Pemkot Bogor Janji Relokasi Warga Terdampak Jalur Ganda Rel KA
Senin, 24 Februari 2020 - 19:45 WIB
Pemkot Bogor Janji Relokasi Warga Terdampak Jalur Ganda Rel KA
A
A
A
BOGOR - Sebanyak 1.619 kepala keluarga (KK) atau 5.878 warga di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang terdampak pembangunan proyek double track atau jalur ganda Kereta Api (KA) Bogor-Sukabumi mempertanyakan uang kerohiman.
Ribuan KK itu selama ini menghuni rumah di atas 1.966 bidang tanah yang memang statusnya milik pemerintah yakni Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. "Ini program pusat, program nasional dan untuk kepentingan umum. Suka enggak suka, siapa pun itu, yang ada harus mendukung program nasional ini. Ketika program ini dilakukan maka ada yang terdampak, apalagi masyarakat tinggal sudah lama di lahan bukan haknya," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Syarip Hidayat usai Rapat Evaluasi Relokasi Warga Terdampak Double Track di Balai Kota Bogor, Senin (24/02/2020).
Maka dari itu, lanjut dia, dalam proyek strategis nasional ini, Pemkot kapasitasnya hanya sebatas memfasilitasi warganya yang terdampak agar hak hidupnya tak tetap terpenuhi. "Langkah dari Pemkot kita ingin menjamin mereka tetap bisa tinggal. Ada tiga alternatif setelah diverifikasi oleh camat dan lurah di lapangan. Pertama, ada kelompok untuk lima kelurahan sudah dapat uang pengganti (kerohiman) tapi masih ada puluhan masyarakat yang bisa diselesaikan akhir tahun ini," ujarnya.
Sedangkan untuk dua kelurahan lagi yakni, Kelurahan Empang dan Batutulis masih belum mendapatkan uang kerohiman. Sehingga dalam menyelesaikan ini, perlu dilakukan klasifikasi dalam tiga kelompok. "Ada yang mandiri, dia dapat uang kerohiman kemudian dia mengontrak kemudian punya rumah, ada kelompok yang akan membangun rumah disuatu tempat yang dikordinir oleh ketua RW-nya mereka membeli satu tempat ingin berkumpul lagi, itu ada di (Kelurahan) Pamoyanan, Bojongkerta dan Cipaku. Mereka akan bangun disitu. Tentu uangnya sedikit sekali tapi saya ga tau jumlah uang kerohiman," jelasnya.
Selain itu, kedepannya Pemkot juga akan mengintervensi bangunan rumah yang telah mereka bangun sendiri melalui program rumah tak layak huni (RTLH)
"Kemungkinan ke depan setelah mereka bangun rumah supaya layak akan di intervensi dengan RTLH. Mudah-mudahan tahun sekarang, yang pasti setelah verifikasi oleh camat dan lurah menetapkan siapa saja kemudian diusulkan ke walikota untuk mendapat RTLH dan dinas terkait jika memenuhi persyaratan untuk bisa layak huni," ujarnya.
Sementara itu, Camat Bogor Selatan Hidayatullah menuturkan, ada beberapa
warganya yang belum selesai terverifikasi karena kendala di Nomor Induk Kependudukan (NIK)."Mungkin nanti akan diselesaikan di tahap dua bersamaan dengan Kelurahan Empang dan Batu Tulis. Sedangkan yang sudah yaitu Kelurahan Bondongan, Lawang Gintung, Genteng, Kertamaya dan Cipaku," jelasnya.
Dia menuturkan, hingga saat ini pihaknya sudah memetakan lahan relokasi di Kelurahan Bojongkerta, Cipaku, Pamoyanan, Genteng dan Rangga Mekar. "Selebihnya ada yang pindah ke daerah lain, ke orang tuanya atau kampung halamannya, ada juga yang pindah keluar Jawa Barat, ada yang ke Kabupaten Bogor," ucapnya.
Ribuan KK itu selama ini menghuni rumah di atas 1.966 bidang tanah yang memang statusnya milik pemerintah yakni Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. "Ini program pusat, program nasional dan untuk kepentingan umum. Suka enggak suka, siapa pun itu, yang ada harus mendukung program nasional ini. Ketika program ini dilakukan maka ada yang terdampak, apalagi masyarakat tinggal sudah lama di lahan bukan haknya," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Syarip Hidayat usai Rapat Evaluasi Relokasi Warga Terdampak Double Track di Balai Kota Bogor, Senin (24/02/2020).
Maka dari itu, lanjut dia, dalam proyek strategis nasional ini, Pemkot kapasitasnya hanya sebatas memfasilitasi warganya yang terdampak agar hak hidupnya tak tetap terpenuhi. "Langkah dari Pemkot kita ingin menjamin mereka tetap bisa tinggal. Ada tiga alternatif setelah diverifikasi oleh camat dan lurah di lapangan. Pertama, ada kelompok untuk lima kelurahan sudah dapat uang pengganti (kerohiman) tapi masih ada puluhan masyarakat yang bisa diselesaikan akhir tahun ini," ujarnya.
Sedangkan untuk dua kelurahan lagi yakni, Kelurahan Empang dan Batutulis masih belum mendapatkan uang kerohiman. Sehingga dalam menyelesaikan ini, perlu dilakukan klasifikasi dalam tiga kelompok. "Ada yang mandiri, dia dapat uang kerohiman kemudian dia mengontrak kemudian punya rumah, ada kelompok yang akan membangun rumah disuatu tempat yang dikordinir oleh ketua RW-nya mereka membeli satu tempat ingin berkumpul lagi, itu ada di (Kelurahan) Pamoyanan, Bojongkerta dan Cipaku. Mereka akan bangun disitu. Tentu uangnya sedikit sekali tapi saya ga tau jumlah uang kerohiman," jelasnya.
Selain itu, kedepannya Pemkot juga akan mengintervensi bangunan rumah yang telah mereka bangun sendiri melalui program rumah tak layak huni (RTLH)
"Kemungkinan ke depan setelah mereka bangun rumah supaya layak akan di intervensi dengan RTLH. Mudah-mudahan tahun sekarang, yang pasti setelah verifikasi oleh camat dan lurah menetapkan siapa saja kemudian diusulkan ke walikota untuk mendapat RTLH dan dinas terkait jika memenuhi persyaratan untuk bisa layak huni," ujarnya.
Sementara itu, Camat Bogor Selatan Hidayatullah menuturkan, ada beberapa
warganya yang belum selesai terverifikasi karena kendala di Nomor Induk Kependudukan (NIK)."Mungkin nanti akan diselesaikan di tahap dua bersamaan dengan Kelurahan Empang dan Batu Tulis. Sedangkan yang sudah yaitu Kelurahan Bondongan, Lawang Gintung, Genteng, Kertamaya dan Cipaku," jelasnya.
Dia menuturkan, hingga saat ini pihaknya sudah memetakan lahan relokasi di Kelurahan Bojongkerta, Cipaku, Pamoyanan, Genteng dan Rangga Mekar. "Selebihnya ada yang pindah ke daerah lain, ke orang tuanya atau kampung halamannya, ada juga yang pindah keluar Jawa Barat, ada yang ke Kabupaten Bogor," ucapnya.
(whb)
