Tokoh Pendidikan Prihatin Wali Kota Medan Terjaring OTT
A
A
A
MEDAN - Tokoh Pendidikan Mhd Safi'i mengaku prihatin Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Dia mengaku prihatin karena untuk ketiga kalinya Wali Kota Medan hasil Pilkada terjerat kasus korupsi.
"Jujur saya terkejut sekaligus prihatin membaca pemberitaan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap wali Kota Medan dan beberapa pejabat tinggi Pemko Medan," jelas Mhd Safi'i kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Ketua Dewan Pembina Perguruan As-syafi'iyah ini mengatakan, ada sistem yang harus diperbaiki terkait tata kelola birokrasi, akuntabel dan transparan di Pemko Medan. Sebab, tata kelola birokrasi yang baik akan berdampak baik dalam bersihnya ruang lingkup kerja birokrasi.
"Ada sistem yang harus diperbaiki terkait tata kelola birokrasi, akuntabel dan transparan karena tata kelola birokrasi yang baik akan berdampak baik dalam bersihnya ruang lingkup kerja birokrasi. Kemudian, perlu dilihat darimana hulu dan hilir terjadinya korupsi di lingkungan Pemko Medan," ujar Safi'i.
Dikatakannya, yang perlu diperbaiki saat ini adalah terkait proses kenaikan jabatan pejabat eselon, SKPD dan pejabat fungsional lainnya. Karena sering kali asal muasal korupsi dari balas budi dari ASN yang ingin naik jabatan harus loyal pada atasan, namun menyalahi aturan dan mengorbankan integritas.
"Yang perlu diperbaiki saat ini adalah terkait proses kenaikan jabatan pejabat eselon, SKPD dan pejabat fungsional lainnya. Karena sering kali asal muasal korupsi dari balas budi dari ASN yang ingin naik jabatan tapi harus loyal pada atasan tapi menyalahi aturan dan mengorbankan integritas," pungkasnya.
"Jujur saya terkejut sekaligus prihatin membaca pemberitaan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap wali Kota Medan dan beberapa pejabat tinggi Pemko Medan," jelas Mhd Safi'i kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Ketua Dewan Pembina Perguruan As-syafi'iyah ini mengatakan, ada sistem yang harus diperbaiki terkait tata kelola birokrasi, akuntabel dan transparan di Pemko Medan. Sebab, tata kelola birokrasi yang baik akan berdampak baik dalam bersihnya ruang lingkup kerja birokrasi.
"Ada sistem yang harus diperbaiki terkait tata kelola birokrasi, akuntabel dan transparan karena tata kelola birokrasi yang baik akan berdampak baik dalam bersihnya ruang lingkup kerja birokrasi. Kemudian, perlu dilihat darimana hulu dan hilir terjadinya korupsi di lingkungan Pemko Medan," ujar Safi'i.
Dikatakannya, yang perlu diperbaiki saat ini adalah terkait proses kenaikan jabatan pejabat eselon, SKPD dan pejabat fungsional lainnya. Karena sering kali asal muasal korupsi dari balas budi dari ASN yang ingin naik jabatan harus loyal pada atasan, namun menyalahi aturan dan mengorbankan integritas.
"Yang perlu diperbaiki saat ini adalah terkait proses kenaikan jabatan pejabat eselon, SKPD dan pejabat fungsional lainnya. Karena sering kali asal muasal korupsi dari balas budi dari ASN yang ingin naik jabatan tapi harus loyal pada atasan tapi menyalahi aturan dan mengorbankan integritas," pungkasnya.
(rhs)