Bupati Jeje Akan Beri Sanksi Anggota Fraksi PDIP Pangandaran
Rabu, 04 Maret 2020 - 21:38 WIB
Bupati Jeje Akan Beri Sanksi Anggota Fraksi PDIP Pangandaran
A
A
A
PANGANDARAN - Studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran disesalkan sejumlah kalangan. Penyesalan tersebut datang dari Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis-Pangandaran Aos Fidaus. Aos meminta hasil studi banding yang dilaksanakan anggota DPRD Pangandaran harus dipersentasikan ke publik.
Selain aktivis HMI, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata juga menyesalkan studi banding yang dilaksanakan karena dinilai tidak melalui pertimbangan berbagai aspek.
Sebagai Bupati yang juga Ketua Partai Politik peraih kursi terbanyak di DPRD, Jeje akan menekan anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ikut studi banding mengganti biaya yang digunakan dari APBD juga memberi sanksi partai. "Jangan sampai studi banding yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Pangandaran terkesan sebagai ajang rekreasi," kata Aos.
Aos menambahkan, studi banding didanai oleh APBD yang notabenenya uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. "Jangan sampai agenda studi banding dijadikan lahan kesempatan yang tidak ada keberpihakan kepada masyarakat," tambahnya.
Terlebih dari itu, Aos menegaskan studi banding juga terindikasi dimanfaatkan sebagai ajang liburan karena terindikasi ada anggota DPRD saat studi banding membawa anggota keluarga. "Kami minta hasil studi banding itu dapat diimplementasikan di Pangandaran secara profesional dan proporsional," papar Aos.
Aos tidak menginginkan marwah anggota DPRD Pangandaran jadi bahan perbincangan dan terkesan penghamburan anggaran APBD. "Studi banding itu harus menghasilkan hal yang positif dan bermanfaat untuk Kabupaten Pangandaran ke depan, bukan dijadikan ajang selfie lalu di posting di media sosial," terangnya.
Aos meminta, ke depan anggaran untuk studi banding diawasi secara maksimal karena anggarannya tidak sedikit.
Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata merasa kecewa dengan agenda studi banding yang dilaksanakan anggota DPRD ke luar jawa. "Saya ini selain Bupati juga sebagai Ketua Partai merasa kecewa sepulang umrah mendengar informasi kejadian studi banding ke luar Jawa yang dilaksanakan anggota DPRD," kata Jeje.
Menurut Jeje, anggota DPRD studi banding ke luar Jawa tidak pas dari sisi momentum dan dari dari sisi urgensi karena kesannya tidak peka terhadap kondisi psikologis publik juga dinamika politis. "Adanya kejadian studi banding tentunya yang harus bertanggungjawab dan disalahkan oleh publik adalah Fraksi PDI Perjuangan karena kursi terbanyak serta Ketua DPRD juga dari PDI Perjuangan," tambahnya.
Jeje menegaskan, kejadian studi banding menjadi pembelajaran terhadap subtansi sebagai wakil rakyat dan Jeje memerintahkan untuk memberhentikan kegiatan lainnya di DPRD untuk tidak dilanjutkan. "Saya mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran atas kejadian studi banding anggota DPRD," papar Jeje.
Jeje menegaskan, kepada anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mengganti dan mengembalikan biaya yang terpakai dan akan saya terapkan sanksi partai kepada anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. (syamsul ma'arif)
Selain aktivis HMI, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata juga menyesalkan studi banding yang dilaksanakan karena dinilai tidak melalui pertimbangan berbagai aspek.
Sebagai Bupati yang juga Ketua Partai Politik peraih kursi terbanyak di DPRD, Jeje akan menekan anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ikut studi banding mengganti biaya yang digunakan dari APBD juga memberi sanksi partai. "Jangan sampai studi banding yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Pangandaran terkesan sebagai ajang rekreasi," kata Aos.
Aos menambahkan, studi banding didanai oleh APBD yang notabenenya uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. "Jangan sampai agenda studi banding dijadikan lahan kesempatan yang tidak ada keberpihakan kepada masyarakat," tambahnya.
Terlebih dari itu, Aos menegaskan studi banding juga terindikasi dimanfaatkan sebagai ajang liburan karena terindikasi ada anggota DPRD saat studi banding membawa anggota keluarga. "Kami minta hasil studi banding itu dapat diimplementasikan di Pangandaran secara profesional dan proporsional," papar Aos.
Aos tidak menginginkan marwah anggota DPRD Pangandaran jadi bahan perbincangan dan terkesan penghamburan anggaran APBD. "Studi banding itu harus menghasilkan hal yang positif dan bermanfaat untuk Kabupaten Pangandaran ke depan, bukan dijadikan ajang selfie lalu di posting di media sosial," terangnya.
Aos meminta, ke depan anggaran untuk studi banding diawasi secara maksimal karena anggarannya tidak sedikit.
Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata merasa kecewa dengan agenda studi banding yang dilaksanakan anggota DPRD ke luar jawa. "Saya ini selain Bupati juga sebagai Ketua Partai merasa kecewa sepulang umrah mendengar informasi kejadian studi banding ke luar Jawa yang dilaksanakan anggota DPRD," kata Jeje.
Menurut Jeje, anggota DPRD studi banding ke luar Jawa tidak pas dari sisi momentum dan dari dari sisi urgensi karena kesannya tidak peka terhadap kondisi psikologis publik juga dinamika politis. "Adanya kejadian studi banding tentunya yang harus bertanggungjawab dan disalahkan oleh publik adalah Fraksi PDI Perjuangan karena kursi terbanyak serta Ketua DPRD juga dari PDI Perjuangan," tambahnya.
Jeje menegaskan, kejadian studi banding menjadi pembelajaran terhadap subtansi sebagai wakil rakyat dan Jeje memerintahkan untuk memberhentikan kegiatan lainnya di DPRD untuk tidak dilanjutkan. "Saya mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran atas kejadian studi banding anggota DPRD," papar Jeje.
Jeje menegaskan, kepada anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mengganti dan mengembalikan biaya yang terpakai dan akan saya terapkan sanksi partai kepada anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. (syamsul ma'arif)
(alf)
