DPR Minta KCI Terapkan Protokol Kesehatan di KRL Commuter Line
Kamis, 12 Maret 2020 - 20:01 WIB
DPR Minta KCI Terapkan Protokol Kesehatan di KRL Commuter Line
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap gerbong KRL dan juga stasiun KRL yang ada di Jabodetabek guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19).
Irwan juga menyayangkan bahwa sejak awal isu Corona ini, respons dan cara penenganan pemerintah sangat buruk dan masih terlihat adanya ego sektoral.
"Dari awal sejak isu dan dampak Corona muncul cara pemerintah menanganinya sangat buruk dan tidak responsif. Akhirnya banyak pihak terutama pejabat masing-masing mengeluarkan statement dan kebijakan sendiri-sendiri," kata Irwan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Menurut Irwan, terkait penularan corona yang rentan di KRL seharusnya disampaikan komprehensif oleh pemerintah pusat. Dan faktanya, penularan Corona bukan hanya melalui KRL tapi, bisa melalui transportasi atau tempat umum lainnya yakni, rumah sakit (RS), bandara, pusat-pusat keramaian termasuk destinasi wisata.
"Presiden bisa langsung menyampaikan atau melalui menteri terkait. Kan faktanya KRL bukan hanya di Jakarta? Terus dampaknya bagi penumpang terus nasib perusahaan KAI sendiri bagaimana? Ini kan harus menyeluruh membahasnya," ujar Ketua Departemen ESDM Partai Demokrat ini.
Legislator asal Kalimantan Timur ini berpendapat, kalau memang berdasarkan data suspect atau pasien positif terjangkit Corona ada yang berasal dari penumpang KRL maka, harus segera diterapkan protokol kesehatan di semua di stasiun dan juga gerbong KRL. (Baca: Waspadai Potensi Penyebaran Virus Corona di KRL Bogor-Jakarta Kota)
"Disiapkan penanganan pencegahannya. Minimal disediakan perlengkapan dan alat pendeteksi dini serta ada tenaga medis yang cakap termasuk hand sanitizer dan masker gratis," ucapnya.
Irwan menyayangkan bahwa pemerintah ini dari awal lambat dan buruk dalam merespon isu global corona. Bahkan, pemerintah hanya mementingkan dampak ekonomi dari corona dibanding keselamatan rakyat.
"Protokol penanganannya lambat dan tidak semoat tersosialisasikan dengan baik. Sehingga ada kepanikan dan kebingungan di masyarakat termasuk di pemerintah daerah. Makanya ada beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri penanganan corona," ucapnya.
Irwan juga menyayangkan bahwa sejak awal isu Corona ini, respons dan cara penenganan pemerintah sangat buruk dan masih terlihat adanya ego sektoral.
"Dari awal sejak isu dan dampak Corona muncul cara pemerintah menanganinya sangat buruk dan tidak responsif. Akhirnya banyak pihak terutama pejabat masing-masing mengeluarkan statement dan kebijakan sendiri-sendiri," kata Irwan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Menurut Irwan, terkait penularan corona yang rentan di KRL seharusnya disampaikan komprehensif oleh pemerintah pusat. Dan faktanya, penularan Corona bukan hanya melalui KRL tapi, bisa melalui transportasi atau tempat umum lainnya yakni, rumah sakit (RS), bandara, pusat-pusat keramaian termasuk destinasi wisata.
"Presiden bisa langsung menyampaikan atau melalui menteri terkait. Kan faktanya KRL bukan hanya di Jakarta? Terus dampaknya bagi penumpang terus nasib perusahaan KAI sendiri bagaimana? Ini kan harus menyeluruh membahasnya," ujar Ketua Departemen ESDM Partai Demokrat ini.
Legislator asal Kalimantan Timur ini berpendapat, kalau memang berdasarkan data suspect atau pasien positif terjangkit Corona ada yang berasal dari penumpang KRL maka, harus segera diterapkan protokol kesehatan di semua di stasiun dan juga gerbong KRL. (Baca: Waspadai Potensi Penyebaran Virus Corona di KRL Bogor-Jakarta Kota)
"Disiapkan penanganan pencegahannya. Minimal disediakan perlengkapan dan alat pendeteksi dini serta ada tenaga medis yang cakap termasuk hand sanitizer dan masker gratis," ucapnya.
Irwan menyayangkan bahwa pemerintah ini dari awal lambat dan buruk dalam merespon isu global corona. Bahkan, pemerintah hanya mementingkan dampak ekonomi dari corona dibanding keselamatan rakyat.
"Protokol penanganannya lambat dan tidak semoat tersosialisasikan dengan baik. Sehingga ada kepanikan dan kebingungan di masyarakat termasuk di pemerintah daerah. Makanya ada beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri penanganan corona," ucapnya.
(whb)
