Banjir Setinggi 2,5 Meter Rendam Tapanuli Tengah, 6 Warga Tewas

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) menyatakan banjir yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah , Sumatera Utara Rabu (29/1/2020) sekitar pukul 01.00 WIB menyebabkan 6 orang tewas.

“Sementara itu sekitar 22 orang luka dan 700 orang mengungsi,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo. Banjir yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi ini merendam 7 desa/kelurahan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tinggi muka air sekitar 2 hingga 2,5 meter. (Baca juga: Banjir Rendam 7 Desa di Tapanuli Tengah, 1 Meninggal Dunia)

Tujuh desa/kelurahan tersebut yakni Kampung Mudik, Pasar Terandam, Bungo Tanjung, Kinali, Ujung Batu, Batu Gerigis dan Padang Masiang. Agus mengatakan, BNPB telah melakukan evakuasi para warga terdampak ke posko pengungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah dibantu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Basarnas.

“Untuk pembagian tugas dan fungsi selama tanggap darurat, BPBD Tapanuli Tengah telah mendirikan tenda pengungsian, Dinas Sosial telah membuka dapur umum, Dinas Kesehatan membuka posko kesehatan darurat dan memberi pertolongan pertama kepada korban luka dan Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang diduga hilang,” jelasnya.

Agus menjelaskan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memberikan informasi prakiraan cuaca hujan lebat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk Selasa dan Rabu (28-29/1/2020).

“Melihat dengan hasil prakiraan cuaca dari BMKG tersebut, kami sebelumnya juga telah mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar mempersiapkan diri dari adanya potensi ancaman bencana dengan melakukan upaya pencegahan,” jelasnya.

BNPB, lanjut Agus telah meminta pemerintah daerah masing-masing wilayah juga dihimbau agar melaksanakan 7 poin rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pertama, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan/atau peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini.

Kedua, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.

Ketiga, menyiapkan sarana dan prasararna yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya. Keempat, mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

Kelima, menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya. Keenam, mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.

Ketujuh, untuk gubernur sesuai dengan Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sementara bupati/wali kota agar melaporkan hasil penanggulangan bencana di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.