PA 212 Nilai Aksi Tuntut Anies Lengser Sarat Kepentingan Politik
Selasa, 14 Januari 2020 - 23:02 WIB
PA 212 Nilai Aksi Tuntut Anies Lengser Sarat Kepentingan Politik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menilai aksi massa Jakarta Bergerak yang dipelopori oleh Pimpinan Aktivis Media Permadi Arya (Abu Janda) dan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Tanjung sebagai aksi yang dilandasi kepentingan politik.
Pasalnya, aksi tersebut tidak lain menuntut Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persolan banjir di DKI Jakarta.
"Kami melihat demo ini lebih banyak kepentingan politiknya. Padahal poin terberat bencana dan malapetaka adalah di Banten dan Jawa Barat," kata Novel saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Dia mengatakan, demonstrasi itu tidak etis jika disangkut pautkan dengan musibah banjir untuk kepentingan politik semata. Padahal, menurut Novel, Jakarta sendiri sudah kembali normal pasca dilanda banjir pada awal tahun 2020 lalu.
"Musibah ini semestinya kita selesaikan bersama bukan untuk diangkat menjadi kepentingan politik untuk menjatuhkan seseorang," sesalnya.
Novel berpendapat, jika masalah bencana alam dijadikan poin utama dalam menurunkan jabatan Anies, maka pihaknya bisa melakukan hal serupa kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa kepala daerah lainnya atas bencana alam belakangan yang menimpa beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten.
"Kita juga enggak menggugat sampai saat ini, kita menghormati presiden, dia tidak kita gugat. Lalu Gubernur Jawa Barat dan Banten enggak kita gugat. Nanti kalau kita gugat, kita sudah siapkan tim hukum untuk class action yang langsung menggugat Jokowi," tukasnya.
Pasalnya, aksi tersebut tidak lain menuntut Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persolan banjir di DKI Jakarta.
"Kami melihat demo ini lebih banyak kepentingan politiknya. Padahal poin terberat bencana dan malapetaka adalah di Banten dan Jawa Barat," kata Novel saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Dia mengatakan, demonstrasi itu tidak etis jika disangkut pautkan dengan musibah banjir untuk kepentingan politik semata. Padahal, menurut Novel, Jakarta sendiri sudah kembali normal pasca dilanda banjir pada awal tahun 2020 lalu.
"Musibah ini semestinya kita selesaikan bersama bukan untuk diangkat menjadi kepentingan politik untuk menjatuhkan seseorang," sesalnya.
Novel berpendapat, jika masalah bencana alam dijadikan poin utama dalam menurunkan jabatan Anies, maka pihaknya bisa melakukan hal serupa kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa kepala daerah lainnya atas bencana alam belakangan yang menimpa beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten.
"Kita juga enggak menggugat sampai saat ini, kita menghormati presiden, dia tidak kita gugat. Lalu Gubernur Jawa Barat dan Banten enggak kita gugat. Nanti kalau kita gugat, kita sudah siapkan tim hukum untuk class action yang langsung menggugat Jokowi," tukasnya.
(mhd)
