PKL bisa coreng citra Bandung, Harus ada jalan dikorbankan untuk tampung pedagang
Senin, 16 Januari 2012 - 07:43 WIB
PKL bisa coreng citra Bandung, Harus ada jalan dikorbankan untuk tampung pedagang
A
A
A
Sindonews.com - Masih maraknya pedagang kaki lima (PKL) di beberapa titik bisa mencoreng citra Kota Bandung di mata masyarakat maupun wisatawan yang datang ke kota ini. Karena itu, pemkot harus tegas dan serius menangani permasalahan PKL.
“Jangan ragu-ragu mengatasi PKL terutama di kawasan tujuh titik. Mereka sudah semerawut dan harus dikendalikan agar citra Kota Bandung tidak tercoreng dengan keberadaan mereka,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Asep Dedi Ruhyadi seusai Pelantikan dan Pengukuhan Ormas Gibas Kota Bandung di Pendopo Jalan Dalem Kaum, kemarin.
Dia setuju PKL di tujuh titik dibersihkan, namun langkah selanjutnya harus ada solusi agar PKL bisa berjualan.“Saya lebih setuju PKL direlokasi ke tempat lain.Misalnya ada jalan yang dikorbankan untuk menampung PKL di tujuh titik.Saya rasa itu fairdan tidak mematikan rezeki PKL,”katanya. Menurut dia, penertiban PKL saat ini kurang efektif, buktinya untuk penertiban PKL di Jalan Merdeka hanya efektif dua hari saja.
“Perlu ketegasan dan konsistensi dari petugas agar PKL tidak kembali berjualan,” ucapnya. Untuk menertibkan PKL di tujuh titik hanya butuh 70 personel saja. “ 70 petugas itu ditempatkan di tujuh titik dengan masing masing titik sebanyak 10 orang dan akan bertugas bergantian, itu mungkin akan lebih efektif,” jelasnya.
Wali Kota Bandung Dada Rosada berjanji mengevaluasi normalisasi kawasan Jalan Merdeka hingga Tamblong terutama di depan Bandung Indah Plaza (BIP) yang sering dipenuhi PKL. “Kita akan evaluasi lagi,” katanya. Dia pun meminta kesadaran para PKL agar tidak berjualan di kawasan yang dilarang. “ Warga dan PKL harus sama- sama sadar dan disiplin agar tercipta ketertiban,” ucapnya.
Ditanya apakah akan terus dilakukan pagar betis, Dada tidak menjawabnya. Berdasarkan pantauan, para PKL masih belum berani menjajakan dagangannya, karena belasan petugas Satpol PP terus siaga dan berjaga di kawasan Merdeka. Para PKL hanya menyimpan dagangannya di pelataran toko.
Bahkan para pedagang hanya bergerombol di sekitar lokasi. Novi Febriyanti, 27, pengguna jalan, mengapresiasi petugas Satpol PP yang melakukan pagar betis di kawasan Merdeka. “Jangan kalah oleh PKL yang hanya bisa bikin Bandung semerawut, bila mereka beralasan untuk perut, mengapa tidak berjualan di kawasan yang memang tidak dilarang pemerintah daerah,” ujar Novi.
Saat ini dengan tidak adanya PKL di kawasan Merdeka, arus lalu lintas lancar. “Kalau ada PKL kan selalu macet,” katanya. Namun, dia meminta Pemkot Bandung tidak hanya sekadar formalitas yang hanya menggelar normalisasi kawasan Merdeka beberapa hari saja. “Ini harus terus dilakukan, jangan terhenti di tengah jalan. Nanti PKL akan kembali berdagang dan membuat semerawut,” tambahnya.
Warga lainnya, Topan Ardiansyah, 32, meminta Pemkot Bandung tidak terfokus pada kawasan Jalan Merdeka. “Jangan fokus di BIP, sedangkan kawasan lainnya yang dipenuhi PKL tidak tertangani,” ucapnya.
