Jalan Berbayar Diterapkan 2020, Pengamat: Biar Negara Dapat Duit
Senin, 18 November 2019 - 15:45 WIB
Jalan Berbayar Diterapkan 2020, Pengamat: Biar Negara Dapat Duit
A
A
A
JAKARTA - Rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ruas Jalan Margonda (Depok), Jalan Daan Mogot (Jakarta Barat), dan Jalan Kalimalang (Jakarta Timur), mendapat respons positif dari pengamat transportasi Djoko Setijowarno.
Djoko menilai manfaat dari penerapan ERP di tiga ruas jalan tersebut tidak lain harapnnya untuk mendapatkan pemasukan dan secara perlahan mengganti sistem ganjil genap. (Baca juga: Sah! BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta dan Depok)
"ERP itu enggak perlu orang jaga-jaga lagi kan, enggak kasih honor, juga teriak-teriak. Kalau sudah pakai ERP, enggak keluar duit tapi dapat duit. Sekarang kalau ganjil genap kan keluar duit, terus enggak dapat duit. Ini kita dapat uang, uangnya kita kumpulkan untuk perbaikan public transport," ujar Djoko saat dihubungi SINDOnews, Senin (18/11/2019).
Menurut Djoko, penerapan sistem ERP di tiga ruas jalan non tol tersebut sudah melalui kajian mendalam, dan merupakan usaha pemerintah untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. "Kajiannya sudah ada, seperti menerapkan ganjil genap, kan oleh Dishub DKI dan BPTJ ada yang di jalan tol itu," kata Djoko. (Baca juga: Jalan Berbayar untuk Halau 88 Juta Pergerakan Kendaraan Masuk Jakarta)
Djoko menjelaskan, ketiga ruas jalan tersebut secara langsung akan dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat wacana DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem ERP di Jalan Rasuna Said, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
"Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang BPTJ itu kan dia pemerintah pusat, dia mengelola yang hubungan antara kabupaten dengan kota dan dengan provinsi. Kalau Jakarta yang enggak jadi-jadi itu lelangnya. Jadi lelangnya berbeda dan anggarannya pun berbeda. Sehingga BPTJ dia hanya melakukan yang masuk Jakarta saja," pungkasnya.
Djoko menilai manfaat dari penerapan ERP di tiga ruas jalan tersebut tidak lain harapnnya untuk mendapatkan pemasukan dan secara perlahan mengganti sistem ganjil genap. (Baca juga: Sah! BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta dan Depok)
"ERP itu enggak perlu orang jaga-jaga lagi kan, enggak kasih honor, juga teriak-teriak. Kalau sudah pakai ERP, enggak keluar duit tapi dapat duit. Sekarang kalau ganjil genap kan keluar duit, terus enggak dapat duit. Ini kita dapat uang, uangnya kita kumpulkan untuk perbaikan public transport," ujar Djoko saat dihubungi SINDOnews, Senin (18/11/2019).
Menurut Djoko, penerapan sistem ERP di tiga ruas jalan non tol tersebut sudah melalui kajian mendalam, dan merupakan usaha pemerintah untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. "Kajiannya sudah ada, seperti menerapkan ganjil genap, kan oleh Dishub DKI dan BPTJ ada yang di jalan tol itu," kata Djoko. (Baca juga: Jalan Berbayar untuk Halau 88 Juta Pergerakan Kendaraan Masuk Jakarta)
Djoko menjelaskan, ketiga ruas jalan tersebut secara langsung akan dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat wacana DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem ERP di Jalan Rasuna Said, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
"Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang BPTJ itu kan dia pemerintah pusat, dia mengelola yang hubungan antara kabupaten dengan kota dan dengan provinsi. Kalau Jakarta yang enggak jadi-jadi itu lelangnya. Jadi lelangnya berbeda dan anggarannya pun berbeda. Sehingga BPTJ dia hanya melakukan yang masuk Jakarta saja," pungkasnya.
(thm)
