PKS sesalkan pembakaran Kantor Bupati Bima
PKS sesalkan pembakaran Kantor Bupati Bima
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan asi pembakaran di Bima, NTB, yang dipicu sikap bupati tidak cepat respons terhadap tuntutan masyarakat.
"Saya sungguh sayangkan aksi masa yang melakukan pembakaran kantor bupati dan kantor KPU Bima. Ini pertanda persoalan di Bima belum usai. Sebenarnya kemarin saya sudah ingatkan, agar bupati Bima segera mencabut SK Izin Usaha Pertambangan PT SMN.
Hal demikian dikatakan oleh Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy, Sabtu (28/1/2012). Dia menduga lambatnya Bupati Bima merespons rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan adanya permainan antara bupati Bima dengan pengusaha.
"Bukankah menteri ESDM dan Gubernur NTB sudah memberikan rekomendasi pencabutan juga, lantas apa lagi alasan bupati. Saya lihat ini merupakan bukti bupati sudah tersandera kepentingan tertentu, maka apapun jadinya SK tersebut tetap dipertahankan," jelasnya.
Seharusnya lanjut Aboe, Bupati memberikan izin kepada investor untuk kepentingan rakyat, bukankah tujuan investasi untuk mensejahterakan rakyat.
"Bila sekarang rakyat sendiri sudah menolak, bukannya ini sudah melawan kehendak rakyat. Kalau yang diperjuangkan sudah tidak sepakat dengan tambang, lantas bupati ini memperjuangkan kepentingan siapa. Akar masalah di Bima ada mengenai perizinan tambang, dan sampai pertemuan terakhir dengan kami bupati masih ngotot untuk mempertahankannya," terangnya.
Aboe berharap aparat keamanan tidak melakukan pendekatan anakistis sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Pendekatan persuasif dan pencarian solusi atas amarah rakyat tentu sangat ditunggu.
"Saya berharap aparat keamanan di lapangan melakukan pendekatan dengan persuasif, jangan sampai jatuh korban lagi. Lebih bagus lagi bila yang mereka lakukan pendekatan solutif, yaitu mengupayakan solusi atas persoalan perizinan tambang tersebut," imbuhnya.
Dia berharap, instruksi Presiden SBY lebih mengena pada pokok persoalan yang lebih substantif. Di mana biang keroknya dari persoalaan di Bima selama ini terletak pada SK Bupati tentang perizinan perusahaan tersebut.
"Saya berharap presiden tidak hanya bersikap formalis, akan lebih baik
bila instruktsi yang disampaikan bersikap subtantif, yaitu tepat pada
akar persoalannya," katanya.
Sambung Aboe, "Subtansi persoalannya adalah SK Bupati Bima tentang IUP yang diberikan kepada PT SMN, jadi bila kita ingin selesaikan persoalan Bima jangan hanya menjadi pemadam kebakaran saja, namun sebaiknya selesaikan pada subtansi persoalan."
"Saya sungguh sayangkan aksi masa yang melakukan pembakaran kantor bupati dan kantor KPU Bima. Ini pertanda persoalan di Bima belum usai. Sebenarnya kemarin saya sudah ingatkan, agar bupati Bima segera mencabut SK Izin Usaha Pertambangan PT SMN.
Hal demikian dikatakan oleh Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy, Sabtu (28/1/2012). Dia menduga lambatnya Bupati Bima merespons rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan adanya permainan antara bupati Bima dengan pengusaha.
"Bukankah menteri ESDM dan Gubernur NTB sudah memberikan rekomendasi pencabutan juga, lantas apa lagi alasan bupati. Saya lihat ini merupakan bukti bupati sudah tersandera kepentingan tertentu, maka apapun jadinya SK tersebut tetap dipertahankan," jelasnya.
Seharusnya lanjut Aboe, Bupati memberikan izin kepada investor untuk kepentingan rakyat, bukankah tujuan investasi untuk mensejahterakan rakyat.
"Bila sekarang rakyat sendiri sudah menolak, bukannya ini sudah melawan kehendak rakyat. Kalau yang diperjuangkan sudah tidak sepakat dengan tambang, lantas bupati ini memperjuangkan kepentingan siapa. Akar masalah di Bima ada mengenai perizinan tambang, dan sampai pertemuan terakhir dengan kami bupati masih ngotot untuk mempertahankannya," terangnya.
Aboe berharap aparat keamanan tidak melakukan pendekatan anakistis sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Pendekatan persuasif dan pencarian solusi atas amarah rakyat tentu sangat ditunggu.
"Saya berharap aparat keamanan di lapangan melakukan pendekatan dengan persuasif, jangan sampai jatuh korban lagi. Lebih bagus lagi bila yang mereka lakukan pendekatan solutif, yaitu mengupayakan solusi atas persoalan perizinan tambang tersebut," imbuhnya.
Dia berharap, instruksi Presiden SBY lebih mengena pada pokok persoalan yang lebih substantif. Di mana biang keroknya dari persoalaan di Bima selama ini terletak pada SK Bupati tentang perizinan perusahaan tersebut.
"Saya berharap presiden tidak hanya bersikap formalis, akan lebih baik
bila instruktsi yang disampaikan bersikap subtantif, yaitu tepat pada
akar persoalannya," katanya.
Sambung Aboe, "Subtansi persoalannya adalah SK Bupati Bima tentang IUP yang diberikan kepada PT SMN, jadi bila kita ingin selesaikan persoalan Bima jangan hanya menjadi pemadam kebakaran saja, namun sebaiknya selesaikan pada subtansi persoalan."
()
Explore More