Polda Metro Masih Terapkan Social Distancing, Yusri: Sesuai Maklumat Kapolri
Senin, 30 Maret 2020 - 13:59 WIB
Polda Metro Masih Terapkan Social Distancing, Yusri: Sesuai Maklumat Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya menegaskan hingga saat ini masih memberlakukan social distancing bukan lockdown atau karantina wilayah.
“Di Indonesia tidak mengenal lockdown. Indonesia, Jakarta ini masih kita menggunakan social distancing sesuai dengan maklumat kapolri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (30/3/2020).
Pihaknya terus melakukan upaya preventif khususnya dalam memberikan imbauan. “Kita imbau secara persuasif segera membubarkan diri, atur jarak dan apapun yang dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19,” ujarnya. (Baca juga: Jika Jakarta Lockdown, Ini yang Harus Disiapkan Pemerintah)
Tidak hanya itu, tindakan tegas juga dilakukan bagi masyarakat yang masih melakukan pengumpulan massa.
“Bila masyarakat tidak mau, mengabaikan petugas disitu kita lakukan tindakan tegas terukur dalam arti kata bahwa ada aturan yang mengatur di UU No 6, No 4 di KUHP pasal 212, 216 dan 218,” tegasnya.
Yusri menambahkan penindakan tegas juga dilakukan bagi siapapun yang menyebarkan berita bohong atau hoaks yang bisa membuat keadaan makin kacau atau panik. (Baca juga: Belum Ditutup Akses Keluar Masuk Jakarta, Penumpang Bus AKAP Turun 50 Persen)
“Di Indonesia tidak mengenal lockdown. Indonesia, Jakarta ini masih kita menggunakan social distancing sesuai dengan maklumat kapolri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (30/3/2020).
Pihaknya terus melakukan upaya preventif khususnya dalam memberikan imbauan. “Kita imbau secara persuasif segera membubarkan diri, atur jarak dan apapun yang dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19,” ujarnya. (Baca juga: Jika Jakarta Lockdown, Ini yang Harus Disiapkan Pemerintah)
Tidak hanya itu, tindakan tegas juga dilakukan bagi masyarakat yang masih melakukan pengumpulan massa.
“Bila masyarakat tidak mau, mengabaikan petugas disitu kita lakukan tindakan tegas terukur dalam arti kata bahwa ada aturan yang mengatur di UU No 6, No 4 di KUHP pasal 212, 216 dan 218,” tegasnya.
Yusri menambahkan penindakan tegas juga dilakukan bagi siapapun yang menyebarkan berita bohong atau hoaks yang bisa membuat keadaan makin kacau atau panik. (Baca juga: Belum Ditutup Akses Keluar Masuk Jakarta, Penumpang Bus AKAP Turun 50 Persen)
(jon)
