Bakal Terapkan ERP, Pemprov DKI Kaji Mekanisme Pembayaran
Selasa, 19 November 2019 - 04:47 WIB
Bakal Terapkan ERP, Pemprov DKI Kaji Mekanisme Pembayaran
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempersiapkan rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tahun 2020 pihaknya baru akan menggelar lelang pengadaan.
Di tahun 2021, ERP bakal diterapkan di Jakarta. Meskipun begitu, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui berapa besaran yang akan ditentukan untuk jalan berbayar.
"Pasti semuanya besok over all pasti akan diatur. Ada yang nanti turunannya dia diatur spesifik di perda tapi ada hal-hal yang diturunkan ke pergub karena nanti misalnya hal-hal yang dinamis diatur dalam perda tentu ngunci kita tidak bisa melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan," ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan, terkait ruas jalan yang bakal dikenakan ERP, hal itu masih di kaji. "Itu sedang didetailkan," singkatnya.
Syafrin melanjutkan, sebenarnya seluruh ruas jalan di wilayah Jakarta bisa diterapkan ERP, Namun harus dikaji lebib mendalam. "Sedang kita detailkan lagi kalau ruas jalannya semua ruas jalan wilayah DKI. Jakarta sudah memenuhi syarat untuk ERP ditinjau dari empat aspek tadi," jelasnya.
"Tapi tentu kita akan menyusun prioritas sehingga tujuan pak gubernur bahwa kita menyiapkan kota yang berkelanjutan buat masyarakat yang ada sekarang dan anak turunan kita nanti itu harus dipenuhi aspek kinerja traffic kemudian lingkungan sosial ekonomi," sambungnya.
Syafrin juga menegaskan, adanya ERP akan menghapus kebijakan ganjil genap (gage) yang selama ini berlaku. "Otomatis kalau sudah ada ERP gage hilang. (Mobil atau motor untuk ERP)
Itu lagi dikaji," tutupnya.
Di tahun 2021, ERP bakal diterapkan di Jakarta. Meskipun begitu, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui berapa besaran yang akan ditentukan untuk jalan berbayar.
"Pasti semuanya besok over all pasti akan diatur. Ada yang nanti turunannya dia diatur spesifik di perda tapi ada hal-hal yang diturunkan ke pergub karena nanti misalnya hal-hal yang dinamis diatur dalam perda tentu ngunci kita tidak bisa melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan," ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan, terkait ruas jalan yang bakal dikenakan ERP, hal itu masih di kaji. "Itu sedang didetailkan," singkatnya.
Syafrin melanjutkan, sebenarnya seluruh ruas jalan di wilayah Jakarta bisa diterapkan ERP, Namun harus dikaji lebib mendalam. "Sedang kita detailkan lagi kalau ruas jalannya semua ruas jalan wilayah DKI. Jakarta sudah memenuhi syarat untuk ERP ditinjau dari empat aspek tadi," jelasnya.
"Tapi tentu kita akan menyusun prioritas sehingga tujuan pak gubernur bahwa kita menyiapkan kota yang berkelanjutan buat masyarakat yang ada sekarang dan anak turunan kita nanti itu harus dipenuhi aspek kinerja traffic kemudian lingkungan sosial ekonomi," sambungnya.
Syafrin juga menegaskan, adanya ERP akan menghapus kebijakan ganjil genap (gage) yang selama ini berlaku. "Otomatis kalau sudah ada ERP gage hilang. (Mobil atau motor untuk ERP)
Itu lagi dikaji," tutupnya.
(maf)
