Bupati Tambrauw Gabriel Asem Tegaskan Tak Ada Desa Fiktif
Selasa, 19 November 2019 - 06:44 WIB
Bupati Tambrauw Gabriel Asem Tegaskan Tak Ada Desa Fiktif
A
A
A
SORONG - Dugaan adanya desa fiktif di kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, yang beberapa waktu belakangan ini ramai di perbincangkan di media massa dan media sosial, mendapat tanggapan tegas dari Bupati Tambrauw, Gabriel Asem.
Adanya informasi bahwa ada kampung fiktif yang menerima dana desa di Kabupaten Tambrauw, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, dengan tegas membantah informasi tersebut.
Dalam siaran persnya, Bupati kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem memastikan tidak ada yang namanya kampung fiktif di wilayah Pemerintahan yang dipimpinnya. Menurut Gabriel, pemekaran kampung di Kabupaten Tambrauw, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa.
"Mengenai usulan pemekaran, adalah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD, kemudian disikapi berdasarkan hak inisiatif dewan dan diteruskan kepada kepala daerah, sehingga dapat diputuskan bersama melalui sidang paripurna dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," Jelas Bupati Tambrauw, Gabriel Asem dalam siaran pers, Senin (19/11/2019).
Dalam siaran pers tersebut juga, Gabriel meminta agar kata fiktif yang di beritakan harus diperjelas seperti apa.
“Sebenarnya kata fiktif harus diperjelas, fiktif dalam hal apa? Karena 216 kampung di Kabupaten Tambrauw sudah terdaftar dalam Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah (kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat),” ujar Gabriel.
Lebih lanjut menurut Gabriel, Masing-masing kampung, telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menurut Gabriel, dinas terkait juga ikut mengawasi perihal realisasi dana desa.
"Karena realisasinya tidak tepat sasaran, maka pencairan dana desa tahap berikut akan ditahan," Ujar Gabriel.
Terkait sedikitnya jumlah penduduk di satu wilayah kampung di kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem tidak menampik hal tersebut.
"Soal sedikitnya jumlah penduduk, jumlah penduduk di masing-masing kampung memang masih sedikit, namun hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tambrauw saja, melainkan hampir di semua kampung di Tanah Papua," ungkap Gabriel.
Menyikapi kondisi tersebut, menurut Gabriel, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawasi realisasi setiap kampung penerima dana desa, mulai dari pengecekan posisi dan tata letak perkampung, jumlah penduduk, hingga kelengkapan faslitas di setiap kampung.
"Kami juga menyadari bahwa realisasi dana desa di Kabupaten Tambrauw belum sepenuhnya berjalan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya kemampuan kepala kampung mengelola dana tersebut dan tingkat kesulitan lain di setiap kampung. Tak hanya itu, perlu juga diketahui, di Tambrauw ada sekitar 7 kampung yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau jalan kaki saja," tutup bupati.
Adanya informasi bahwa ada kampung fiktif yang menerima dana desa di Kabupaten Tambrauw, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, dengan tegas membantah informasi tersebut.
Dalam siaran persnya, Bupati kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem memastikan tidak ada yang namanya kampung fiktif di wilayah Pemerintahan yang dipimpinnya. Menurut Gabriel, pemekaran kampung di Kabupaten Tambrauw, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa.
"Mengenai usulan pemekaran, adalah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD, kemudian disikapi berdasarkan hak inisiatif dewan dan diteruskan kepada kepala daerah, sehingga dapat diputuskan bersama melalui sidang paripurna dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," Jelas Bupati Tambrauw, Gabriel Asem dalam siaran pers, Senin (19/11/2019).
Dalam siaran pers tersebut juga, Gabriel meminta agar kata fiktif yang di beritakan harus diperjelas seperti apa.
“Sebenarnya kata fiktif harus diperjelas, fiktif dalam hal apa? Karena 216 kampung di Kabupaten Tambrauw sudah terdaftar dalam Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah (kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat),” ujar Gabriel.
Lebih lanjut menurut Gabriel, Masing-masing kampung, telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menurut Gabriel, dinas terkait juga ikut mengawasi perihal realisasi dana desa.
"Karena realisasinya tidak tepat sasaran, maka pencairan dana desa tahap berikut akan ditahan," Ujar Gabriel.
Terkait sedikitnya jumlah penduduk di satu wilayah kampung di kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem tidak menampik hal tersebut.
"Soal sedikitnya jumlah penduduk, jumlah penduduk di masing-masing kampung memang masih sedikit, namun hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tambrauw saja, melainkan hampir di semua kampung di Tanah Papua," ungkap Gabriel.
Menyikapi kondisi tersebut, menurut Gabriel, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawasi realisasi setiap kampung penerima dana desa, mulai dari pengecekan posisi dan tata letak perkampung, jumlah penduduk, hingga kelengkapan faslitas di setiap kampung.
"Kami juga menyadari bahwa realisasi dana desa di Kabupaten Tambrauw belum sepenuhnya berjalan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya kemampuan kepala kampung mengelola dana tersebut dan tingkat kesulitan lain di setiap kampung. Tak hanya itu, perlu juga diketahui, di Tambrauw ada sekitar 7 kampung yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau jalan kaki saja," tutup bupati.
(maf)
