Mulyadi Kritik BPIP, Agama Mengajarkan Cara Bernegara dan Berbangsa dengan Baik
Jum'at, 14 Februari 2020 - 18:45 WIB
Mulyadi Kritik BPIP, Agama Mengajarkan Cara Bernegara dan Berbangsa dengan Baik
A
A
A
PADANG - Anggota DPR RI Ir H Mulyadi mengkritik pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menyebutkan agama adalah musuh Pancasila. Menurutnya, justru nilai-nilai agama mengajarkan untuk bernegara dengan baik.
"Agama tidak bertolak belakang dengan konstitusi kita, justru agama khususnya Islam mengajarkan kita bernegara dan berbangsa dengan baik," kata Mulyadi di Padang, Sumatera Barat, Jumat (14/2/2020).
Pernyataan yang diungkapkan Wahyudi tersebut dinilai tidak mendasar. Justru, menurut dia, nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama.
"Tidak bisa agama sebagai musuh dari konstitusi Indonesia. Pernyataan tersebut membuat seolah-olah ada pemisahan yang ekstrem antara agama dan konstitusi. Jika ditujukan kepada kelompok tertentu tetap saja pernyataan tersebut tidak dibenarkan," tutur Mulyadi.
Terakhir, dia mengimbau kepada seluruh pejabat publik Indonesia agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait hal-hal yang bersifat sensitif. Ia tidak ingin masyarakat terusik karena pernyataan kontroversial pejabat publik.
"Saya mengimbau kepada seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, bagaimanapun juga negara kita terdiri dari masyarakat yang majemuk, kondusivitas di tengah masyarakat harus kita jaga bersama," pungkas Mulyadi.
"Agama tidak bertolak belakang dengan konstitusi kita, justru agama khususnya Islam mengajarkan kita bernegara dan berbangsa dengan baik," kata Mulyadi di Padang, Sumatera Barat, Jumat (14/2/2020).
Pernyataan yang diungkapkan Wahyudi tersebut dinilai tidak mendasar. Justru, menurut dia, nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama.
"Tidak bisa agama sebagai musuh dari konstitusi Indonesia. Pernyataan tersebut membuat seolah-olah ada pemisahan yang ekstrem antara agama dan konstitusi. Jika ditujukan kepada kelompok tertentu tetap saja pernyataan tersebut tidak dibenarkan," tutur Mulyadi.
Terakhir, dia mengimbau kepada seluruh pejabat publik Indonesia agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait hal-hal yang bersifat sensitif. Ia tidak ingin masyarakat terusik karena pernyataan kontroversial pejabat publik.
"Saya mengimbau kepada seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, bagaimanapun juga negara kita terdiri dari masyarakat yang majemuk, kondusivitas di tengah masyarakat harus kita jaga bersama," pungkas Mulyadi.
(jon)
