Rapat di DPR, Anies Baswedan Diminta Perbaiki Pola Komunikasi
Jum'at, 28 Februari 2020 - 10:15 WIB
Rapat di DPR, Anies Baswedan Diminta Perbaiki Pola Komunikasi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi X DPR meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbaiki pola komunikasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek yang sedang dikerjakan.
Satu di antaranya revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Mereka mengakui revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan perundang-undangan, bahkan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan UU lain yang berkaitan dengan budaya. Namun, pola komunikasi yang dilakukan Anies buruk karena tidak melibatkan pemangku kepentingan.
“Yang terpenting adalah kualitas komunikasi. Saya kira ini yang perlu diperbaiki. Mau proyek apa pun itu, pasti banyak kepentingan di sana. Mereka juga perlu diajak bicara, perlu dilibatkan,” kata anggota Komisi X DPR Ferdiansyah saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga meminta Anies menjalin komunikasi dengan para seniman terkait revitalisasi TIM sebab revitalisasi itu menuai penolakan dari seniman.
Hetifah mengatakan harus ada komunikasi yang tepat dengan melibatkan para seniman. Tujuannya agar apa yang direncanakan soal revitalisasi dapat tersampaikan secara benar dan baik oleh para seniman sehingga prosesnya bisa berlanjut.
"Revitalisasi apa pun bentuknya harus menjamin bahwa fungsi seni budaya itu akan dipertahankan dan produksi seni dan kebudayaan itu harus dikembangkan dan ini juga harus bersifat inklusif," kata Hetifah.
Dia meminta agar proyek revitalisasi TIM dimoratorium terlebih dahulu sampai mencapai kesepahaman antara Pemprov DKI, seniman, dan masyarakat. “Apakah dimoratoriumnya satu minggu atau satu bulan, terserah sampai ada kesepakatan,” usulnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga meminta Anies menjalin komunikasi dengan para seniman terkait revitalisasi TIM. Dia menilai proses revitalisasi tak berjalan baik karena ada persoalan dalam komunikasi. “Kenapa para seniman menolak revitalisasi, pasti komunikasinya kurang bagus," kata Prasetyo di tempat yang sama.
Pras mengakui DPRD akan mendukung apa pun yang dilakukan Anies dalam menyelesaikan polemik revitalisasi TIM dengan para seniman. Dia pun tak percaya dengan pernyataan Anies jika Pemprov DKI tidak mencari keuntungan atau mengomersialkan kawasan TIM seusai direvitalisasi bertaraf internasional. “Kalau dibilang tidak ada keuntungan, bohonglah Pak," ungkapnya.
Anies mengaku siap menjalin komunikasi. Namun, dia ingin melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang tepat dan melibatkan institusi yang jelas. "Terkait dengan komunikasi dengan semua pihak, insya Allah kita akan intensifkan lagi dan menyangkut pelibatan channel-nya menggunakan institusi yang jelas sehingga kita tahu, kita tahu dengan siapa harus berinteraksi," ucap Anies. (Kiswondari)
Satu di antaranya revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Mereka mengakui revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak melanggar peraturan perundang-undangan, bahkan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan UU lain yang berkaitan dengan budaya. Namun, pola komunikasi yang dilakukan Anies buruk karena tidak melibatkan pemangku kepentingan.
“Yang terpenting adalah kualitas komunikasi. Saya kira ini yang perlu diperbaiki. Mau proyek apa pun itu, pasti banyak kepentingan di sana. Mereka juga perlu diajak bicara, perlu dilibatkan,” kata anggota Komisi X DPR Ferdiansyah saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga meminta Anies menjalin komunikasi dengan para seniman terkait revitalisasi TIM sebab revitalisasi itu menuai penolakan dari seniman.
Hetifah mengatakan harus ada komunikasi yang tepat dengan melibatkan para seniman. Tujuannya agar apa yang direncanakan soal revitalisasi dapat tersampaikan secara benar dan baik oleh para seniman sehingga prosesnya bisa berlanjut.
"Revitalisasi apa pun bentuknya harus menjamin bahwa fungsi seni budaya itu akan dipertahankan dan produksi seni dan kebudayaan itu harus dikembangkan dan ini juga harus bersifat inklusif," kata Hetifah.
Dia meminta agar proyek revitalisasi TIM dimoratorium terlebih dahulu sampai mencapai kesepahaman antara Pemprov DKI, seniman, dan masyarakat. “Apakah dimoratoriumnya satu minggu atau satu bulan, terserah sampai ada kesepakatan,” usulnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga meminta Anies menjalin komunikasi dengan para seniman terkait revitalisasi TIM. Dia menilai proses revitalisasi tak berjalan baik karena ada persoalan dalam komunikasi. “Kenapa para seniman menolak revitalisasi, pasti komunikasinya kurang bagus," kata Prasetyo di tempat yang sama.
Pras mengakui DPRD akan mendukung apa pun yang dilakukan Anies dalam menyelesaikan polemik revitalisasi TIM dengan para seniman. Dia pun tak percaya dengan pernyataan Anies jika Pemprov DKI tidak mencari keuntungan atau mengomersialkan kawasan TIM seusai direvitalisasi bertaraf internasional. “Kalau dibilang tidak ada keuntungan, bohonglah Pak," ungkapnya.
Anies mengaku siap menjalin komunikasi. Namun, dia ingin melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang tepat dan melibatkan institusi yang jelas. "Terkait dengan komunikasi dengan semua pihak, insya Allah kita akan intensifkan lagi dan menyangkut pelibatan channel-nya menggunakan institusi yang jelas sehingga kita tahu, kita tahu dengan siapa harus berinteraksi," ucap Anies. (Kiswondari)
(ysw)
