Kejanggalan tragedi Mesuji

Sindonews.com - Pembataian petani sawit di Mesuji mengundang perhatian publik, terlebih beredar dalam bentuk rekaman video yang memperlihatkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kendati demikian, dalam peristiwa berdarah tersebut banyak ditemui kejanggalan.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Menko Polhukam harus mempertanyakan sejumlah kejanggalan proses penanganan tragedi Mesuji kepada pejabat daerah dan pihak terkait di Jakarta. Jika betul terjadi pelanggaran HAM berat di Mesuji pada April dan November 2011, mengapa Jakarta (Pemerintah Pusat) harus dibuat terkejut beberapa bulan kemudian?

"Tragedi Mesuji terasa janggal karena tidak menimbulkan heboh segera setelah terjadinya peristiwa. Menjadi heboh setelah warga dan keluarga korban bersusah payah mencari akses di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPR," terang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/12/2011).

Menurut politikus Partai Golkar itu hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, skala kasusnya memang tidak sedramatis yang dilaporkan kepada Komisi III DPR. Kedua, upaya menyederhanakan kasus. Ketiga, upaya menutup-nutupi tragedi ini.

"Kita asumsikan benar bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat di Mesuji pada pekan kedua November 2011. Kalau tragedi itu baru menjadi cerita yang menghebohkan di Jakarta pada pertengahan Desember 2011, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk mengungkap sebuah tragedi kemanusiaan. Jelas tidak wajar," papar Bambang.

Maka, dalam konflik berdarah sengketa tanah 928 hektare di Mesuji, patut diduga ada pihak yang berusaha menutup-nutupi tragedi ini. Apalagi, warga setempat mengaku selalui dihantui rasa takut untuk melapor karena mendapat ancaman.

Bambang menambahkan, sebagaimana penjelasan Mayjen (Pur) TNI-AD Saurip Kadi yang mendampingi warga dan keluarga korban di Komisi III DPR, kepala korban yang di atas truk panggilannya Kalong dan Macan, cucu Haji Jalang. Tempat penggantungan juga sudah ditemukan tim advokasi yang dipimpin Bob Hasan dan ketua suku setempat, Mauli.

Terpisah, Saurip Kadi menjelaskan, peristiwa di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan bukanlah kasus biasa, melainkan tragedi. “Itu masuk pelanggaran HAM berat,” kata Surip ditemui Okezone tengah menghadir resepsi pernikahan kerabat di Gedung Pertemuan Kota Tegal, Minggu (18/12/2011).

Menurut dia, pelaku pembantaian harus dihukum berat, sebab persoalan kemanusiaan. Dia menerangkan, jika tragedi di Lampung itu adalah peristiwa yang menimpa petani. Padahal mereka hidup sudah turun-temurun sejak ratusan tahun silam.

Tiba-tiba lahan yang ditempati petani itu dikorbankan oleh sejumlah oknum. Hanya karena persoalan lahan yang akan diperluaskan 10 ribu hektare. "Tanpa ada negosiasi, tanpa ada perundingan sebelumnya, tanpa ada pembayaran jelas," kata Saurip yang mengklaim dirinya sebagai anak petani.

Dia menambahkan, tiba-tiba petani harus diusir dari lahan yang selama ini ditempati. Ironisnya lagi, cara pengusiran melibatkan Pamswakarsa yang berjumlah sekira 200 orang.

Saurip mengaku seakan tidak percaya jika jumlah pasukan Pamswakarsa itu mampu memnyingkirkan petani yang berjumlah sekira 30.000 jiwa. “Rumah dirobohkan, masjid dihancurkan, hingga sekolah juga hancur,” katanya. Kata dia, petani menjadi korban dalam aksi pembantaian tersebut, baik dengan penembakan maupun dengan aksi kekerasan lainnya.

Hal berbeda diutarakan tokoh masyarakat Mesuji Agus Harahap dalam pertemuan dengan Muspida dan Komisi III DPR, menegaskan tidak ada pembantaian hingga menyebabkan 30 warga tewas di Mesuji. Dia juga meminta informasi tentang hal tersebut diralat. "Itu berita bohong dan ngawur yang menyebabkan Mesuji terkesan daerah barbar, tolong diralat," kata dia.

Menurut dia, hanya dua orang yang tewas sepanjang 2011 akibat konflik agraria di Mesuji, yaitu di lahan PT Sylva Inhutani pada awal 2011 dan di areal PT BSMI pada 10 November 2011.