Kerap Dinomorduakan Rumah Sakit, Masyarakat Keberatan Iuran BPJS Naik
Rabu, 30 Oktober 2019 - 17:07 WIB
Kerap Dinomorduakan Rumah Sakit, Masyarakat Keberatan Iuran BPJS Naik
A
A
A
JAKARTA - Masyarat mengaku keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Keehatan yang berlaku pada awal 2020 hingga 100 persen. Apalagi jika kenaikan iuran tersebut tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik.
Pedagang Kue di Semanggi Jakarta Selatan, Nasar mengatakan, naiknya besaran iuran BPJS dianggap memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Padahal, pelayanan BPJS sendiri pun masih kurang baik.
"Kalau iurannya naik tapi pelayanannya tak naik sama saja bohong. Lagi pula apa sih urgensinya naik? Bukan malah meringankan beban masyarakat, malah malah menambah beban," ujarnya saat berbincang di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Padahal masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti dirinya memilih daftar BPJS untuk memudahkannya melakukan pembiayaan saat harus berada di rumah sakit. Dengan BPJS, dia pun tak perlu pusing memikirkan uang untuk biaya rumah sakit. (Baca: Perpres Diteken, Iuran BPJS Naik Per 1 Januari 2020 )
"Bukannya dimudahkan masyarakat ini, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Ini malah dipersulit lagi oleh pemerintah dengan menaikan iurannya," katanya.
Sementara itu, salah satu karyawan swasta di Semanggi, Apit menambahkan, naiknya besaran iuran BPJS tentunya harus dibarengi dengan naiknya fasilitas dan layanan bagi masyarakat.
Karena jika lyanan tidak ditingkatkan, yang bakal dirugikan yakni peserta BPJS itu sendiri. "Bila pelayanannya masih sama-sama saja dan fasilitasnya juga, buat apa juga dinaikan," ujarnya.
Sejauh ini, lanjutnya, peserta BPJS mengeluhkan proses pengurusannya yang lama. Belum lagi pihak rumah sakit ada yang menomorduakan pasien BPJS kan.
"Jadi harusnya itu pelayanannya dahulu ditingkatkan, Bila merata pelayanannya dan sudah baik, okelah dinaikan," katanya.
Pedagang Kue di Semanggi Jakarta Selatan, Nasar mengatakan, naiknya besaran iuran BPJS dianggap memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Padahal, pelayanan BPJS sendiri pun masih kurang baik.
"Kalau iurannya naik tapi pelayanannya tak naik sama saja bohong. Lagi pula apa sih urgensinya naik? Bukan malah meringankan beban masyarakat, malah malah menambah beban," ujarnya saat berbincang di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Padahal masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti dirinya memilih daftar BPJS untuk memudahkannya melakukan pembiayaan saat harus berada di rumah sakit. Dengan BPJS, dia pun tak perlu pusing memikirkan uang untuk biaya rumah sakit. (Baca: Perpres Diteken, Iuran BPJS Naik Per 1 Januari 2020 )
"Bukannya dimudahkan masyarakat ini, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Ini malah dipersulit lagi oleh pemerintah dengan menaikan iurannya," katanya.
Sementara itu, salah satu karyawan swasta di Semanggi, Apit menambahkan, naiknya besaran iuran BPJS tentunya harus dibarengi dengan naiknya fasilitas dan layanan bagi masyarakat.
Karena jika lyanan tidak ditingkatkan, yang bakal dirugikan yakni peserta BPJS itu sendiri. "Bila pelayanannya masih sama-sama saja dan fasilitasnya juga, buat apa juga dinaikan," ujarnya.
Sejauh ini, lanjutnya, peserta BPJS mengeluhkan proses pengurusannya yang lama. Belum lagi pihak rumah sakit ada yang menomorduakan pasien BPJS kan.
"Jadi harusnya itu pelayanannya dahulu ditingkatkan, Bila merata pelayanannya dan sudah baik, okelah dinaikan," katanya.
(ysw)
