Angka HIV 2011 di Balikpapan tinggi

Sindonews.com - Evaluasi akhir tahun pemkot Balikpapan pada bidang kesehatan dinilai cukup berhasil. Di antaranya untuk angka kematian ibu melahirkan hanya 60/100.00 kelahiran hidup, sedangkan untuk provinsi 123/100.000 kelahiran hidup.

Begitupula untuk angka kematian bayi di Balikpapan hanya 4,2/1000 kelahiran hidup, sedangkan di Provinsi Kaltim 23/1000 kelahiran hidup. Sementara usia harapan hidup warga Balikpapan mencapai usia 72 tahun.

Namun dari itu semua, masalah tingginya kasus HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemkot. Balikpapan dikenal sebagai kota jasa, perdagangan, dan menjadi pintu gerbang bagi wilayah Kaltim.

“Tercatat, selama kurun 2011 ada sebanyak 90 kasus baru HIV/AIDS, sedangkan akumulasinya mencapai 489 kasus dengan prevalensi 0.078 persen. Data tersebut cukup berkontribusi terhadap kasus HIV di tingkat provinsi, mengingat ada sebanyak 2.889 kasus dengan prevalensi 28,5 persen,” terang Walikota Rizal Effendi dalam paparan akhir tahun di Rumah Jabatan, Sabtu (31/12/2011) malam.

Tingginya kasus HIV di Balikpapan, kata Rizal, harus segera disikapi semua pihak. Salah satunya dengan mempercepat penutupan lokalisasi Kilometer 17, Jalan Soekarno Hatta- poros Balikpapan-Samarinda.

" Kita bersama DPRD ngotot menutup Km 17. Insya Allah ditargetkan dua tahun ini sudah bisa ditutup, karena saat ini kita sudah bernegosiasi dengan pemprov untuk memulangkan PSK di sana," tandasnya.

Namun demikian, Rizal berharap ditutupnya lokalisasi Km 17 tidak membuat munculnya lokalisasi baru. "Jangan nanti Km 17 ditutup, Manggar Sari yang buka lagi. Makanya tidak bisa mengandalkan Pemerintah saja, harus ada keterlibatan masyarakat untuk sama-sama menutup," terangnya.

Sekda Sayid Fadly menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi berkembangan eks lokalisasi Manggarsari yang sudah ditutup beberapa tahun silam. “ Aktivitas itu tidak dibenarkan. Kalau plang penutupan itu sudah kabur karena karat kita akan perbarui plang larangan itu,” tandasnya.

Karena itu, dia meminta kerja sama aparat dan warga untuk ikut bersama-sama mengawasi aktifivitas warga di luar yang telah ditentukan aturan hukum.