menteri, dan macam-macam yang dijerat. Yudikatif jelas, banyak hakim dan jaksa yang ditangkap," papar mantan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Pria kelahiran Sampang, Madura, ini menekankan, proses busuk akibat merajalelanya korupsi ini bukan karena persoalan kesalahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman negara. Dia menilai, persoalan ini disebabkan kesalahan manajemen pemerintahan dan penegakan hukum yang moralitasnya sudah lepas dari nilainilai pedoman negara.

"Makanya sekarang ada seminar dan lokakarya untuk mulai membekali anak-anak sekolah bahwa melepas Pancasila dan UUD bisa berbahaya karena menimbulkan rusaknya eksekutif, yudikatif, dan legislatif," ujar dia seusai memberikan materi di hadapan ratusan guru tingkat TK, SD, hingga SMA se-Sulsel.

Lulusan Program Doktoral S-3 Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengaku, siswa TK hingga SMA sekarang ini harus dibekali Pancasila dan konstitusi karena nanti di tangan merekalah negara akan dikelola. Lokakarya yang diikuti 200 tenaga pengajar ini akan berlangsung selama empat hari.

Acara tersebut merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi, Pemprov Sulsel,dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Turut hadir dalam pembukaan lokakarya Pancasila dan konstitusi kemarin, antara lain Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Rektor Unhas Prof Idrus Paturusi.

Syahrul dalam sambutannya, mengusulkan MK menjadikan Sulsel sebagai pusat pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan UUD 1954 di Tanah Air, khususnya KTI. Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menyebutkan, jika usulan tersebut dikabulkan, pihaknya akan menyiapkan lokasi, gedung, dan fasilitas untuk program pembelajaran pedoman negara ini sebagai pegangan.

"Kalau Pak Mahfud mau jadikan kami (Sulsel) sebagai pusat pembelajaran Pancasila, kami siap. Kami punya beberapa tempat dan fasilitas yang ada.Ini juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan itu sangat kami butuhkan," katanya, kemarin.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD beberapa kali menyanjung Syahrul yang dinilai telah banyak mendapatkan penghargaan nasional,baik dari Pemerintah Pusat maupun lembaga lainnya. "Gubernur ini setiap saya ketemu di suatu acara pasti mendapatkan penghargaan. Kalau ada pemberian penghargaan, beliau pun pasti hadir dan mendapatkannya," ujar dia.

"Faktanya tidak usah saya katakan lisan bahwa Sulsel di bawah Syahrul mengalami banyakkemajuanpesat," ucapnya. Dia juga memberikan apresiasi terhadap usulan Syahrul yang meminta Sulsel dijadikan sebagai pusat pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan UUD. Menurutnya, kegiatan tersebut bermanfaat untuk jangka panjang negara ini. (san)