Pemerintah mulai perhatikan Pantai Barat Sumut
A
A
A
Sindonews.com - Tahun Anggaran (TA) 2012, pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar lebih untuk perbaikan seluruh kerusakan jalan nasional di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara (Sumut).
Anggota DPRDSU Maratua Siregar membeberkan, untuk perbaikan batas jalan Sibolga – Taput, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar lebih. Kemudian untuk batas Tapteng -Tarutung sekitar Rp6 miliar, batas Sibolga -Batangtoru (Tapsel) sebesar Rp134 miliar, serta jalan nasional Sipirok (Tapsel)-Tarutung Rp60 miliar.
“Tidak hanya itu pemerintah pusat juga mengalokasikan dana pembangunan jalan baru alternatif Rampa-Poriaha (Tapteng) sepanjang 11 km sebesar Rp30 miliar,' kata Maratua Siregar ketika dikonfirmasi, Sabtu (28/1/2012).
Untuk pembangunan Jalan Sibolga batas Taput nantinya tidak hanya sekadar pembangunan, namun juga pelebaran jalan dari 4 meter menjadi 6 meter. “Lebar jalan 4 meter ini adalah zaman Belanda dan sudah tidak representatif di situasi sekarang ini. Maka itu kita minta dilakukan pelebaran badan jalan juga,” kata mantan Ketua DPRD Tapteng ini.
Maratua berharap, kontraktor yang mengerjakan jalan -jalan nasional di Pantai Barat Sumut tidak hanya sekadar memperhatikan penawaran terendah, tetapi harus turut memperhatikan mutu (kualitas) pembangunan.
“Saya berharap juga, masyarakat, LSM, dan wartawan agar terlibat untuk melakukan pengawasan pembangunan seluruh pekerjaan jalan nasional tersebut. Soalnya, dari yang kita ketahui, pelaksanaan pembangunan jalan tidak pernah memperhatikan kualitas,” ujar Maratua Siregar.
Sebelumnya Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan Sosial (LP3SU) prihatin melihat kondisi jalan nasional di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara (Sumut) terutama batas jalan Sibolga - Tapanuli Utara (Taput) dan Sibolga – Tapanuli Selatan (Tapsel).
Menurut Ketua LSM LP3SU Henry R Lumbantobing alias Totok, sesuai hasil investigasi mereka di lapangan, seharusnya kondisi jalan nasional batas Sibolga - Taput dan Sibolga – Tapsel, tidak lagi sekadar pemeliharaan seperti yang dilakukan selama ini.
Melainkan, harus dilakukan peningkatan pembangunan mengingat kondisi badan jalan nasional tersebut sudah sangat memprihatinkan. Terutama di sepanjang jalan nasional Sibolga batas Taput yang sudah kerap memakan korban jiwa. “Kita berharap seluruh kerusakan ini segera dapat diperbaiki dan perencanaan harus benar – benar matang khususnya di jalan Nasional Sibolga batas Taput,” katanya.
Senada dengan itu, aktivis LSM Kupas Tumpas Sibolga-Tapteng, Makmur Pakpahan mengatakan, anggaran pemeliharaan jalan yang dikucurkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada TA 2011 untuk wilayah pantai barat khususnya untuk biaya pemeliharaan jalan Sibolga batas Taput dan Sibolga batas Tapsel sangat minim.
Sesuai hasil perhitungan mereka ungkapnya, besar anggaran tersebut hanya cukup untuk membeli aspal hotmix dan material (Base A,B) serta membayar upah pekerja. Sementara panjang jalan batas Sibolga – Taput dan Sibolga – Tapsel yang akan diperbaiki ada sekitar 171 kilometer (km). Belum lagi untuk pembangunan Bronjong dan batu pasangan mengatasi bahaya longsor ditambah pembabatan rumput dibahu jalan serta pembersihan parit.
“Untuk itu, kita (LSM Kupas Tumpas) juga sangat berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini BBPJN I Kementerian PU agar membagun seluruh kerusakan jalan nasional di wilayah Pantai Barat Sumut dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dan tidak menganaktirikannya daerah ini seperti selama ini terjadi,” tukas Makmur Pakpahan.
Di tempat terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propsu, Siduhuaro Dachi, yang dikonfirmasi SINDO mengakui bahwa masih parahnya kerusakan jalan batas Sibolga – Taput dan Sibolga – Tapsel diakibatkan minimnya anggaran yang dikelola mereka selama ini seperti pada TA 2011 yang hanya sebesar Rp7 Miliar.
“Dengan anggaran yang seminim ini, kita tentunya tidak bisa berbuat banyak untuk menangani pemeliharaan seluruh jalan nasional di Pantai Barat Sumut ini. Terlebih jalan nasional Sibolga batas Taput yang penangananya memang membutuhkan dana yang besar. Di samping masih rusak, jalan nasional Sibolga batas Taput tersebut sangat rawan longsor,”katanya.
Walau demikian ungkapnya, pberterima kasih karena pada TA 2012 ini, seluruh kerusakan jalan nasional di wilayah pantai barat kemungkinan sudah akan dapat teratasi. Pasalnya, pemerintah pusat berkat perjuangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan DPRDSU mengalokasikan puluhan miliar.
