Dinilai Tak Wajar, DPR Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik di Kalsel
Dinilai Tak Wajar, DPR Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik di Kalsel
A
A
A
BANJARMASIN - Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan dikeluhkan masyarakat. Pemadaman yang kerap terjadi dinilai sudah tidak wajar. Anggota Komisi V DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pemadaman listrik di wilayah Kalsel yang merupakan daerah pemilihannya sangat merugikan masyarakat. (Baca: Warga Pamenang Keluhkan Sering Padamnya Listrik di Wilayahnya)
"Seperti yang terjadi pada 19 Januari 2020 lalu, pemadaman tersebut telah dianggap di luar kewajaran dan berdampak luas pada kerugian masyarakat Kalsel secara ekonomi dan sosial," katanya di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Karena itu, polikus PDIP ini meminta kepada PT PLN (Persero) untuk mengklarifikasi penyebab adanya pemadaman listrik di wilayah Kalsel pada 19 Januari 2020 lalu, serta meminta agar menjadikan persitiwa teraebut sebagai “pintu masuk” evaluasi dan tindakan perbaikan, serta penyelesaian persoalan "byar-pet" di Kalsel yang telah berlangsung berpuluh tahun.
Rifqi menegaskan, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
"Karenanya kami mengingatkan kepada Dirut PT PLN agar mempedomani ketentuan di atas sebagai ikhtiar kita bersama menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan ketenagalistrikan yang baik dan berkualitas," katanya.
Rifqi mendesak Dirut beserta seluruh jajaran PT PLN (Persero) untuk melakukan inventarisasi dan segera menyelesaikan kompensasi atas kerugian gangguan listrik di Kalsel pada 19 Januari 2020 lalu.
"Sebagai wakil rakyat Kalsel di lembaga DPR RI, saya berharap dapat menyelesaikan persoalan ketenagalistrikan di Kalsel secara bersama-sama dengan pihak Pemerintah, termasuk PT PLN (Persero) di dalamnya. Kami akan berupaya menjadi mediator dengan seluruh stakeholder untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi rakyat Kalimantan Selatan," ungkapnya.
Pihaknya berharap segera ada perbaikan dan solusi yang konkret, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang dari pihak PT PLN (Persero). Keluhan yang dia sampaikan juga ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Seperti yang terjadi pada 19 Januari 2020 lalu, pemadaman tersebut telah dianggap di luar kewajaran dan berdampak luas pada kerugian masyarakat Kalsel secara ekonomi dan sosial," katanya di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Karena itu, polikus PDIP ini meminta kepada PT PLN (Persero) untuk mengklarifikasi penyebab adanya pemadaman listrik di wilayah Kalsel pada 19 Januari 2020 lalu, serta meminta agar menjadikan persitiwa teraebut sebagai “pintu masuk” evaluasi dan tindakan perbaikan, serta penyelesaian persoalan "byar-pet" di Kalsel yang telah berlangsung berpuluh tahun.
Rifqi menegaskan, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
"Karenanya kami mengingatkan kepada Dirut PT PLN agar mempedomani ketentuan di atas sebagai ikhtiar kita bersama menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan ketenagalistrikan yang baik dan berkualitas," katanya.
Rifqi mendesak Dirut beserta seluruh jajaran PT PLN (Persero) untuk melakukan inventarisasi dan segera menyelesaikan kompensasi atas kerugian gangguan listrik di Kalsel pada 19 Januari 2020 lalu.
"Sebagai wakil rakyat Kalsel di lembaga DPR RI, saya berharap dapat menyelesaikan persoalan ketenagalistrikan di Kalsel secara bersama-sama dengan pihak Pemerintah, termasuk PT PLN (Persero) di dalamnya. Kami akan berupaya menjadi mediator dengan seluruh stakeholder untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi rakyat Kalimantan Selatan," ungkapnya.
Pihaknya berharap segera ada perbaikan dan solusi yang konkret, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang dari pihak PT PLN (Persero). Keluhan yang dia sampaikan juga ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(sms)
Explore More