YLKI Apresiasi Keseriusan Kota Solo Perangi Virus Corona, Daerah Lain Kapan?
Sabtu, 14 Maret 2020 - 09:30 WIB
YLKI Apresiasi Keseriusan Kota Solo Perangi Virus Corona, Daerah Lain Kapan?
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penetapaan wilayah Kota Solo dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona patut diapreasi. Langkah ini sangat penting untuk menunjukkan keseriusan semua pihak dalam memerangi Corona. Termasuk oleh masyarakat.
"Untuk melawan virus Corona tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga peran masyarakat.
Seharusnya hal serupa segera dilakukan oleh pimpinan daerah lain, khususnya yang sudah positif corona; khususnya DKI Jakarta," kata Tulus Abadi melalui keterangan pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (14/3/2020).
Tidak hanya di level daerah, kata dia, sebaiknya, di level nasional Presiden Jokowi juga segera menyatakan serupa. Jangan pertaruhkan keamanan dan keselamatan warganya. Apalagi WHO telah meminta hal serupa kepada Presiden Jokowi.
"Dan terbukti jumlah pasien yang terinveksi virus Corona seperti deret hitung," terangnya. (Baca juga: Kota Solo KLB Corona, Sekolah Diliburkan hingga 2 Minggu )
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menetapkan wilayahnya dalam status KLB Corona, Jumat (13/3/2020) malam. Penetapan menyusul adanya warga Solo yang meninggal dunia setelah positif terjangkit Corona.
Untuk memutus penyebaran virus corona di Kota Solo, ada sejumlah kebijakan yang harsus diambil di antaranya, pertama car free day libur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu untuk menghindari banyak kerumunan dari masyarakat.
Pemkot Solo juga meliburkan sekolah mulai TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Para siswa diminta belajar di rumah selama dua minggu mulai Senin besok hingga 14 hari ke depan. (Baca juga: Ganjar Sebut Virus Corona Alami Tiga Gelombang Tahapan )
Sejumlah pentas diliburkan dan kegiatan olah raga yang sudah terjadwalkan pun terpaksa dibatalkan atau ditunda. Sejumlah destinasi wisata di Kota Solo juga ditutup.
Pemkot Solo juga membatalkan sejumlah agenda kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja, baik dalam maupun luar negeri. Semua mall dan pasar tradisional harus menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Termasuk sejumlah kebijakan lainnya yang harus ditaati.
"Untuk melawan virus Corona tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga peran masyarakat.
Seharusnya hal serupa segera dilakukan oleh pimpinan daerah lain, khususnya yang sudah positif corona; khususnya DKI Jakarta," kata Tulus Abadi melalui keterangan pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (14/3/2020).
Tidak hanya di level daerah, kata dia, sebaiknya, di level nasional Presiden Jokowi juga segera menyatakan serupa. Jangan pertaruhkan keamanan dan keselamatan warganya. Apalagi WHO telah meminta hal serupa kepada Presiden Jokowi.
"Dan terbukti jumlah pasien yang terinveksi virus Corona seperti deret hitung," terangnya. (Baca juga: Kota Solo KLB Corona, Sekolah Diliburkan hingga 2 Minggu )
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menetapkan wilayahnya dalam status KLB Corona, Jumat (13/3/2020) malam. Penetapan menyusul adanya warga Solo yang meninggal dunia setelah positif terjangkit Corona.
Untuk memutus penyebaran virus corona di Kota Solo, ada sejumlah kebijakan yang harsus diambil di antaranya, pertama car free day libur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu untuk menghindari banyak kerumunan dari masyarakat.
Pemkot Solo juga meliburkan sekolah mulai TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Para siswa diminta belajar di rumah selama dua minggu mulai Senin besok hingga 14 hari ke depan. (Baca juga: Ganjar Sebut Virus Corona Alami Tiga Gelombang Tahapan )
Sejumlah pentas diliburkan dan kegiatan olah raga yang sudah terjadwalkan pun terpaksa dibatalkan atau ditunda. Sejumlah destinasi wisata di Kota Solo juga ditutup.
Pemkot Solo juga membatalkan sejumlah agenda kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja, baik dalam maupun luar negeri. Semua mall dan pasar tradisional harus menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Termasuk sejumlah kebijakan lainnya yang harus ditaati.
(pur)
