Lemahnya Jaringan Internet di Pangandaran Jadi Kendala Petugas DTKS
Selasa, 18 Februari 2020 - 12:17 WIB
Lemahnya Jaringan Internet di Pangandaran Jadi Kendala Petugas DTKS
A
A
A
PARIGI - Lemahnya akses jaringan internet di Kabupaten Pangandaran bakal menjadi kendala petugas program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, program verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan.
"Petugas DTKS yang kami rekrut sebanyak 182 orang kami bekali dengan sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari dari Selasa hingga Rabu, (18-19/02/2020) dengan mendatangkan narasumber yang profesional," kata Wawan, Selasa (18/2/2020).
Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap hasil kerja petugas DTKS di lapangan menghasilkan data yang maksimal, sehingga penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
"Ke depan data DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di Kabupaten Pangandaran bahkan hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat," tambahnya.
Menurutnya, kerja petugas DTKS di lapangan menggunakan jaringan akses internet. Dia menilai di beberapa daerah di Kabupaten Pangandaran saat ini masih ada yang akses jaringan internetnya lemah dan ini bakal menjadi kendala petugas saat melakukan input data.
Wawan mengimbau kepada petugas DTKS yang daerah penugasannya masih lemah jaringan internet untuk melakukan input data secara ofline karena setelah masuk ke daerah yang jaringan akses internetnya kuat data secara otomatis akan terekap.
"Program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi dan OPD lain diantaranya BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," papar Wawan.
Petugas DTKS ini akan memverifikasi sebanyak 43.181 Kepala Keluarga dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin.
"Jika warga miskin tersebut tidak memiliki KTP maka akan menjadi kendala juga ke petugas dikala melakukan input data," terang Wawan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, program verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan.
"Petugas DTKS yang kami rekrut sebanyak 182 orang kami bekali dengan sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari dari Selasa hingga Rabu, (18-19/02/2020) dengan mendatangkan narasumber yang profesional," kata Wawan, Selasa (18/2/2020).
Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap hasil kerja petugas DTKS di lapangan menghasilkan data yang maksimal, sehingga penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
"Ke depan data DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di Kabupaten Pangandaran bahkan hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat," tambahnya.
Menurutnya, kerja petugas DTKS di lapangan menggunakan jaringan akses internet. Dia menilai di beberapa daerah di Kabupaten Pangandaran saat ini masih ada yang akses jaringan internetnya lemah dan ini bakal menjadi kendala petugas saat melakukan input data.
Wawan mengimbau kepada petugas DTKS yang daerah penugasannya masih lemah jaringan internet untuk melakukan input data secara ofline karena setelah masuk ke daerah yang jaringan akses internetnya kuat data secara otomatis akan terekap.
"Program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi dan OPD lain diantaranya BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," papar Wawan.
Petugas DTKS ini akan memverifikasi sebanyak 43.181 Kepala Keluarga dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin.
"Jika warga miskin tersebut tidak memiliki KTP maka akan menjadi kendala juga ke petugas dikala melakukan input data," terang Wawan.
(akn)
