Pemerintah Pusat dan DKI Harus Duduk Bersama Atasi Banjir
Selasa, 07 Januari 2020 - 09:48 WIB
Pemerintah Pusat dan DKI Harus Duduk Bersama Atasi Banjir
A
A
A
JAKARTA - Di tengah bencana banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hingga menelan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit, masyarakat justru disuguhi dengan sikap tak elok dari para pejabat negara yang bertikai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono justru berselisih pandang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan yang dilontarkan para tokoh tersebut soal penyebab terjadinya banjir awal 2020 ini telah menjadi polemik di masyarakat.
"Sikap yang dipertontonkan para pejabat negara itu sangat disesalkan. Tak sepantasnya sekelas Presiden, Menteri maupun Gubernur serta pejabat lainnya saling lempar kesalahan tatkala ratusan ribu warganya menderita dan puluhan nyawa melayang sia-sia," ujar aktivis Haidar Alwi dalam siaran persnya, Selasa (7/1/2020).
Haidar mendesak pemerintah pusat maupun Pemprov DKI untuk menghentikan semua polemik, perselisihan, dan saling menyalahkan. "Lebih baik kita semua fokus pada upaya penanganan dampak banjir. Musibah banjir awal 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara untuk bekerja keras agar ke depannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi sehingga hal serupa tidak terulang lagi atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir," ujarnya.
Haidar menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah maka tidak menuntut kemungkinan di tahun berikutnya kejadian serupa akan terulang kembali dan bahkan bisa berdampak lebih parah lagi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka dalam rangka menemukan solusi permanen yang bersifat mengikat. Jangan sampai pemerintah pusat memiliki rencana tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Pun sebaliknya, jangan sampai rencana yang dimiliki pemerintah daerah justru ditentang oleh pemerintah pusat.
"Perencanaan (planning) bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tidak perlu meributkan siapa yang salah dan siapa yang paling berjasa. Sebab, baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Haidar.
Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini juga tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan di antara pejabat di pusat maupun daerah. Alih-alih memecahkan persoalan, sikap saling menyalahkan hanya akan melahirkan masalah baru.
"Kajian-kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat yang berwenang. Tinggal eksekusinya saja yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Oleh sebab itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa depan, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja menemukan solusi. Supaya apa? Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa," ucap Haidar Alwi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono justru berselisih pandang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan yang dilontarkan para tokoh tersebut soal penyebab terjadinya banjir awal 2020 ini telah menjadi polemik di masyarakat.
"Sikap yang dipertontonkan para pejabat negara itu sangat disesalkan. Tak sepantasnya sekelas Presiden, Menteri maupun Gubernur serta pejabat lainnya saling lempar kesalahan tatkala ratusan ribu warganya menderita dan puluhan nyawa melayang sia-sia," ujar aktivis Haidar Alwi dalam siaran persnya, Selasa (7/1/2020).
Haidar mendesak pemerintah pusat maupun Pemprov DKI untuk menghentikan semua polemik, perselisihan, dan saling menyalahkan. "Lebih baik kita semua fokus pada upaya penanganan dampak banjir. Musibah banjir awal 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara untuk bekerja keras agar ke depannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi sehingga hal serupa tidak terulang lagi atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir," ujarnya.
Haidar menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah maka tidak menuntut kemungkinan di tahun berikutnya kejadian serupa akan terulang kembali dan bahkan bisa berdampak lebih parah lagi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka dalam rangka menemukan solusi permanen yang bersifat mengikat. Jangan sampai pemerintah pusat memiliki rencana tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Pun sebaliknya, jangan sampai rencana yang dimiliki pemerintah daerah justru ditentang oleh pemerintah pusat.
"Perencanaan (planning) bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tidak perlu meributkan siapa yang salah dan siapa yang paling berjasa. Sebab, baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Haidar.
Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini juga tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan di antara pejabat di pusat maupun daerah. Alih-alih memecahkan persoalan, sikap saling menyalahkan hanya akan melahirkan masalah baru.
"Kajian-kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat yang berwenang. Tinggal eksekusinya saja yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Oleh sebab itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa depan, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja menemukan solusi. Supaya apa? Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa," ucap Haidar Alwi.
(whb)
