PT Transjakarta Diminta Transparan Soal Sertifikasi Pramudi

JAKARTA - Sertifikasi pramudi sudah menjadi keharusan bagi pelaku transportasi angkutan umum agar jelas kompetensinya. PT Transjakarta yang memiliki layanan jangkauan lebih luas dan dikenal masyarakat harus memiliki sertifikasi pramudi yang kompeten.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Transportasi Universitas Tarumanagara, Leksmono Suryo Putranto. Sertifikasi dianggap penting, sehingga ada jaminan kualitas seperti apa yang diberikan.

"Proses sertifikasi pramudi yang dilakukan PT Transjakarta harus transparan. Apakah melalui pengujian, siapa pengujinya, bagaimana cara mendapatkannya, berapa orang yang tidak lulus. Kalau ada proses itu baru masyarakat semakin tahu tingkat keamanannya," kata Leksmono saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).

Leksmono menjelaskan, selain mensertifikasi pramudi yang sudah menjadi keharusan, PT Transjakarta harus meningkatkan pengawasan apabila ingin meningkatkan pelayanan di bidang keamanan dan kenyamanan penumpang. Sebab, kata dia, banyak peristiwa kecelakaan bus Transjakarta diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang merupakan kewenangan PT Transjakarta. Dia pun meminta PT Transjakarta jangan mudah menyalahkan operator lain ketika salah satu armada operator tersebut mengalami kecelakaan.

"Kalau punya kewenangan lakukan pengawasan, pembinaan pengemudi dan sebagainya," tegasnya.

Selama ini, kata Leksmono, PT Transjakarta yang memiliki standar ganda sebagai operator dan sebagai regulator operator lain menjadi celah tidak tegasnya operasional bus TransJakarta. Dia berharap Pemprov DKI memastikan kewenangan PT Transjakarta apakah sebagai regulator atau operator. Sehingga, apabila ada kecelakaan, Pemprov DKI dapat tegas melakukan evaluasi. "Kalau kecelakaan terjadi pada operator PT Transjakarta, bagaimana menindaknya," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Napitupulu mengatakan, tingkat kedisiplinan pengemudi lebih cenderung tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Dia mencontohkan, masih banyak sopir Transjakarta yang memarkirkan kendaraan di halaman pom bensin. Padahal, pom bensin bukan depo Transjakarta dan sering digunakan masyarakat umum lainnya. Bahkan, beberapa bus pengumpan Transjakarta pun sering ngetem.

"Saran saya, Kadishub DKI meninjau kembali sertifikasi itu agar mutu pelayanan Transjakarta bisa menjawab perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," katanya.

Dia mengatakan, rencana pemerintah untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum bukan hal mudah. Menurutnya, tanpa ada sarana dan prasarana penunjang angkutan umum yang tidak menyebar hingga ke pemukiman warga, memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum adalah hal yang sulit. "Jadi ada kualifikasi sopir tertentu sesuai kapasitas mereka," ujarnya.Seperti diketahui, PT Transjakarta beberapa hari lalu telah mensertifikasi 900 pengemudi Jaklingko. Mereka yang lulus merupakan pramudi Jak lingko untuk kategori bus sedang dan besar yang ada di lingkungan swakelola PT Transportasi Jakarta.

Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wibowo mengatakan, sertifikasi ini merupakan jenis sertifikasi khusus bagi pramudi bus sedang dan besar. Dalam hal ini, tidak hanya sim B1 saja yang harus dimiliki pramudi Transjakarta namun, sertifikasi juga ditujukan sebagai upaya meningkatkan kecakapan mereka dalam mengemudikan kendaraan berpenumpang.

"Sertifikasi ini perlu dimiliki karena mengkhususkan pramudi untuk dapat terampil dalam memberikan layanan terbaik dan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang," ungkapnya.

Proses sertifikasi ini mewajibkan pramudi yang sudah memiliki surat ijin mengemudi bus dan memiliki pengalaman membawa bus berpenumpang selama minimum tiga tahun harus melakukan pembelajaran dan ujian ulang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sertifikat berstandar nasional yang diterbitkan BNSP.

Persyaratan yang diberikan BNSP untuk mendapatkan sertifikasi ini adalah minimum jam terbang, kemampuan dalam menggunakan berbagai merek kendaraan penumpang dengan kapasitas berbeda, praktik keselamatan kerja, catatan terhadap kecelakaan selama membawa kendaraan, pemenuhan training lanjutan, dan lolos standar uji kompetensi yang ditetapkan oleh BNSP.

"Target kami adalah 100 persen pramudi yang tergabung dengan Transjakarta bersertifikasi standar nasional. Pencapaian kami saat ini masih 80 persen dan akan terus kami upayakan dengan baik melalui pelatihan agar mendapatkan capaian hingga 100 persen," ungkapnya.

Selain meningkatkan kualitas, dengan adanya sertifikasi ini juga membantu pramudi untuk dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan layanan saat mengangkut dan menurunkan pelanggan. Kami terus memantau jumlah pramudi yang tersertifikasi, baik dari swakelola maupun dari operator.

"Secara parallel kami mintakan peningkatan jumlah pramudi dari operator untuk mensertifikasi pramudi yang akan membawa penumpang Transjakarta," kata Agung.

Kemudian untuk bus kecil, saat ini langkah yang dilakukan dalam memastikan ketergabungan operator dan pramudinya ke Transjakarta dan dapat mengikuti standar minimum pelayanan yang telah ditentukan. Kemudian secara bertahap pramudi akan diberi pembekalan untuk pada akhirnya mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi sesuai standar BNSP.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang dan unit armada Transjakarta, kegiatan ini mutlak dilaksanakan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga yang naik Transjakarta untuk keseharianya.

"Transjakarta berkomitmen untuk terus memberikan pembekalan secara kontinyu kepada seluruh insan yang bekerja melayani warga DKI," pungkasnya.