KPU Palopo usul anggaran Pilkada Rp10 miliar

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2013 sebesar Rp10,2 miliar. Usulan anggaran tersebut lebih besar dari anggaran serupa tahun 2010, yakni hanya Rp8 miliar.

"Usulan anggaran Pilkada 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar dari anggaran Pilkada 2008. Usulan anggaran ini akan didorong KPU ke Pemkot untuk dialokasikan secara bertahap melalui APBD perubahan 2011, APBD 2012, dan 2013 mendatang," kata Ketua KPU Palopo, Basman Hafid, Rabu (28/9/2011).

Menurut dia, draft kebutuhan anggaran Rp10,2 miliar tersebut sudah termasuk di dalamnya nggaran persiapan putaran kedua, sebagai bentuk antisipasi KPU kemungkinan terjadinya pilkada putaran kedua. "Anggaran awalnya akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2011," katanya.

Beberapa penyebab terjadinya peningkatan anggaran Pilkada 2013. Salah satunya, jumlah TPS yang pada Pilkada 2013 sekira 350 unit, sedangkan Pilkada 2008 hanya 120 TPS.

"Penambahan TPS ini berujung pada penambahan petugas TPS dan di dalamnya terjadi peningkatan honor dan anggaran TPS," kata Basman.

Kenaikan anggaran Pilkada 2013 juga dikarenakan kenaikan belanja perlengkapan untuk Pilkada, honorarium petugas sesuai ketetapan edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI. "Tapi usulan anggaran Rp10,2 miliar ini masih akan dibahas di DPRD, dan sepenuhnya ditentukan di sana," katanya, seraya menyebutkan kemungkinan besar Pilkada 2013 digelar pada 5 Mei 2013 mendatang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palopo, H Henry Galib, mengatakan anggaran Pilkada Palopo akan dialokasikan bertahap melalui APBD-Perubahan 2011, APBD 2012, dan APBD 2013. Hanya kata dia, usulan anggaran sebesar Rp10,2 miliar, jika dibandingkan anggaran tahun 2008 relatif besar.

"Nilai yang diajukan cukup besar, hampir sebesar Rp2 miliar dari dana Pilkada 2008. Jadi belum tentu dana yang diajukan ini akan dipenuhi seluruhnya, usulannya masih akan dipelajari dan dievaluasi saat pembahasan di tingkat Banggar," kata dia.

Alasan adanya penambahan TPS sebesar 100 persen, yakni dari 120 TPS menjadi 350 TPS, perlu diperjelas KPU dan kemungkinan adanya penambahan jumlah pemilih signifikan sehingga jumlah TPS mengalami peningkatan.

"Paling tidak, KPU bisa memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai penambahan jumlah TPS di atas 100 persen dari pilkada sebelumnya. Makanya, kami akan mengundang KPU dan pihak terkait lainnya untuk membicarakan usulan anggaran Rp10,2 miliar," katanya.

Sementara itu Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng, meminta seluruh SKPD terkait untuk segera berbenah menghadapi Pilkada Palopo yang pada pertengahan tahun depan, telah memasuki masa tahapan. SKPD terkait, pinta Tenriadjeng, berkoordinasi dengan KPU Palopo tentang berbagai persiapan menghadapi pesta rakyat lima tahunan di Palopo ini.

Salah satunya, Bappeda Palopo untuk membicarakan rencana anggaran Pilkada 2013, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk persiapan pendataan dan proyeksi jumlah pemilih untuk Pilkada 2013.

Tenriadjeng hampir dipastikan tidak akan maju mencalonkan diri karena telah dua periode memimpin Palopo. Meski tidak lagi maju mencalonkan, Tenriadjeng mengharapkan agar pelaksanaan Pilkada 2013 mendatang dapat berlangsung tanpa kendala berarti, termasuk di dalamnya menyangkut pendanaan.

Sementara itu, sejumlah figur di Palopo menyatakan keinginannya maju mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali). Di antaranya, untuk Cawali seperti Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso, anggota DPRD Luwu Judas Amir, Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo HM Jaya, Kepala BKD Palopo Haidir Basir, termasuk mantan staf ahli Pemkot Palopo Lanteng Bustami.

Untuk Cawawali yang mewacana, di antaranya Ketua DPRD Palopo Tasik, Wakil Ketua DPRD Alimuddin Nur, anggota DPRD Palopo H Henry Galib dan Irwan Hamid.