Dia menyarankan petugas dibagi dalam beberapa kelompok untuk menormalisasi kawasan tujuh titik lainnya. “Jangan ada anggapan ini hanya formalitas belaka, karena banyak diberitakan di media,” katanya. (*)
“Jangan ragu-ragu mengatasi PKL terutama di kawasan tujuh titik. Mereka sudah semerawut dan harus dikendalikan agar citra Kota Bandung tidak tercoreng dengan keberadaan mereka,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Asep Dedi Ruhyadi seusai Pelantikan dan Pengukuhan Ormas Gibas Kota Bandung di Pendopo Jalan Dalem Kaum, kemarin.
Dia setuju PKL di tujuh titik dibersihkan, namun langkah selanjutnya harus ada solusi agar PKL bisa berjualan.“Saya lebih setuju PKL direlokasi ke tempat lain.Misalnya ada jalan yang dikorbankan untuk menampung PKL di tujuh titik.Saya rasa itu fairdan tidak mematikan rezeki PKL,”katanya. Menurut dia, penertiban PKL saat ini kurang efektif, buktinya untuk penertiban PKL di Jalan Merdeka hanya efektif dua hari saja.
“Perlu ketegasan dan konsistensi dari petugas agar PKL tidak kembali berjualan,” ucapnya. Untuk menertibkan PKL di tujuh titik hanya butuh 70 personel saja. “ 70 petugas itu ditempatkan di tujuh titik dengan masing masing titik sebanyak 10 orang dan akan bertugas bergantian, itu mungkin akan lebih efektif,” jelasnya.
Wali Kota Bandung Dada Rosada berjanji mengevaluasi normalisasi kawasan Jalan Merdeka hingga Tamblong terutama di depan Bandung Indah Plaza (BIP) yang sering dipenuhi PKL. “Kita akan evaluasi lagi,” katanya. Dia pun meminta kesadaran para PKL agar tidak berjualan di kawasan yang dilarang. “ Warga dan PKL harus sama- sama sadar dan disiplin agar tercipta ketertiban,” ucapnya.
Ditanya apakah akan terus dilakukan pagar betis, Dada tidak menjawabnya. Berdasarkan pantauan, para PKL masih belum berani menjajakan dagangannya, karena belasan petugas Satpol PP terus siaga dan berjaga di kawasan Merdeka. Para PKL hanya menyimpan dagangannya di pelataran toko.
Bahkan para pedagang hanya bergerombol di sekitar lokasi. Novi Febriyanti, 27, pengguna jalan, mengapresiasi petugas Satpol PP yang melakukan pagar betis di kawasan Merdeka. “Jangan kalah oleh PKL yang hanya bisa bikin Bandung semerawut, bila mereka beralasan untuk perut, mengapa tidak berjualan di kawasan yang memang tidak dilarang pemerintah daerah,” ujar Novi.
Saat ini dengan tidak adanya PKL di kawasan Merdeka, arus lalu lintas lancar. “Kalau ada PKL kan selalu macet,” katanya. Namun, dia meminta Pemkot Bandung tidak hanya sekadar formalitas yang hanya menggelar normalisasi kawasan Merdeka beberapa hari saja. “Ini harus terus dilakukan, jangan terhenti di tengah jalan. Nanti PKL akan kembali berdagang dan membuat semerawut,” tambahnya.
Warga lainnya, Topan Ardiansyah, 32, meminta Pemkot Bandung tidak terfokus pada kawasan Jalan Merdeka. “Jangan fokus di BIP, sedangkan kawasan lainnya yang dipenuhi PKL tidak tertangani,” ucapnya.
Dia menyarankan petugas dibagi dalam beberapa kelompok untuk menormalisasi kawasan tujuh titik lainnya. “Jangan ada anggapan ini hanya formalitas belaka, karena banyak diberitakan di media,” katanya. (*)
()