Anggota DPRDSU Maratua Siregar membeberkan, untuk perbaikan batas jalan Sibolga – Taput, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar lebih. Kemudian untuk batas Tapteng -Tarutung sekitar Rp6 miliar, batas Sibolga -Batangtoru (Tapsel) sebesar Rp134 miliar, serta jalan nasional Sipirok (Tapsel)-Tarutung Rp60 miliar.
“Tidak hanya itu pemerintah pusat juga mengalokasikan dana pembangunan jalan baru alternatif Rampa-Poriaha (Tapteng) sepanjang 11 km sebesar Rp30 miliar,' kata Maratua Siregar ketika dikonfirmasi, Sabtu (28/1/2012).
Untuk pembangunan Jalan Sibolga batas Taput nantinya tidak hanya sekadar pembangunan, namun juga pelebaran jalan dari 4 meter menjadi 6 meter. “Lebar jalan 4 meter ini adalah zaman Belanda dan sudah tidak representatif di situasi sekarang ini. Maka itu kita minta dilakukan pelebaran badan jalan juga,” kata mantan Ketua DPRD Tapteng ini.
Maratua berharap, kontraktor yang mengerjakan jalan -jalan nasional di Pantai Barat Sumut tidak hanya sekadar memperhatikan penawaran terendah, tetapi harus turut memperhatikan mutu (kualitas) pembangunan.
“Saya berharap juga, masyarakat, LSM, dan wartawan agar terlibat untuk melakukan pengawasan pembangunan seluruh pekerjaan jalan nasional tersebut. Soalnya, dari yang kita ketahui, pelaksanaan pembangunan jalan tidak pernah memperhatikan kualitas,” ujar Maratua Siregar.
Sebelumnya Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan Sosial (LP3SU) prihatin melihat kondisi jalan nasional di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara (Sumut) terutama batas jalan Sibolga - Tapanuli Utara (Taput) dan Sibolga – Tapanuli Selatan (Tapsel).
Menurut Ketua LSM LP3SU Henry R Lumbantobing alias Totok, sesuai hasil investigasi mereka di lapangan, seharusnya kondisi jalan nasional batas Sibolga - Taput dan Sibolga – Tapsel, tidak lagi sekadar pemeliharaan seperti yang dilakukan selama ini.
Melainkan, harus dilakukan peningkatan pembangunan mengingat kondisi badan jalan nasional tersebut sudah sangat memprihatinkan. Terutama di sepanjang jalan nasional Sibolga batas Taput yang sudah kerap memakan korban jiwa. “Kita berharap seluruh kerusakan ini segera dapat diperbaiki dan perencanaan harus benar – benar matang khususnya di jalan Nasional Sibolga batas Taput,” katanya.
Senada dengan itu, aktivis LSM Kupas Tumpas Sibolga-Tapteng, Makmur Pakpahan mengatakan, anggaran pemeliharaan jalan yang dikucurkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada TA 2011 untuk wilayah pantai barat khususnya untuk biaya pemeliharaan jalan Sibolga batas Taput dan Sibolga batas Tapsel sangat minim.
Sesuai hasil perhitungan mereka ungkapnya, besar anggaran tersebut hanya cukup untuk membeli aspal hotmix dan material (Base A,B) serta membayar upah pekerja. Sementara panjang jalan batas Sibolga – Taput dan Sibolga – Tapsel yang akan diperbaiki ada sekitar 171 kilometer (km). Belum lagi untuk pembangunan Bronjong dan batu pasangan mengatasi bahaya longsor ditambah pembabatan rumput dibahu jalan serta pembersihan parit.
“Untuk itu, kita (LSM Kupas Tumpas) juga sangat berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini BBPJN I Kementerian PU agar membagun seluruh kerusakan jalan nasional di wilayah Pantai Barat Sumut dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dan tidak menganaktirikannya daerah ini seperti selama ini terjadi,” tukas Makmur Pakpahan.
Di tempat terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propsu, Siduhuaro Dachi, yang dikonfirmasi SINDO mengakui bahwa masih parahnya kerusakan jalan batas Sibolga – Taput dan Sibolga – Tapsel diakibatkan minimnya anggaran yang dikelola mereka selama ini seperti pada TA 2011 yang hanya sebesar Rp7 Miliar.
“Dengan anggaran yang seminim ini, kita tentunya tidak bisa berbuat banyak untuk menangani pemeliharaan seluruh jalan nasional di Pantai Barat Sumut ini. Terlebih jalan nasional Sibolga batas Taput yang penangananya memang membutuhkan dana yang besar. Di samping masih rusak, jalan nasional Sibolga batas Taput tersebut sangat rawan longsor,”katanya.
Walau demikian ungkapnya, pberterima kasih karena pada TA 2012 ini, seluruh kerusakan jalan nasional di wilayah pantai barat kemungkinan sudah akan dapat teratasi. Pasalnya, pemerintah pusat berkat perjuangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan DPRDSU mengalokasikan puluhan miliar.
()